Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Perencanaan Kebijakan Berbasis Rapor Pendidikan

R
Penulis: Redaksi❯
Nurul Hasanah, Regional Policy Advocacy Tanoto Foundation
Nurul Hasanah, Regional Policy Advocacy Tanoto Foundation

Luas wilayah dan keragaman demografi menjadikan sektor pendidikan Indonesia memiliki kompleksitas tinggi. Di dalam ekosistem pendidikan Indonesia, terdapat 436.707 sekolah, 3,37 juta guru, dan 53,14 juta murid. Jumlah yang begitu masif tersebut menjadi kian kompleks karena adanya ketimpangan jumlah sekolah, guru, dan murid antarwilayah. Ketimpangan tersebut makin signifikan ketika dilihat dari kacamata kesenjangan hasil belajar antarwilayah, antarsekolah di satu wilayah, serta antarkelompok sosial ekonomi.


Advertisement

Fakta ketimpangan dan kesenjangan tersebut tecermin dari hasil asesmen Nasional yang merupakan program evaluasi yang dijalankan oleh Kemendikbudristek (kini Kemendikdasmen). Bahkan, data skor PISA (Programme for International Student Assessment) menunjukkan adanya kesenjangan kemampuan literasi, numerasi, dan sains pada sekolah yang dikategorikan berdasar wilayah desa, kota sangat kecil, kota kecil, kota, kota besar, hingga kota sangat besar.

Sebagai gambaran, hasil skor kemampuan numerasi dalam PISA 2022 untuk wilayah desa sebesar 341, kota sangat kecil 369, kota kecil 386, kota 397, kota besar 394, dan kota sangat besar mencapai 413. Kesenjangan juga terjadi pada kemampuan literasi dan sains. Artinya, keragaman kualitas pendidikan juga terjadi pada sekolah yang ada di wilayah yang sama. Keragaman itu makin tinggi dalam perbandingan sekolah di wilayah yang berbeda. Hal ini tentu memantik kesulitan tersendiri pada tahap perencanaan kebijakan pendidikan.

Ibaratnya, resep yang sama tidak bisa diaplikasikan untuk mengobati sakit yang berbeda-beda. Karena itu, kebijakan pendidikan di masing-masing daerah, harus disusun sesuai dengan kondisi pendidikan di daerah tersebut, agar program peningkatan kualitas pendidikan bisa berjalan efektif.

Advertisement

Eksistensi Rapor Pendidikan

Karena itu, tantangannya adalah, bagaimana masing-masing daerah bisa memiliki gambaran komprehensif tentang kualitas pendidikan di wilayahnya. Gambaran ini sangat penting karena akan menjadi basis penyusunan kebijakan yang dicerminkan dalam perencanaan program, hingga perencanaan penganggaran di daerah. Sementara itu, harus diakui kalau tidak semua pemerintah daerah memiliki kapasitas untuk melakukan pemetaan komprehensif terhadap kualitas pendidikan di wilayahnya.

Di sinilah eksistensi rapor pendidikan menjadi sangat krusial. Rapor pendidikan adalah hasil pemetaan yang menampilkan data kondisi satuan pendidikan berdasar hasil asesmen dan survei yang melibatkan satuan pendidikan dan pemerintah daerah. Rapor ini menjadi alat evaluasi yang bisa menampilkan gambaran obyektif tentang performa sekolah, baik dari sisi akademis maupun non-akademis. Hingga saat ini, pemerintah (Kemendikbudristek) sudah merilis rapor pendidikan sebanyak tiga kali, yakni periode tahun 2022, 2023, dan 2024.

Advertisement

Dengan adanya rapor pendidikan, pemerintah daerah dapat memetakan sekolah-sekolah mana yang memerlukan intervensi lebih lanjut. Sebagaimana diketahui, banyak sekolah di daerah masih menghadapi kendala seperti minimnya akses terhadap pelatihan guru, fasilitas belajar yang tidak memadai, serta kurangnya transparansi dalam penilaian kinerja sekolah.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah daerah perlu menggunakan rapor pendidikan sebagai alat evaluasi dan dasar pengambilan keputusan. Dengan demikian, pemerintah bisa lebih fokus dalam mengalokasikan anggaran, menjalankan program peningkatan kapasitas guru, serta memperbaiki infrastruktur sekolah.

Momentum Pemerintah Daerah

Pendidikan yang berkualitas membekali masyarakat dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya. Daerah dengan tingkat pendidikan yang baik, cenderung memiliki masyarakat yang lebih inovatif, produktif, dan mampu memecahkan masalah.

Setiap daerah memiliki tantangan pendidikan yang berbeda, seperti masalah kurangnya pelatihan peningkatan kompetensi guru, masalah infrastruktur, kurangnya tenaga pengajar, atau akses terhadap teknologi.

Pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk mengakses dan mengoptimalkan data rapor pendidikan untuk mendapatkan gambaran dan pemahaman yang lebih komprehensif tentang kondisi pendidikan di wilayah, kemudian mendesain kebijakan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi.

Data yang terkandung dalam rapor pendidikan memberi informasi penting tentang berbagai aspek pendidikan, termasuk kinerja siswa, kualitas guru, infrastruktur sekolah, dan dukungan anggaran. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan pendidikan yang lebih tepat sasaran berdasarkan bukti dan kebutuhan nyata di lapangan. Sehingga, program dan intervensi yang dilakukan lebih efektif dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Meski demikian, tantangan yang dihadapi sektor pendidikan di Indonesia memiliki tingkat kompleksitas tinggi. Karena itu, butuh peran serta berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, organisasi masyarakat, hingga lembaga filantropi.

Hal ini pula yang melatarbelakangi kolaborasi Tanoto Foundation dengan Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Provinsi Jambi. Kolaborasi ini melibatkan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan di masing-masing provinsi. Implementasinya adalah advokasi rapor pendidikan kepada pemerintah daerah yang dikemas dalam kegiatan Workshop Rapor Pendidikan pada bulan Agustus hingga Oktober 2024.

Tujuannya, memberikan paparan tentang Rapor Pendidikan Daerah serta rekomendasi kepada kepala daerah, legislatif, hingga inspektorat dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait perencanaan pendidikan. Harapannya, kebijakan yang diambil memiliki basis data yang solid, sehingga dapat mencapai target standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan.

Kolaborasi ini melahirkan rekomendasi kepada pemerintah daerah dalam upaya peningkatan hasil rapor pendidikan. Di antaranya, perencanaan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) sampai kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang sesuai dengan SPM pendidikan, implementasi yang sesuai dengan deskripsi operasional, optimalisasi anggaran dana bantuan operasional satuan pendidikan (BOSP) satuan pendidikan untuk menunjang peningkatan rapor pendidikan, pelatihan berkelanjutan bagi pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) dalam meningkatkan kualitas pembelajaran pada literasi dan numerasi, serta penerapan implementasi kurikulum merdeka dengan memanfaatkan platform merdeka mengajar (PMM).

Kebijakan yang disusun juga diharapkan bisa menjadi solusi penanganan anak tidak sekolah (ATS) agar angka partisipasi sekolah (APS) bisa meningkat. Tentu, diperlukan juga manajemen evaluasi dan pengawasan program pendidikan secara berkala. Dengan tata kelola yang baik, rekomendasi berbasis data rapor pendidikan tersebut bisa menjadi senjata bagi pemerintah daerah untuk mencapai target peningkatan mutu dan kualitas pendidikan, yang salah satunya dicerminkan dari peningkatan kualitas hasil belajar siswa.

Inilah momentum yang tepat bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pemanfaatan rapor pendidikan, sebagai basis penyusunan kebijakan yang benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah. Hanya dengan kebijakan yang tepat, tantangan kompleksitas pendidikan bisa diatasi dan target peningkatan kualitas pendidikan bisa dicapai.***

Oleh: Nurul Hasanah, Regional Policy Advocacy Tanoto Foundation

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Artikel Terkait

Bintang-Bintang Prometheus

Bintang-Bintang Prometheus

Prometheus, salah satu titan dalam epos Yunani kuno yang berjasa dalam membantu dan membangun kehidupan manusia.

Loyalitas Bukan Fanatisme tapi Komitmen

Loyalitas Bukan Fanatisme tapi Komitmen

Loyalitas bukan fanatisme buta. Simak pentingnya komitmen, integritas, dan kepemimpinan dalam membangun organisasi yang sehat dan berintegri

Politik Kemaafan, Tawaran Kebangsaan

Politik Kemaafan, Tawaran Kebangsaan

Korupsi merupakan persoalan kebangsaan yang tidak cukup diselesaikan melalui penangkapan dan pemenjaraan pelakunya.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer