
“Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing” adalah pepatah tentang semangat gotong-royong yang merupakan kearifan lokal yang telah menjadi landasan kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini sangat relevan untuk dijadikan sebuah konsep di bidang pendidikan yakni Konsorsium Pendidikan, sebuah wadah kolaboratif yang menghimpun berbagai pihak untuk bersama-sama dalam memperbaiki kualitas pendidikan.
Dalam gotong-royong, setiap individu atau kelompok berkontribusi untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini juga berlaku dalam konsorsium pendidikan, saat setiap pemangku kepentingan menyumbangkan peran masing-masing, baik dalam bentuk dana, tenaga, maupun keahlian untuk memajukan pendidikan.
Selain gotong-royong, ada pepatah lain yang juga relevan, yaitu “Sekali mendayung, dua tiga pulau terlampaui.” Melalui konsorsium, tantangan besar dalam dunia pendidikan dapat dihadapi secara efektif karena berbagai pihak bekerja dengan satu tujuan. Namun, tetap membawa dampak positif di berbagai aspek, mulai dari peningkatan akses, distribusi guru hingga peningkatan mutu pendidikan.
Agaknya nilai-nilai kearifan ini telah menjadi inspirasi bagi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek- yang kini menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah) sehingga menyadari arti penting hadirnya Konsorsium Pendidikan Daerah di setiap Provinsi di Indonesia.
Guna mempercepatnya, maka pada tanggal 15 Juli 2024 ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 339/B/HK.03.01/2024 tentang Pedoman Pembentukan dan Penyelenggaraan Konsorsium Pendidikan Daerah.
Konsorsium Pendidikan Daerah (KPD)
Konsorsium Pendidikan Daerah (KPD) adalah inisiatif yang diatur melalui Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 339/B/HK.03.01/2024, yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek). Pedoman ini dirancang untuk memberikan arahan dalam pembentukan serta penyelenggaraan KPD di berbagai daerah. KPD dibentuk di setiap provinsi dengan keanggotaan terdiri atas perwakilan semua unsur yang terdiri dari pemerintah daerah kabupaten/kota dan provinsi (terdiri dari unsur Dinas Pendidikan, BKD/BKPSDM, dan BKAD), BBGP/BGP, BBPMP/BPMP, BBPPMPV/BPPMPV dan LPTK. Lembaga lain dapat dilibatkan dalam KPD sesuai kebutuhan.
Salah satu tujuan utama KPD adalah untuk meningkatkan kesiapan sumber daya manusia (SDM) dan memperkuat koordinasi dan kolaborasi antarberbagai pemangku kepentingan pendidikan, baik di tingkat pusat maupun daerah. KPD berfungsi sebagai wadah untuk mengatasi berbagai permasalahan pendidikan, prioritas saat ini adalah untuk distribusi dan pemenuhan kebutuhan guru profesional di Indonesia.
Berdasarkan data Kemdikbudristek untuk tahun 2023-2024, Indonesia diperkirakan akan mengalami kekurangan sekitar 1,3 juta guru pada tahun 2024. Kekurangan ini disebabkan oleh tingginya angka pensiun guru, yang mencapai 70.000 orang pertahun. Sementara itu lulusan Pendidikan Profesi Guru atau PPG Prajabatan yang ada saat ini belum cukup untk menggantikan jumlah guru yang pensiun tersebut.
Kebutuhan dan pemenuhan guru profesional pada satuan pendidikan masih belum sesuai harapan, sehingga berdampak pada kualitas layanan pendidikan yang diberikan pada murid. Berdasarkan data Kemdikbudristek (2024), sebanyak 1,6 juta guru belum memiliki sertifikat pendidik sebagai pengakuan tenaga profesional sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Kemudian ada 150 ribu kekosongan/kebutuhan guru di satuan pendidikan di berbagai daerah diakibatkan oleh guru-guru yang pensiun hingga tahun ini.
Pada tahun 2023 lalu ada 75.195 guru pensiun, dengan kekurangan 1.242.997 tenaga guru. Sementara di tahun 2024 guru yang memasuki usia pensiun adalah 69.762 guru dan kekurangannya sebanyak 1.312.759 tenaga guru.
Lantas, bagaimana dengan kualitas guru? Data Neraca Pendidikan Daerah 2019 menunjukkan, nilai rata-rata uji kompetensi guru (UKG) masuk kategori rendah, yakni hanya 57 dari skala 100. Fakta lainnya, berdasar data Kemdikbudristek (2024), sebanyak 1,6 juta guru belum memiliki sertifikat pendidik sebagai pengakuan tenaga profesional sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
Ini artinya, perlu upaya sangat serius untuk meningkatkan kompetensi guru agar kualitas pendidikan di Indonesia bisa lebih baik. Tentu, ini tidak mudah dan akan sulit dicapai jika hanya mengandalkan program pemerintah. Karena itulah, gotong-royong atau kolaborasi menjadi kunci.
Selain untuk prioritas diatas, KPD juga diharapkan dapat menciptakan solusi kolektif untuk mengatasi kesenjangan dalam distribusi guru dan meningkatkan kualitas pendidikan di berbagai wilayah. Konsorsium ini menjadi sarana strategis untuk mengkoordinasikan kebijakan pendidikan di tingkat daerah dengan kebijakan nasional, terutama terkait peningkaan kapasitas tenaga kependidikan.
Melalui KPD, berbagai pihak dapat bekerja bersama untuk: memperluas akses pendidikan, meningkatkan mutu pendidikan, menyinergikan sumber daya serta mengatasi masalah pendidikan yang kontekstual. Program KPD juga merupakan bagian dari upaya menuju target jangka panjang Indonesia Emas 2045, khususnya dalam meningkatkan kualitas pendidikan secara merata di seluruh Indonesia.
Mengelola Kolaborasi Para Pihak di Konsorsium Pendidikan
Konsorsium Pendidikan Daerah (KPD) merupakan sebuah wadah kolaborasi yang dibentuk di setiap provinsi dengan dasar hukum dan prioritas yang jelas. Namun demikian bukan berarti dengan sudah terbentuknya KPD ini secara otomatis permasalahan pendidikan yang menjadi target bisa langsung selesai. KPD harus mampu berkolaborasi dengan efektif untuk menyusun rencana, mengambil serta melaksanakan keputusan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang ada di konsorsium.
Menurut Chris Ansel dan Alison yang merupakan pakar kolaborasi, bahwa kolaborasi yang efektif bergantung pada sejumlah faktor, yang secara keseluruhan disebut sebagai collaborative governance model. Model ini terdiri dari lima elemen utama yakni:
Pertama, kondisi awal. Elemen ini merujuk pada konteks awal yang membentuk dasar kolaborasi. Dalam konteks KPD, kondisi awal kolaborasi berangkat dari kebutuhan distribusi dan pemenuhan guru profesional untuk mewujudkan pendidikan berkualitas di Indonesia. Jika KPD dibentuk dari kesadaran kolektif akan urgensi tersebut, maka kolaborasi (konsorsium) ini memiliki potensi awal yang baik. Namun jika tidak, maka akan memperlambat kemajuan konsorsium dalam mencapai tujuannya.
Kedua, desain institusi. Desain institusi mencakup aturan-aturan yang mengatur kolaborasi, struktur organisasi, dan mekanisme pengambilan keputusan. Desain institusi yang inklusif sangat penting untuk memastikan kolaborasi yang melibatkan para pihak. Jika struktur KPD memungkinkan partisipasi yang setara dari semua aktor kunci dan mekanisme perencanaan dan pengambilan keputusan dilakukan secara transparan maka ini akan meningkatkan keefektifan kolaborasi.
Ketiga, proses kolaboratif. Proses kolaboratif mencakup interaksi, serta keterlibatan secara terus menerus dalam wadah konsorsium. Proses ini membutuhkan komitmen untuk dialog terbuka, berbagi informasi, serta bermufakat. Proses kolaboratif yang efektif di KPD akan terlihat dari tingginya frekuensi pertemuan para pihak untuk berbagi gagasan, sehingga akan memperkuat hubungan dan mempercepat tercapainya tujuan.
Keempat, kepemimpinan kolaboratif. Keberhasilan KPD sangat tergantung pada pemimpin yang mampu memfasilitasi diskusi antar berbagai pihak. Kepemimpinan yang fasilitatif, yang bertugas untuk mengarahkan proses, dan mendorong keterlibatan yang merata dari semua pemangku kepentingan di konsosrsium.
Kelima, membangun kepercayaan. Pembangunan kepercayaan menjadi pilar utama dalam menciptakan kolaborasi jangka panjang yang sukses. Kepercayaan dapat tercipta melalui komunikasi yang jujur dan komitmen yang konsisten untuk mencapai tujuan bersama. Jika para aktor sudah bekerja sama dengan baik sebelumnya dan kepercayaan telah terbangun, ini menjadi fondasi kuat bagi kolaborasi.
Konsorsium Pendidikan Daerah “Serumpun” Provinsi Riau
Salah satu KPD yang terlh terbentuk adalah Konsorsium Pendidikan Daerah Provinsi Riau telah yang dinamakan KPD Serumpun. Ibarat bayi yang baru lahir, KPD Serumpun ini tentunya sangat perlu mendapatkan asupan dan stimulasi “pengasuhan” yang memadai agar bisa bertumbuh dengan sehat, sehingga kelak mampu merumuskan pemecahan berbagai masalah pendidikan di Provinsi Riau.
Workshop pembentukan KPD Serumpun diselenggarakan tanggal 4 September 2024, diikuti 77 peserta yang merupakan perwakilan dari pemerintah daerah kota/kabupaten dan Provinsi Riau (Kepala Dinas Pendidikan, Kepala BKD/BKPSDM, Kepala BKAD), Rektor LPTK Penyelenggara PPG, Kepala BGP Riau, Kepala BPMP Riau, Kepala Balai Bahasa, Dewan Pendidikan Provinsi dan Tanoto Foundation.
Hingga saat ini KPD Serumpun Provinsi Riau telah merampungkan koordinasi dan perencanaan awal. Dalam prosesnya, Tanoto Foundation turut memfasilitasi perencanaan KPD untuk mengidentifikasi permasalahan dan membuat prioritas penyelesaian masalah pendidikan berdasarkan potensi daerah.
Dari identifikasi ditemukan beberapa masalah prioritas pendidikan yang hampir ada di setiap daerah Provinsi di Riau seperti: belum sinkronnya data guru, permasalahan supply dan demand guru profesional, serta distribusi guru yang belum merata. Harapannya, konsorsium ini dapat menjadi jawaban dengan menjadi wadah untuk memfasilitasi pengembangan profesional guru, mengoptimalkan sumber daya, serta memastikan implementasi transformasi Pendidikan Profesi Guru (PPG) berjalan efektif.
Ke depan, KPD Serumpun telah mengagendakan audiensi dengan masing-masing pasangan kepala daerah terpilih guna memaparkan permasalahan kualitas pendidikan, terutama menyangkut pemenuhan guru profesional dan distribusinya. Sekali lagi, kolaborasi adalah kunci. Karena itu, kami mengajak semua pihak untuk bersinergi dalam KPD Serumpun, sehingga tantangan pendidikan di Provinsi Riau dapat diatasi secara efektif dan berkelanjutan. Inilah wujud nyata komitmen dan kontribusi demi tercapainya misi Indonesia Emas 2045.***
Oleh: Dendi Satria Buana, Regional Lead Tanoto Foundation Sumatera
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




