
RIAUPOS.CO - Belum lama ini, bahkan sampai saat ini muncul polemik netralitas ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dalam perhelatan pemilihan kepala daerah (pilkada) di Kota Pekanbaru, termasuk pada tahapan kampanye. Pernyataan Penjabat Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa berkenaan dengan netralitas ketua RT dan RW menjadi salah satu pemicunya. Pernyataan Penjabat Wali Kota berkenaan dengan hal tersebut masih dapat dilihat di situs resmi Pemerintah Kota Pekanbaru.
Penjabat Wali Kota Pekanbaru menekankan pentingnya netralitas lembaga RT dan RW dalam pelaksanaan pilkada. Lembaga RT dan RW harus bersikap netral dan tidak berpihak kepada kandidat tertentu. Menurut Pj Wali Kota Pekanbaru, level lurah saja harus netral, apalagi RT/RW. Kalau ketua RT dan RW berpolitik secara terang-terangan, ini jelas tidak diperbolehkan. Pernyataan ini ditindaklanjuti dengan surat edaran resmi Pemerintah Kota Pekanbaru dan disampaikan ke pihak terkait melalui surat Nomor : 64/SE/2024. Walaupun dalam surat edaran tersebut tidak secara tegas disebutkan ketua RT dan RW.
Salah satu substansi isi surat tersebut adalah bahwa pemerintah berkomitmen menjaga netralitas pada penyelenggaraan pilkada tahun 2024 dan sikap tersebut untuk diikuti oleh seluruh mitra pemerintah dengan berpedoman kepada maksud dilaksanakannya kemitraan dan pembentukan pilar sosial serta pendamping program pemerintah yang bertujuan untuk menjaga persatuan, penyaluran aspirasi, pemberdayaan masyarakat, memelihara dan melestarikan norma serta pemenuhan layanan sosial bersama pemerintah.
Surat edaran ini, menurut Pj Wali Kota Pekanbaru juga akan menjadi acuan bagi Bawaslu dalam menangani kasus-kasus netralitas lembaga RT/RW. Menurutnya RT/RW harus melaksanakan tugas sesuai peraturan perundang-undangan dan kearifan lokal. Jika sudah menggiring pada kepentingan tertentu, itu tidak profesional. Lembaga RT/RW adalah milik semua warga, bukan perorangan. Selain RT/RW, Penjabat Wali Kota juga menyoroti pentingnya netralitas lembaga-lembaga lainnya seperti FKDM, FKUB, dan LPM.
Pernyataan ini direspon beragam oleh berbagai pihak, termasuk dari penyelenggara, baik dinyatakan secara terbuka maupun hanya sebatas diperbincangkan di kedai kopi. Ketua RT dan RW merespon pernyataan ini melalui pernyataan beberapa ketua RT dan RW yang dinyatakan secara terbuka di media masa. Salah satu substansi yang disampaikan adalah dasar hukum untuk larangan ketua RT dan RW terlibat aktif dalam politik praktis, termasuk dalam perhelatan pemilihan kepala daerah. Walaupun pernyataan yang disampaikan beberapa ketua RT dan RW tersebut tidak otomatis mewakili seluruh ketua RT dan RW di Kota Pekanbaru.
Berkenaan dengan keterlibatan ketua RT dan RW dalam proses pemilu, termasuk pemilu kepala daerah, sudah diatur oleh Bawaslu melalui Peraturan Bawaslu Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum. Pertanyaannya adalah, apakah boleh ketua RT dan RW terlibat politik praktis sesuai Peraturan Bawaslu No. 33 Tahun 2018?
Peraturan Bawaslu Nomor 33 Tahun 2018 Pasal 6 menegaskan bahwa Bawaslu, Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota memastikan pelaksana dan/atau tim kampanye tidak melibatkan beberapa pihak dan salah satu pihak yang termasuk di dalamnya pihak Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) atau sebutan lain dalam kegiatan kampanye. Artinya jika mengacu dalam peraturan ini, terdapat pelarangan terhadap keterlibatan ketua RT dan ketua RW pada saat tahapan kampanye.
Tulisan ini tidak secara khusus membahas polemik netralitas ketua RT dan RW dari sisi boleh atau tidaknya secara hukum atau sesuai ketentuan. Di samping karena belum adanya persamaan persepsi tentang itu, penulis juga tidak memiliki latar belakang yang memahami hukum. Tulisan ini akan lebih fokus pada sisi sosial dan norma atau tatanan masyarakat akibat dari netralitas ketua RT dan RW berdasarkan pengalaman penulis sebagai ketua RT di salah satu kelurahan di Kota Pekanbaru sejak tahun 2015 atau hampir dua periode.
Sebagai sebuah pengalaman, tentu penulis dapat mengawali dengan cerita kejadian atau peristiwa di wilayah kami saat pemilihan umum tahun 2019. Saat itu hampir terjadi kontak fisik antara dua warga yang berbeda pilihan. Cerita ini bermula ketika salah seorang warga yang mendukung calon tertentu menceritakan keunggulan calon yang didukungnya dan membeberkan keburukan calon lainnya. Tanpa disadari, saat perbincangan tersebut, salah seorang warga lainnya justru pendukung dari calon yang diceritakan negatif oleh warga lainnya.
Saat perbincangan, tidak terjadi apapun selain perbincangan sesama warga yang ada saat itu. Namun pada saat yang sama, warga yang berbeda pilihan tersebut meminta izin untuk pulang. Penulis selaku ketua RT mulai menyadari situasi ini tidak baik dan langsung berinisiatif untuk melerai pembicaraan tentang calon tertentu dan mengalihkan pada pembicaraan lain. Saat itu, memang tidak terjadi apa-apa dan selanjutnya kembali kami berbincang santai tentang hal lain dan tidak lagi membicarakan politik dukung-mendukung.
Namun sore harinya ketika proses penghitungan suara sudah dimulai dan sudah diketahui hasilnya, hampir terjadi kontak fisik antara warga yang mendukung calon tertentu. Peristiwa ini terjadi di dekat tempat pemungutan suara (TPS) dekat papan perhitungan suara. Peristiwa ini juga tidak terlepas dari perbincangan pagi saat proses pencoblosan yang mempertentangkan calon tertentu dengan orang yang sama. Karena yang diserang secara fisik adalah warga yang pada pagi harinya menjelekkan calon lainnya. Calon lainnya tersebut ternyata didukung oleh warga yang hendak melakukan penyerangan.
Bersyukur, saat peristiwa itu, penulis selaku ketua RT ada di lokasi yang akhirnya melerai dan memisahkan keduanya dibantu oleh petugas KPPS dan warga lain yang ada di lokasi. Penulis selaku ketua RT langsung berinisiatif untuk meminta keduanya untuk pulang ke rumah masing-masing dengan jalan yang berbeda didampingi petugas linmas dan warga lainnya. Selanjutnya, meminta keduanya untuk tidak kembali lagi ke sekitar TPS sampai semua proses penyelenggaraan KPPS berakhir dengan tuntas.
Salah satu pembelajaran berharga yang penulis sadari pada saat itu adalah beruntung dan bersyukur sebagai ketua RT, penulis tidak memiliki preferensi dan keberpihakan politik tertentu kepada calon mana pun atau dengan kata lain netral. Netralitas ini menyebabkan penulis sebagai ketua RT menjadi mudah untuk melerai dan menengahi warga yang masing-masing memiliki preferensi bahkan fanatisme politik pada calon tertentu. Waktu itu, kasusnya pada proses pemilihan presiden dan wakil presiden.
Situasi ini diakui oleh warga lainnya yang menyampaikan bahwa untung pak RT-nya tidak berpihak pada calon mana pun. Karena pada saat itu, memang dari awal penulis konsisten untuk tidak berpihak apalagi menyodorkan calon tertentu untuk didukung warga RT. Walaupun sudah ada beberapa tim sukses calon tertentu sudah menghubungi penulis dan meminta dukungan untuk membantu dan menyampaikan ke warga, namun selalu penulis tanggapi dengan respons yang sama yaitu tidak bersedia dan menyerahkan pilihan kepada masing-masing warga.
Menurut penulis, sebenarnya masih ada hal lain yang dapat dan patut dilakukan ketua RT dan ketua RW dalam rangka mendukung pelaksanaan pemilihan umum termasuk pemilihan umum kepala daerah. Tentu saja peran yang lebih strategis dibandingkan hanya sebatas menjadi bagian dari dukung-mendukung. Peran dimaksud termasuk dalam upaya pendidikan dan kesadaran politik untuk masyarakat yang semoga tidak menimbulkan dampak negatif termasuk berubahnya tatanan dan norma sosial. Beberapa peran yang dapat dilakukan ketua RT dan ketua RW dalam upaya mendukung pelaksanaan pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah adalah sebagai berikut.
Pertama, membantu penyelenggara pemilu dalam pendataan pemilih melalui proses yang biasa disebut Pantarlih atau Petugas Pemutakhiran Data Pemilih. Sesuai namanya, Pantarlih berperan dalam pemutakhiran data pemilih pemilu. Pantarlih sendiri merupakan badan pelaksana pemilu yang ada di bawah tingkat desa/kelurahan atau di lingkungan tempat pemungutan suara (TPS) berada.
Baca Juga: Debat Pilkada Bengkalis Sengit
Kedua, membantu penyelenggara pemilu baik KPU dan Bawaslu sesuai tingkatan untuk sosialisasi pelaksanaan pemilu termasuk pilkada. Membantu proses sosialisasi ini penting dilakukan karena terkadang informasi yang diperoleh masyarakat tidak akurat bahkan beberapa di antaranya masuk dalam kategori hoax.
Ketiga, membantu penyiapan dan pelaksanaan pemungutan suara seperti penyiapan tempat pemungutan suara (TPS) dan mendukung kebutuhan KPPS dalam melaksanakan tugasnya.
Keempat, membantu proses pengawasan yang dilakukan Bawaslu dan jajarannya sampai ke tingkat Pengawas TPS. Melalui peran ini diharapkan ketua RT dan RW bisa turut serta dalam melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran pemilu, baik pelanggaran administrasi ataupun pidana yang berpotensi terjadi di lingkungannya. Kalaupun nanti pada akhirnya ketua RT dan RW menjadi pihak pelapor ataupun saksi, maka merupakan tantangan dalam penyelenggaraan pemilu.
Selama ini, beberapa kali persoalan yang terjadi tidak adanya pihak pelapor ataupun kekurangan saksi. Pada situasi tertentu pelaporan atau kesaksian ketua RT dan RW dapat membantu melengkapi informasi jika memang ada dugaan pelanggaran di lingkungannya.***
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




