
RIAUPOS.CO - Revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik sedang dalam proses pembahasan. Undang-Undang yang telah menjadi landasan kegiatan statistik nasional selama lebih dari dua dekade itu kini dianggap perlu diperbarui untuk menyesuikan dengan perkembangan teknologi, kebutuhan data yang semakin kompleks, dan dinamika global. Revisi yang sedang dibahas di DPR mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas, aksesbilitas, dan koordinasi data statistik nasional.
Salah satu poin penting dalam rancangan perubahan ini adalah terkait Satu Data Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019, menjadi kerangka penting dalam revisi ini. Prinsip Satu Data Indonesia mendorong integrasi dan konsistensi data di seluruh lembaga pemerintah. Dengan adanya prinsip ini, diharapkan data yg dihasilkan oleh BPS dan lembaga lainnya dapat digunakan secara efisien dan efektif oleh berbagai pemangku kepentingan.
Saat ini realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasi Satu Data Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Sebagai ilustrasi, yang mencolok adalah terkait data kemiskinan di Indonesia. Saat ini terdapat tiga sumber kemiskinan yang berbeda, yaitu dari data BPS, data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan data dari Kemiskinan Sosial.
Program penanggulangan kemiskinan tak boleh dijalankan sekadarnya, tak bisa hanya dijalankan biasa-biasa saja, tak boleh hanya menjadi program yang business as usual, tetapi harus dengan inovasi seturut kondisi riil kemiskinan di tiap daerah yang bisa jadi berbeda-beda.
Strategi menyelesaikan persoalan kemiskinan di Indonesia secara terintegrasi dan lebih fokus menjadi pilihan paling logis. Sejauh ini basis perumusan program penanggulangan kemiskinan dan implementasi teknisnya jamak belum terintegrasi dan tidak fokus.
Basis data yang digunakan pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat sering berbeda. Di tingkat kabupaten/kota sebuah keluarga bisa jadi masuk dalam daftar keluarga miskin dan layak mendapat manfaat program penanggulangan kemiskinan, tetapi di tingkat pusat ternyata tak masuk data penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan.
Perbedaan ini sering kali menyebabkan kesalahan sasaran dalam pemberian bantuan sosial (bansos). Perbedaan data tersebut menunjukkan betapa pentingnya memiliki sistem data yang terintegrasi dan konsisten. Data yang akurat dan lengkap sangat penting untuk analisis yang mendalam dan pembuatan kebijakan yang efektif.
Menyelesaikan persoalan kemiskinan secara terintegrasi dan lebih fokus teknisnya adalah menggunakan satu data. Basis teknis pendataan adalah setiap penduduk di Indonesia harus mempunyai satu nomor unik (satu identitas) yang digunakan untuk semua urusan. Tidak boleh setiap sektor membuat kriteria sendiri-sendiri. Berdasarkan satu data tentu lebih mudah menghitung secara akurat berapa penduduk miskin yang harus ditangani dengan kriteria yang bisa ditentukan secara pasti.
Upaya untuk mewujudkan cita-cita mempunyai satu data atau di negara maju disebut social security identity number sudah lama digaungkan. Ide ini sejak 1990-an telah disuarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Hingga sekarang, ide dan gagasan serta cita-cita itu belum juga terwujud.
Data yang dihasilkan dari penyelenggaraan statistik sangat diperlukan untuk perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional. Sehingga data statistik yang dihasilkan oleh seluruh pengampu kegiatan statistik harus akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah. Semua itu dapat terwujud apabila data memenuhi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia sebagaimana diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019.
Saat ini, banyak data statistik tersebar di instansi pemerintah untuk kebijakan strategis, sehingga perlu dikelola dengan baik guna mewujudkan Satu Data Indonesia. Tindaklanjutnya, pertama, Kementerian/Lembaga/Daerah perlu mempercepat penyusunan regulasi dan pembentukan kelembagaan SDI; kedua, optimalisasi Forum SDI di K/L/D sebagai wadah komunikasi, koordinasi, dan pengambilan keputusan penyelenggaraan SDI; ketiga, Hasil Forum SDI di K/L/D, khususnya Daftar Data dapat dijadikan dasar penyusunan perencanaan dan penganggaran terutama terkait dengan kebutuhan Data Prioritas.
Selain itu, rancangan perubahan UU Statistik yang sedang dibahas diharapkan akan membawa perubahan signifikan dalam penyelenggaraan statistik nasional, BPS dan Sistem Statistik Nasional akan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, mampu menghasilkan data yang lebih akurat dan relevan, serta mendukung pembuatan kebijakan yang lebih baik dan berbasis bukti (evidence-based policy) di masa depan.
Untuk mencapai tujuan ini, penting bagi pemerintah dan DPR untuk mempertimbangkan masukan dari masyarakat akademisi dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan kerja sama yang baik antara pemerintah, akademisi dan masyarakat, Indonesia dapat memiliki sistem statistisi yang kuat dan dapat diandalkan, yang pada akhirnya akan mendukung pembangunan nasional yang lebih baik dan berkelanjutan, menuju Indonesia Emas 2045.
Hari Statistik Nasional (HSN) diperingati tanggal 26 September untuk memaknai pentingnya peran statistik bagi pembangunan bangsa, salah satunya sebagai acuan bagi pengambil kebijakan untuk mencapai kesejahteraan bangsa Indonesia. HSN 2024 adalah peringatan ke-64 sejak pertama kali penetapan UU Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Tema Hari Statistik Nasional 2024 adalah “Statistik Berkualitas untuk Indonesia Emas”.
Dengan tema ini menggambarkan peran penting statistik dalam mencapai Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Pada tahun 2045, diharapkan Indonesia dapat menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi yang maju dan merata baik di tingkat nasional maupun daerah harus mampu kita wujudkan. Dan tujuan besar ini, bisa kita mulai dengan satu langkah besar, mewujudkan Satu Data Indonesia.***
Oleh: Budi Hartono, Statistisi Ahli Madya BPS Kota Pekanbaru
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




