
RIAUPOS.CO - Kementerian hukum dan HAM RI telah menetapkan hari lahir Kemenkumham jatuh pada tanggal 19 Agustus, yang dikenal sebagai Hari Pengayoman. sebelumnya dikenal dengan nama Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) kemudian mengalami perubahan. Perubahan ini, tak lepas dari acuan fakta sejarah. Jika menilik pada sejarah perkembangan Kemenkumham, HDKD sejatinya ditetapkan sebagai Hari Kehakiman Republik Indonesia yang dirayakan tanggal 30 Oktober setiap tahunnya. Lalu pada 2021, terbit Keputusan Menkumham tentang Penetapan Hari Lahir Kemenkumham yang menegaskan bahwa hari ulang tahun Kemenkumham diperingati setiap tanggal 19 Agustus.
Peringatan yang dilaksanakan secara serentak ini dapat dijadikan momentum dalam rangka meningkatkan semangat kebersamaan, etos kerja guna mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM semakin Jaya seperti yang dinyanyikan dalam lagu “Mars Kemenkumham”. Visi nya adalah “Masyarakat memperoleh kepastian hukum”. Kepastian hukum itu dijawab dengan penyediaan informasi hukum bagi masyarakat yang dikenal dengan istilah Law Center yang dibentuk oleh kantor wilayah Kementerian Hukum dan Ham.
Iniasi ini digagas dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat tentang hal-hal yang berhubungan dengan persoalan hukum dan hak asasi manusia. Dengan memberikan informasi kepada masyarakat diharapkan dapat mendidik masyarakat supaya lebih memahami tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM itu sendiri. Di samping itu masyarakat juga dapat berperan aktif dalam mengawal dan mengawasi jalannya kinerja Kementerian Hukum dan Ham itu.
Kementerian Hukum dan HAM didalam perjalanannya selama ini sudah banyak mengukir prestasi berbagai capaian yang menggambarkan kinerja Kementerian Hukum dan HAM telah diwujudkan, hal ini tercermin dari beberapa prestasi yang telah diraih bersama berdasarkan hasil penilaian dari lembaga yang berwenang, antara lain: dua layanan publik Kemenkumham masuk TOP 20 pada kompetisi Open Government Indonesia yang diselenggarakan oleh UKP4, yaitu pelayanan paspor dan layanan pengadaan barang dan jasa Secara elektronik, untuk pelayanan paspor menduduki peringkat II dan akan dijadikan role model bagi institusi penyedia layanan publik baik BUMN maupun kementerian/lembaga, kualitas pelayanan publik hasil survei integritas oleh KPK semula 5,30 menjadi 6,09, penilaian inisiatif anti korupsi semula 3,4 menjadi 5,7 meningkatnya akuntabilitas kinerja Kementerian Hukum dan HAM semula nilainya CC menjadi B, meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Kementerian Hukum dan HAM, yang semula predikatnya disclaimer meningkat menjadi Wajar Tanpa Pengecualian.
Di samping beberapa prestasi yang telah diraih tadi Kementerian Hukum dan Ham juga masih mempunyai beberapa persoalan yang menjadi pekerjaan rumah menuntut harus segera dibenahi seperti : persoalan over capacity di dalam lapas dimana tingkat hunian tidak seimbang dengan jumlah narapidana yang ada. Hal ini sangat rawan untuk timbulnya perkelahian dan gangguan keamanan lainnya. kemudian peredaran gelap narkoba, pungli dan sebagainya. Oleh sebab itu di divisi pemasyarakatan sendiri telah membentuk satuan tugas (satgas) yang bertugas untuk menangani peredaran narkoba di dalam lapas dengan programnya yang dikenal dengan istilah zero halinar (handphone pungli dan narkoba).
Beberapa prestasi yang telah diraih di atas tadi tentu saja tidak terlepas dari visi misi kementerian Hukum Dan HAM itu sendiri.Visi dan misi merupakan bagian yang sangat penting di dalam sebuah organisasi. Ia akan menjadi cetak biru (blue print) di dalam sebuah pencapaian cita-cita ataupun tujuan yang hendak dicapai. Visi juga seperti kompas yang menunjukkan arah kemana hendak berlayar sehingga tidak terombang ambing di tengah lautan ketidakpastian. Dengan adanya visi dan misi yang baik harapannya adalah agar apa yang menjadi tujuan (goal) sebuah organisasi dapat tercapai dengan baik.
Adapun visi dari Kementerian Hukum dan Ham yakni “Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum”. Kata pasti menjadi sesuatu yang penting di dalam penegakan hukum karena hukum itu haruslah jelas warnanya hitam atau putih . hukum tidak bisa bersifat abu-abu (grey area) karena hal tersebut akan menimbulkan ketidak pastian hukum yang tentu saja menjadi kontradiksi dengan visi dari Kementerian Hukum dan HAM itu sendiri serta akan berimplikasi terhadap keadilan yang didapatkan. sedangkan misi nya adalah:
Pertama, mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas; dalam hal mewujudkan peraturan perundangan yang berkualitas tentu saja harus melalui sebuah proses yang baik. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibuat oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum dan dibuat secara sistematis sesuai dengan jenis dan hierarki yang didasarkan pada asas bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, (lex specialis derogate lex generalis). Proses pembentukan undang-undang yang baik, harus diatur secara komprehensif baik mengenai proses perencanaan, penyiapan, pembahasan, pengesahan sampai dengan pengundangan.
Meskipun ada beberapa undang-undang yang kurang efektif setelah undang-undang tersebut diundangkan, bahkan banyak sekali undang-undang yang baru di sahkan menimbulkan pro dan kontra di dalam masyarakat sampai adanya keinginan dibatalkannya undang-undang tersebut, karena dianggap tidak sesuai dengan prosedur hukum dan bertentangan dengan kaidah hukum, sehingga dalam menyusun undang-undang diperlukan perencanaan yang matang dalam merumuskan suatu undang-undang kemudian harus melalui prosedur sehingga terjadinya cacat hukum terhadap undang-undang tersebut relative dapat diantisipasi. Oleh sebab itu diperlukan sikap kehati-hatian dalam merumuskan suatu undang-undang serta konsentrasi yang penuh terhadap bidang yang akan diatur.
Kedua, mewujudkan pelayanan dan penegakan hukum yang berkualitas penegakan hukum harus memperhatikan kemanfaatan dan kegunaannya dalam masyarakat. Karena nya penegakan hukum harus memberi manfaat bagi masyarakat dan jangan sampai terjadi pelaksanaan dan penegakan hukum merugikan masyarakat yang pada akhirnya akan menimbulkan keresahan.
Penegakan hukum juga harus mencapai sasarannya yakni keadilan di tengah-tengah masyarakat. Peraturan hukum tidak identik dengan keadilan.karenanya peraturan hukum yang bersifat umum dan mengikat setiap orang, penerapannya harus mempertimbangkan berbagai fakta dan keadaan yang terdapat dalam setiap kasus, dimana fakta-fakta tersebut harus dipertimbangkan oleh aparat penegak hukum.
Ketiga, mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM perlindungan terhadap HAM menjadi isu yang sangat strategis. Mengingat sejarah perjalanan bangsa kita yang masih terseok-seok dalam melakukan penegakan terhadap HAM. Pelanggaran HAM pada masa lalu menjadi cermin bagi kita untuk berbenah dan memperbaiki diri agar hak asasi manusia yang paling mendasar ini mendapatkan tempat yang layak dan pantas sesuai dengan kodrat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa.
Oleh sebab itu menjadi penting bagi kita semua terutama lembaga-lembaga yang diberikan amanat oleh Undang-undang untuk membenahi persoalan HAM ini untuk senantiasa mewujudkan penghormatan, pemenuhan dan perlindungan HAM. Perlindungan HAM sudah menjadi isu internasional, artinya hampir seluruh Negara di dunia ini memberikan perhatian yang sama terhadap perlindungan HAM. Banyak Negara di dunia melakukan kerjasama internasional termasuk Indonesia dalam rangka menegakkan HAM di seluruh dunia. Hak asasi manusia tidak lagi dilihat sekadar sebagai perwujudan faham individualisme dan liberalisme. Hak asasi manusia lebih dipahami secara humanistis sebagai hak-hak yang inheren dengan harkat dan martabat kemanusiaan, apapun latar belakang ras, etnik, agama, warna kulit, jenis kelamin dan pekerjaannya.
Keempat, mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan HAM. Hal ini dapat dilihat dalam pelaksanakan pembinaan administrasi dan pelaksanaan teknis di wilayah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan koordinasi penyusunan pelaksanaan kebijakan teknis, rencana dan program serta laporan, pelaksanaan urusan keuangan dan perlengkapan, pengelolaan urusan kepegawaian, hubungan masyarakat, tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kementerian Hukum dan Ham.
Kelima, mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang profesional dan berintegritas. Ini merupakan kerja berat yang mempunyai tantangan yang besar. Karena untuk menjadi aparatur yang profesional dan berintegritas, membutuhkan kerja keras dan perubah pola pikir (mindset) yang nota bene juga merubah kultur (budaya) ke arah yang lebih baik. Pekerjaan ini tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Memerlukan usaha yang sungguh-sungguh dan terus menerus. Itulah beberapa visi dan misi dari kementrian Hukum dan HAM yang menjadi acuan dalam menggerakkan roda organisasi.
Dengan peringatan Hari Ulang Tahun Pengayoman ini mudah-mudahan Kementerian Hukum dan Ham semakin jaya dan senantiasa bergerak ke depan dalam pencapaian cita-cita hukum yang baik dan berkeadilan serta menjadi bagian integral yang ikut andil di dalam memberikan pelayanan dan penegakan hukum kepada masyarakat sesuai dengan visi dan misi yang dipaparkan. ***
Oleh: Habiburrahman, Kaur Umum Lapas Kelas II A Pekanbaru
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




