Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pesan Kolaborasi demi Literasi dan Numerasi

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Dendi Satria Buana, Regional Lead Tanoto Foundation Sumatera B
Dendi Satria Buana, Regional Lead Tanoto Foundation Sumatera B

RIAUPOS.CO - Kemampuan siswa dalam aspek literasi dan numerasi masih menjadi titik lemah dalam struktur pendidikan di Indonesia. Ini terlihat dari skor Programme for International Student Assesment (PISA) 2022 yang dirilis pada Desember 2023 lalu.


Advertisement

Dalam tes yang diadakan setiap tiga tahun sekali ini, Organization for Economic Cooperation and Development/OECD mengukur kemampuan siswa berusia 15 tahun di berbagai negara dalam bidang membaca, matematika, dan sains.

Hasilnya, Indonesia memperoleh skor rata-rata 366 untuk Matematika dari skor rata-rata international sebesar 472 yang menandai skor terendah sejak tahun 2006. Adapun untuk tema membaca dan sains, masing-masing memperoleh skor 359 dan 383. Dengan skor tersebut, Indonesia berada di peringkat 71 dalam membaca, 70 dalam matematika, dan 67 dalam sains dari 81 negara yang diukur.

Dari dalam negeri, hasil Asesmen Nasional 2023 menunjukkan, masih ada siswa SD sederajat sebesar 39 persen yang belum memiliki kemampuan minimum dalam literasi dan sebesar 54 persen yang belum memiliki kemampuan minimum dalam numerasi.

Advertisement

Hasil studi lainnya terkait Indeks Aktivitas Literasi Membaca (Alibaca) tahun 2019 menunjukkan bahwa angka rata-rata Indeks Alibaca Nasional masuk kategori rendah dengan poin 37,32 dari skala 0 – 100 (Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek, 2019).

Tantangan Implementasi Kebijakan Pendidikan

Literasi dan numerasi merupakan kompetensi dasar yang sangat penting dalam pendidikan. Literasi merujuk pada kemampuan membaca, menulis, dan memahami teks, sedangkan numerasi mengacu pada kemampuan memahami dan menggunakan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks pendidikan di Indonesia, keduanya menjadi fondasi utama bagi pengembangan kemampuan akademis dan keterampilan hidup anak-anak untuk menciptakan generasi yang cerdas, kritis dan mampu bersaing di era globalisasi.

Advertisement

Untuk mengawal pengutamaan literasi dan numerasi, sejumlah peraturan perundang-undangan memuatnya dalam sejumlah pasal-pasal, seperti yang tercermin dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur berbagai aspek standar nasional pendidikan.

Permendikbudristek Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Menengah merupakan salah satu regulasi penting yang menetapkan standar isi kurikulum di berbagai jenjang pendidikan. Peraturan ini menegaskan pentingnya literasi dan numerasi sebagai bagian integral dari standar isi kurikulum di jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Namun, tantangannya ada pada tahap implementasi. Seorang ahli kebijakan publik yakni Van Meter and Van Horn mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi yang disebut dengan A Model of the Policy Implementation. Bagaimana kebijakan literasi dan numerasi jika dilihat dengan perspektif model tersebut?

Pertama, Standar dan tujuan kebijakan. Survei yang dilakukan oleh Pusat Penilaian Pendidikan (Pusmenjar) pada tahun 2022 menunjukkan bahwa 40 persen sekolah di daerah terpencil melaporkan tidak memahami secara penuh tujuan kebijakan literasi dan numerasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat keberhasilan program literasi dan numerasi di daerah-daerah tersebut.

Kedua, Sumber daya. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada tahun 2021, lebih dari 60 persen sekolah di daerah pedesaan kekurangan buku teks dan bahan ajar yang memadai. Selain itu, laporan Kemendikbudristek pada tahun 2022 menunjukkan bahwa hanya 35% dari sekolah-sekolah di daerah tertinggal yang memiliki akses internet yang memadai untuk mendukung pembelajaran literasi dan numerasi berbasis teknologi.

Ketiga, Karakteristik agen pelaksana. Laporan dari Kemendikbudristek tahun 2022 menunjukkan bahwa sekitar 25 persen guru di daerah terpencil tidak memiliki sertifikasi atau pelatihan khusus dalam literasi dan numerasi. Selain itu, lebih dari 50 persen guru di daerah tertinggal melaporkan merasa tidak siap untuk mengajarkan materi literasi dan numerasi yang ditetapkan dalam kurikulum baru.

Keempat, Komunikasi antar organisasi. Studi dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) pada tahun 2022 mengungkapkan bahwa lebih dari 40 persen sekolah di daerah pedesaan tidak mendapatkan informasi yang memadai tentang kebijakan literasi dan numerasi dari dinas pendidikan setempat. Selain itu, 35 persen kepala sekolah di daerah melaporkan kurangnya koordinasi antara sekolah dengan dinas pendidikan dalam hal implementasi kebijakan.

Kelima, Disposisi implementor. Laporan dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) tahun 2021 menunjukkan bahwa sekitar 30 persen guru di daerah pedesaan merasa tidak termotivasi untuk melaksanakan kebijakan literasi dan numerasi karena merasa kebijakan tersebut tidak relevan dengan kondisi lokal atau karena beban kerja yang terlalu tinggi.

Keenam, Kondisi sosial, ekonomi dan politik. BPS pada tahun 2021 melaporkan bahwa di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan di atas 20 persen, seperti Nusa Tenggara Timur dan Papua, tingkat literasi dasar di kalangan siswa SD masih di bawah 50 persen. Selain itu, infrastruktur pendidikan yang buruk di daerah-daerah ini menghambat upaya untuk meningkatkan keterampilan literasi dan numerasi siswa.

Praktik Baik dari Dumai

Kompleksitas tantangan dalam literasi dan numerasi ini memerlukan intervensi yang lebih terfokus dan berkelanjutan dari pemerintah, terutama dalam menyediakan sumber daya yang memadai, pelatihan guru, dan peningkatan koordinasi antar organisasi untuk memastikan keberhasilan kebijakan literasi dan numerasi di seluruh wilayah Indonesia.

Salah satu praktik baik yang bisa menjadi model bisa dilihat dari implementasi kebijakan literasi di Kota Dumai Provinsi Riau. Salah satu pendekatan yang dilakukan Tanoto Foundation adalah melalui formulasi kebijakan derivate (turunan dari kebijakan). Setelah melakukan studi literasi di Kota Dumai bersama SDGs Universitas Islam Riau, Tanoto Foundation menindaklanjuti salah satu rekomendasi studi tentang perlunya kebijakan lokal untuk percepatan peningkatan literasi di Kota Dumai.

Pembentukan peraturan kepala daerah, menjadi pilihan yang disepakati bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai yang menjadi inisiator regulasi ini didukung oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan serta Bappeda. Pada tahun 2023 Tanoto Foundation mendampingi teknis Perumusan Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 87 Tahun 2023 Tentang Gerakan Literasi Daerah Terpadu.

Prosesnya mengedepankan asas keterbukaan, partisipatif dan transparansi. Peraturan ini memadukan kearifan lokal budaya literasi di Dumai dan kebutuhan literasi kekinian. Sasarannya adalah peningkatan literasi di satuan pendidikan (sekolah), literasi keluarga dan literasi masyarakat.

Sosialiasi dalam rangka implementasi peraturan ini telah di dukung oleh pilar-pilar pentahelix stakeholder Kota Dumai seperti Bunda Literasi, DPRD Komisi Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Perguruan Tinggi, Camat, Lurah, dan Kadin (pelaku usaha).

Berbagai gambaran di atas membuka pemahaman yang nyata bahwa upaya peningkatan kualitas pendidikan, khususnya di bidang literasi dan numerasi, tidak bisa dikerjakan oleh satu pihak, melainkan harus melibatkan banyak pihak. Maka, kata kuncinya adalah kolaborasi. Inilah satu-satunya kunci yang bisa membuka sekat-sekat yang selama ini menghambat gerak laju pendidikan literasi dan numerasi di Indonesia. ***

Oleh: Dendi Satria Buana, Regional Lead Tanoto Foundation Sumatera B

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Artikel Terkait

Bintang-Bintang Prometheus

Bintang-Bintang Prometheus

Prometheus, salah satu titan dalam epos Yunani kuno yang berjasa dalam membantu dan membangun kehidupan manusia.

Loyalitas Bukan Fanatisme tapi Komitmen

Loyalitas Bukan Fanatisme tapi Komitmen

Loyalitas bukan fanatisme buta. Simak pentingnya komitmen, integritas, dan kepemimpinan dalam membangun organisasi yang sehat dan berintegri

Politik Kemaafan, Tawaran Kebangsaan

Politik Kemaafan, Tawaran Kebangsaan

Korupsi merupakan persoalan kebangsaan yang tidak cukup diselesaikan melalui penangkapan dan pemenjaraan pelakunya.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer