
RIAUPOS.CO - Provinsi Riau memiliki luas ekosistem hutan mangrove sebesar 213.459,21 hektare (Rahadian dkk.,2019), dari luas dan persentase tersebut menjadikan Provinsi Riau terbesar ketiga untuk sebaran luas ekosistem hutan mangrove di Indonesia (Oktorina dkk., 2022). Ekosistem mangrove secara ekologis berfungsi, habitat berbagai fauna; pelindung (abrasi/erosi, gelombang, angin kencang).
Selain itu juga menjadi tempat mencari makan, memijah, berkembang biak berbagai jenis ikan dan udang; pengendali intrusi laut; pengontrol penyakit malaria; menjaga kualitas air (mereduksi polutan pencemar air), penyerap karbondioksida, penghasil oksigen yang relatif tinggi dibanding tipe hutan yang lain. Selain itu hutan mangrove berperan dalam mencegah erosi dan abrasi pantai.
Faktanya saat ini ekosistem mangrove di Riau sudah banyak yang rusak. Kerusakan ekosistem ini terutama terjadi di daerah pesisir Riau, mulai dari kota Dumai, Bengkalis sampai ke Inhil, kerusakan ini timbul karena disebabkan oleh kerakusan ekonomi industri yang demi keuntungan membabat hutan mangrove yang seharusnya menjadi daerah konservasi dan tidak boleh ditebang.
Namun nyatanya untuk ekspansi lahan baik untuk perkebunan maupun pertambangan akhirnya mereka tebang dan ini termasuk kategori kejahatan lingkungan (Gakkum-LHK). Ditambah lagi dengan ketidak pedulian masyarakat yang tidak melakukan protes terhadap kejahatan tersebut, karena terkadang sebagian oknum masyarakat juga ikut merusak secara tidak sadar dengan memanfaatkan kayu bakau ini utk kayu bakar, pembuatan arang dan cerocok untuk bangunan (Rasquinha & Mishra, 2020). Kerusakan ini tentu sangat berdampak kepada kehidupan masyarakat baik secara ekonomi maupun lingkungan.
Dampak kerusakan secara ekonomi adalah terjadinya penurunan produksi sektor perikanan tangkap, karena hilangnya satu mil persegi hutan mangrove akan menyebabkan hilangnya 275 ribu ton ikan per tahunnya (Smith sonian Ocean), yang berimplikasi langsung terhadap penurunan jumlah nelayan.
Data jumlah nelayan di Riau tahun 2015 berjumlah 53.510 orang dan pada tahun 2020 menjadi 33.131 orang, artinya dalam lima tahun terjadi penurunan jumlah nelayan sebesar 20.379 orang (buku kelautan dan perikanan dalam angka tahun 2022), penurunan jumlah nelayan berarti meningkatnya pengangguran dan berkurangnya pendapatan masyarakat inilah yang biasa disebut sebagai kerugian ekonomi, selain itu hal yang lebih bersifat intangible adalah terjadinya kerugian dari segi lingkungan.
Dari segi lingkungan mangrove ini diketahui memainkan peran penting di zona pesisir, mangrove menyediakan berbagai jasa ekosistem yang berbeda untuk populasi pesisir dan biota laut. Mangrove juga penting dalam siklus karbon global untuk pengurangan konsentrasi gas rumah kaca (Cameron et al., 2019), karena mangrove merupakan salah satu tanaman penyerap karbon yang efisien dalam bentuk penyimpanan biomasa dan sedimen di permukaan dan di bawah tanah.
Target FOLU Net Sink Pemerintah pada tahun 2030 -140 juta ton CO2-eq atau emisi negatif sebesar 140 juta ton CO2-eq (Kemen-LHK serie A FOLU Net sink 2030). Apabila ekosistem mangrove rusak maka akan berakibat terjadinya abrasi pantai yang merusak pemukiman masyarakat, intrusi air laut, kerusakan habitat biota laut dan ekosistem pesisir, dan emisi karbon, hal ini biasa disebut sebagai kerugian ekologis (UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) dan sebagai akibatnya pemerintah harus melakukan rehabilitasi lingkungan terhadap ekosistem mangrove yang telah rusak dan menelan biaya sangat besar.
Memang tidak mudah dalam melakukan rehabilitasi terhadap lahan mangrove yang sudah rusak dan hilang, karena memang tantangannya sangat tinggi mulai dari masalah pembibitan, tekhnik penanaman dan perawatan dimana tingkat mortalitas mangrove terkadang mencapai angka 80 persen, diareal lahan yang memiliki ombak tinggi dan arus kuat, selain itu banyak juga berita kegagalan penanaman mangrove ini diaromai oleh kasus korupsi yang berujung ke masalah hukum.
Pada tahun 2021 Presiden Jokowi pernah berjanji didepan para dubes Negara sahabat untuk merehabilitasi 600 ribu hektar mangrove sampai dengan tahun 2024, Untuk itu pemerintah perlu meningkatlan usaha yang ekstra keras dalam mencapai target tersebut bukan hanya melalui kegiatan penanaman rehabilitasi dan rotasi tapi juga harus disertai dengan penegakkan hukum atas perambahan mangrove Illegal.
Sebagai aktivis yang bergerak bersama masyarakat dalam konservasi mangrove saya memiliki semboyan “Menebang satu pohon mangrove sama saja dengan usaha menanam seratus pohon mangrove baru” karena sangat dbutuhkan dedikasi dan persistensi untuk menanam dan merawat mangrove ini.
Sementara bagi masyarakat pohon mangrove ini bukanlah pohon yang menguntungkan secara ekonomi, Untuk itu saya menyarankan kepada Pemerintah melakukan tindakan pencegahan terhadap kerusakan ekosistem mangrove dengan melakukan pengawasan yang ketat, agar mangrove yang sdh ada tidak boleh ditebang secara illegal dengan menegakkan (Law Enforcement) sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Selain itu pemerintah juga harus melakukan evaluasi terhadap konsesi perizinan yang telah diberikan kepada Perusahaan, agar setiap kewajiban yang telah diamanatkan tidak boleh dilanggar oleh perusahaan termasuk penebangan mangrove yang sudah ada dilahan perusahaan dengan alasan bagian dari konsensi dan untuk ekspansi, lahan tersebut harus ditanam kembali oleh perusahaan, terakhir kami juga menyarankan agar setiap penebangan mangrove baik legal maupun Illegal untuk perkebunan maupun pertambakan dimoratorium oleh pemerintah, kecuali pemanfaatan lahan kritis pesisir yang memang sudah tidak memiliki ekosistem mangrove diatasnya.***
Oleh: Khaidir, Ketua Masyarakat Peduli Mangrove Sekat Bakau
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




