
RIAUPOS.CO - kasus penyiraman air keras untuk kedua kalinya terjadi terhadap mereka yang dianggap berseberangan oleh para pelaku. Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun kita sudah mengaku sebagai negara demokrasi, khususnya sejak tahun 1998, masih banyak pihak yang gagap ketika berhadapan dengan pihak-pihak yang berbeda pendapat dalam menilai suatu permasalahan.
Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras, Adrie Yunus, memang sudah ditangani oleh pihak berwajib meskipun sempat terjadi perdebatan tentang siapa yang kompeten untuk menangani kasus ini, apakah penyidik Polri atau penyidik Polisi Militer (POM), mengingat tersangka yang hari ini diduga sebagai pelaku berstatus anggota TNI aktif.
Jika dilihat dari perspektif hukum pidana, tindakan para tersangka dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana penganiayaan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau hukum pidana umum. Bahkan, terdapat pendapat yang menilai perbuatan tersebut sebagai pembunuhan atau setidak-tidaknya percobaan pembunuhan. Jika dilihat dari perbuatannya, tindakan tersebut jelas merupakan delik biasa yang masuk dalam hukum pidana umum. Namun, hal itu dapat menjadi delik khusus karena para pelakunya tunduk pada yurisdiksi peradilan militer.
Baca Juga: Menakar Manfaat Perdagangan Karbon
Aktor Intelektual
Baik delik penganiayaan maupun delik pembunuhan memang tidak mencantumkan unsur maksud atau motif sebagai unsur delik yang bersangkutan. Namun, dalam pengungkapan perkara, unsur motif perlu dibuktikan juga atau setidaknya digambarkan dalam resume berkas perkara karena hal tersebut harus diungkapkan di dalam dakwaan yang nantinya disusun oleh penuntut umum. Dakwaan harus mencantumkan secara lengkap detail peristiwa yang didakwakan.
Di tingkat penyidikan, hal ini penting untuk diungkapkan karena berkaitan dengan siapa saja yang dapat ditetapkan sebagai tersangka dalam skema penyertaan. Selain mereka yang hari ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, penyidik seharusnya juga mengembangkan perkara ini dengan mencari siapa saja pihak-pihak yang terlibat atau turut serta melakukan tindak pidana.
Dalam Pasal 20 KUHP, ditentukan siapa saja yang dianggap sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana, yaitu: orang yang melakukan sendiri tindak pidana; melakukan tindak pidana dengan perantaraan alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan; turut serta melakukan tindak pidana; atau menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, melakukan kekerasan, menggunakan ancaman kekerasan, melakukan penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan.
Adalah sebuah pertanyaan yang wajar untuk diajukan: apa yang menjadi motif para pelaku yang hari ini sudah ditetapkan sebagai tersangka untuk melakukan penyiraman air keras terhadap Adrie Yunus? Pertanyaan ini tentu saja bertolak dari nalar umum karena jika dilihat secara pribadi, tidak ada urgensi maupun motif bagi keempat anggota TNI tersebut untuk melakukan penyerangan terhadap Adrie Yunus.
Apakah sedemikian pentingnya tindakan tersebut dilakukan oleh empat anggota TNI? Dengan demikian, meskipun penyidik telah menetapkan empat prajurit TNI sebagai tersangka penyiraman air keras, penyidik seharusnya dapat menentukan setidaknya dua hal, yaitu: pertama, apa yang menjadi motif pelaku dan kedua, siapa di belakang empat orang prajurit tersebut.
Objektivitas Penyidik
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




