
RIAUPOS.CO - BUDAYA adalah jantung yang berdetak pelan namun pasti dalam tubuh bangsa. Ia bukan sekadar peninggalan masa lalu, tapi nadi yang menuntun ke masa depan. Ketika pembangunan sibuk menghitung jalan dan jembatan, budaya diam-diam terus bekerja —menyatukan identitas, menjaga marwah, dan membisikkan arah.
Di negeri yang diberkahi seribu ragam budaya, kebijakan kerap tertinggal dari semangat masyarakatnya. Padahal, sejak 2017, kita telah memiliki UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Beleid produk hukum progresif yang menegaskan bahwa budaya bukan sekadar warisan, tapi masa depan. Namun seperti biasa, peraturan lahir lebih cepat daripada kesadaran kolektif untuk mewujudkannya menjadi sesuatu yang nyata.
Pasal 32 ayat (1) UUD 1945, memandatkan negara untuk memajukan kebudayaan, bukan sekadar melestarikannya saja.
“Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia dalam peradaban dunia, menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai kebudayaan.”
Namun ternyata memerlukan waktu 72 tahun ketika para pendiri bangsa merumuskan norma tersebut untuk diturunkan satu tingkat menjadi bentuk hukum. Dan ketika UU ini akhirnya hadir, implementasinya justru tersendat. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Pemajuan Kebudayaan baru muncul empat tahun kemudian. Waktu yang terlalu panjang untuk membiarkan pelaku budaya berjalan sendiri —menari, memahat, dan bersastra di pelataran, tanpa panggung dan tanpa dukungan yang pasti.
Tidak terkecuali di Riau. Negeri sebagai jantung kebudayaan Melayu, saat ini tengah menanti lahirnya Ranperda Pemajuan Kebudayaan ini. Sebuah dokumen yang bisa menjadi tonggak sejarah atau sekadar tambahan beban birokrasi. Kita pernah punya Perda Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Melayu, namun semangatnya belum cukup menjangkau prinsip dinamis yang ditawarkan UU Pemajuan Kebudayaan. Ranperda baru, seharusnya menjadi aktualisasi dari konsep pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan —bukan hanya normatif, tapi menyentuh kebutuhan riil pelaku budaya.
Hari ini, penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) di banyak daerah hanya menjadi rutinitas administratif. Disusun agar “terpenuhi,” bukan agar “menggerakkan.” Padahal, budaya hidup di daerah, bukan di pusat. Di Riau, kita memiliki infrastruktur kultural yang kuat: Lembaga Adat Melayu Riau, Dewan Kesenian Riau, hingga ratusan komunitas seni yang terus hidup meski minim dukungan anggaran. Masalahnya, mereka seringkali hanya dilibatkan secara simbolik. Komunitas budaya jarang menjadi subyek dalam penyusunan kebijakan. Padahal, mereka adalah penjaga nilai, bukan penikmat anggaran. Pemajuan kebudayaan tidak bisa dilakukan oleh birokrasi yang bekerja sendirian, apalagi dengan pendekatan teknokratis yang menjauh dari akar tradisi.
Jika Ranperda ini ingin benar-benar hidup, maka harus lahir dari keberanian politik dan partisipasi publik yang otentik. LAM Riau dan DKR mesti menjadi aktor utama, bukan figuran. APBD harus memberi porsi yang jelas dan terukur bagi kebudayaan, bukan sisa dari perencanaan infrastruktur. Dinas Kebudayaan perlu diperkuat —baik dari sisi kapasitas, jejaring, hingga kemitraan dengan akademisi dan komunitas.
Riau punya modal besar: manuskrip tua, festival seni rakyat, sastra lisan, nilai adatdan kuliner khas yang dapat menjadi kekuatan diplomasi budaya ASEAN. Tapi semua itu hanya akan menjadi cerita manis di brosur wisata jika tidak dibarengi keberpihakan kebijakan.
Menyusun ulang jalan kebudayaan bukan soal membuat dokumen baru. Tapi menata ulang cara pandang: bahwa pelaku budaya bukan beban, melainkan aset. Bahwa budaya bukan ornamen seremoni, melainkan strategi pembangunan. Pemajuan kebudayaan bukan proyek elite, tapi gerakan kolektif yang tumbuh dari kampung, dari lisan, dari kesenian rakyat. Kita tidak kekurangan regulasi. Yang kita perlukan adalah semangat untuk menghidupkannya. UU dan Ranperda hanya akan bernyawa jika ia dijalankan dalam tindakan. Tindakan hanya muncul dari keberanian yang berpihak.
Budaya adalah cara bangsa mengenali dirinya. Dalam pemajuan kebudayaan, kita menentukan siapa yang ingin kita jadi. Riau bisa menjadi contoh. Tapi itu hanya mungkin jika panggung masa depan disusun bersama, bukan oleh segelintir, melainkan oleh seluruh masyarakat budaya. Jangan biarkan budaya berjalan sendiri. Negara harus ikut menari, bukan sekadar menonton. Semoga.***
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




