
Negara kita sedang mengalami krisis demokrasi akibat rezim yang berkuasa tidak baik-baik saja. Dimana kedaulatan berada di tangan rakyat sedang dilemahkan dan dikuasai oleh penguasa yang kalap jabatan.
Hal tersebut terbukti dari adanya upaya pemerintah, legislatif dan yudikatif untuk menganulir dua putusan mahkamah konstitusi no. 60/PUU-XXII/2024 yang melonggarkan ambang batas (threshold) pencalonan Kepala Daerah untuk semua partai politik dan keputusan MK nomor 70/PUU-XXII/2024 yang mempertegas syarat batas usia pencalonan kepala daerah yang harus terpenuhi pada saat pendaftaran.
Meski sudah ada janji bahwa pemerintah dan legislatif mematuhi putusan MK tetap saja diperlukan upaya mengawal pemerintah dan pihak terkait untuk memastikan agar pemerintah DPR, MA dan lembaga terkait lainnya mampu dan konsisten dalam menjalankan amanah rakyat. Mari sama-sama kita buktikan, dimana tidak lama lagi tepatnya tanggal 27 November 2024 masyarakat kita akan diuji kembali kemampuan berdemokrasi untuk memilih Kepala Daerah melalui proses Pemilihan Umum.
Sudah sekian kali rakyat mengikuti proses pemilu untuk memilih Wakil Rakyat maupun Kepala Daerah. Mereka sudah berpengalaman terkait dengan dinamika pemilihan secara langsung yang sering melanggar kode etik yakni terjadinya transaksi jual beli suara. Trauma masa lalu, menjelang pergantian pemimpin selalu diawali dengan kampanye “pilihlah saya”, dengan disertai obral janji yang menggiurkan untuk menarik sugesti masa. Namun fakta empiris setelah yang bersangkutan terpilih duduk sebagai pemimpin, nasib rakyat terabaikan, tidak ada perubahan, rakyat semakin sulit dan terjepit. Kita semua patut mempertanyakan untuk apa digelar pemilu jika tidak ada pengaruhnya terhadap perbaikan kehidupan masyarakat khususnya wong cilik. Sudah saatnya masyarakat menggugat, dengan pesan kritis yakni: selamat tinggal demokrasi yang dilahirkan dari perut ibu kandung yang bernama Pilkada. Namun ternyata melahirkan anak berperilaku menyimpang; berperilaku korup, tidak jujur, menyalahgunakan kekuasaan dan wewenang. Mereka tidak segan dan syaraf takutnya pun sudah hilang, sehingga banyak diantara mereka terang-terangan melakukan praktik perilaku menyimpang secara massif.
Persoalan kritis yang sedang dirasakan masyarakat kita seperti pengangguran, kemiskinan, kesehatan, pendidikan, infrasturktur, tidak pernah terselesaikan dengan tuntas. Masyarakat akhirnya bertanya-tanya apa sebenarnya yang melatar-belakangi mereka mengikuti proses pilkada yang katanya bersifat demokratis? Apakah ingin memanfaatkan kekuasaan dan wewenang demi meraih cita-cita pribadi dan golongannya, sehingga mereka sibuk menumpuk mimpi syahwat duniawi saja. Dunia rakyat yang membutuhkan sembako murah, kemudahan mendapatkan pekerjaan, pendidikan dan kesehatan yang terjangkau seolah ditinggal begitu saja oleh mereka yang terpilih sebagai kepala daerah. Motivasi mereka menjadi pemimpin hanya ingin hidupnya enak, kalau bisa malah enak-enakan; dan yang tidak enak biarlah milik rakyat. Jika ini yang menjadi tujuan dan sasaran para pemimpin kita, maka sebenarnya negeri kita sedang dilanda krisis demokrasi dan kepemimpinan.
Sebut saja fenomena amplop menjadi pilihan para calon pemimpin untuk mendapat dukungan masyarakat. fenomena ini yang dijadikan strategi memperebutkan kekuasaan dalam Pilkada, sehingga dengan sadar masyarakat akan menggugat dan mengatakan selamat tinggal demokrasi. Sebenarnya masyarakat akan semakin santun jika para calon pemimpin bersepakat untuk menjunjung tinggi nilai-nilai integritas serta melakukan strategi yang sehat dengan meninggalkan money politic pada tikungan terakhir. Di sini dibutuhkan kedewasaan sikap serta teladan para pemimpin agar selalu peduli dan komit terhadap kepentingan yang lebih besar. Substansi Pilkada sejatinya adalah proses penyerahan mandat dari rakyat kepada pemimpin. Ketika mandat diserahkan saat itulah rakyat memberikan kepercayaan penuh. Namun saat pemimpin yang dimandati mengingkari maka rakyat berhak menuntut, menagih janji dan bila perlu mencabut mandat atas kepemimpinannya. Kalau substansi seperti ini bisa dilakukan, maka tak perlu adanya politik uang.
Etalase pemimpin yang akan mencalonkan diri sudah mulai terpampang pada baliho besar di sepanjang jalan protokol dan wilayah strategis yang dinilai sangat efektif. Mereka yang mengincar kursi emas sebagai calon penguasa negeri datang dari berbagai profesi, mulai dari kalangan politisi senior, pengusaha, akademisi, Pensiunan ASN, TNI dan Polri sampai dengan pejabat yang maih aktif pun ikut mengincari posisi sebagai calon kepala daerah. Masyarakat masih menunggu, siapakah yang akan kita pilih? Berbagai macam slogan dan tagline menarik yang mengusung misi keberpihakan pada masyarakat yakni keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Sampai dengan tawaran kehidupan yang mengutamakan nilai-nilai kemuliaanpun telah diungkapkan, seperti : kecerdasan, keberanian, integritas, kesetiaan, keadilan, kesetiaan, disiplin diri, kejujuran, bersih, berpengalaman, teruji, berprestasi, energik amanah bermarwah”.
Semua diungkap secara lugas tanpa ditutup tutupi yang mencerminkan betapa seriusnya mereka mencari dukungan masyarakat. Makin banyak stok pemimpin yang memiliki kemampuan dan berintgritas dalam sistem politik, semakin mudah masyarakat memilih calon pemimpinnya. Apalagi jika para calon pemimpin yang diusung oleh partai politik semuanya memiliki rekam jejak dan prestasi luar biasa. Siapapun yang dipilih dan siapapun yang menang, masyarakat tetap sebagai pemenangnya. Karena sejatinya pemenangnya tetaplah baik-baik saja dan tetap orang berprestasi. Karena raw materialnya memang sudah baik, maka siapapun yang terpilih akan tetap memiliki kualitas dan komitmen yang bisa diandalkan.
Makin awal para calon kepala daerah dapat dikenali oleh masyarakat dalam bursa pencalonan kepala daerah, masyarakat makin dimudahkan untuk menjatuhkan pilihan, siapa yang akan dipilih? Mereka bisa lebih awal mengetahui rekam jejak, visi, dan misi calon pemimpin yang akan dipilihnya. Pemimpin sejati yang akan dipilih, bukanlah sekadar pemimpin formal saja, namun ia sekaligus sebagai seorang bapak, penasehat, pelindung, dan teladan, yang mampu membawa perubahan bagi masyarakat, bangsa dan negara. Pemimpin sejati mempunyai jiwa roh melayani dan mampu mewujudkan visi nya. Sosok pemimpin ini merupakan sosok pemimpin yang ideal. Seorang pemimpin hebat harus terlebih dahulu melayani orang lain, dan motivasi utamanya adalah melayani demi untuk menyejahterakan masyarakat. Untuk itu ia harus mempunyai values yang diperlukan untuk mewujudnyatakan visi tersebut, sehingga ia akan mampu menjadi pemimpin yang unggul.
Ia memiliki kepiawaian untuk menyikapi perubahan yang terjadi secara cepat dan tepat. memiliki semangat pengabdian untuk bangsa dan negara. Ia akan mengabdikan seluruh hidupnya secara total untuk kemajuan negeri yang dipimpinnya. Ia menjunjung tinggi prinsip etika dan moral, berani mempertaruhkan nama dan masa depannya demi kemajuan negerinya. Pemimpin sejati, di depan memberi teladan, di tengah memberi bimbingan dan di belakang memberi dorongan. Jika kemampuan dan kedewasaan masyarakat masih terbatas, maka ia harus banyak melakukan teladan. Jika tingkat kemampuan dan kedewasaan masyarakat sudah lebih baik sehingga ia harus banyak melakukan bimbingan. Dan apabila tingkat kemampuan dan kedewasaan masyarakat sudah demikian tinggi, ia cukup memberikan dorongan. Ia memegang teguh nilai-nilai n integritas, kejujuran, respek, dan kepercayaan yang konsisten. Selain itu yang bersangkutan memiliki keberanian, kemauan untuk bertanggung jawab atas keyakinanya. Selanjutnya seorang pemimpin harus memiliki ketenangan batin, sebagai sesuatu kemampuan untuk memberikan reaksi dan emosi yang tepat serta konsisten khususnya dalam menghadapi situasi kritis.
Untuk melihat kualitas kepemimpinan janganlah melihat apa yang dikatakan tetapi lihatlah apa yang diperbuat dan apa hasilnya, melakukan apa yang ia katakan, serta satunya kata dengan perbuatan. Selalu mengedepankan nalar, naluri dan nurani, memiliki kepekaan terhadap sejarah dan mampu menggali kearifan budaya local dari negeri yang akan dipimpinnya. Mereka dituntut memiliki kemampuan untuk bukan hanya memahami dan mengerti apa yang dirasakan dan dipikirkan dirinya, tetapi juga ia benar-benar ikut merasakan dan mengerti apa yang dirasakan dan dipikirkan oleh rakyatnya. Kita semua berharap, pemimpin yang terpilih melalui proses Pilkada mampu menjalankan amanah rakyat. Semoga.***
Oleh: Machasin, Dosen Prodi Doktor Ilmu Manajemen, FEB- Universitas Riau
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




