Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Urgensi KTP Asli Pemilik saat Pembayaran PKB

T
Penulis: Tim Redaksi❯

 


Advertisement

Mardianto Manan, Anggota Gerakan Mengembalikan Kedaulatan Rakyat (GMKR) Riau. (JPG)
Mardianto Manan, Anggota Gerakan Mengembalikan Kedaulatan Rakyat (GMKR) Riau. (JPG)

 

RIAUPOS.CO - Menarik kita kaji tentang membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) harus melampirkan KTP asli pemilik kendaraan, kalau tidak ditolak mentah mentah atau setengah masak haha. Namun lucunya penolakan tersebut hanya dapat diterima lagi ketika ada segerombolan uang Rp500 ribu untuk titipan yang tak kan kembali lagi, agar bisa dilanjutkan untuk proses bayar pajaknya.

Advertisement

Alangkah rumit kali bayar pajak di negeri sejuta jenis pajak ini, kata adik saya suatu ketika beliau punya KTP asli dia sendiri, namun alamatnya sudah pindah ke kecamatan berbeda alamat KTP lama yang sama dengan alamat tertera di STNK. Padahal masih dalam Kota Pekanbaru, itupun ditolak petugas bayar pajak. 

Anda tahu apa yang terjadi? Mulai saat itu, adik saya tak pernah lagi mau bayar pajak sampai kendaraannya dijual murah karena mati pajak. Alangkah peliknya negara kita. Membayar pajak untuk negara saja, demikian susahnya. Apalagi meminta santunan pada negara? 

Saya teramat yakin hal yang sama dirasakan juga oleh saudaraku pembaca. Cuma mungkin lagi sakit gigi sehingga susah ngomongnya, biarlah tulisan ini mewakili kita semua yang kesal dengan perangai oknum petugas pajak ini.

Advertisement

Langkah progresif yang diambil Pemerintah Provinsi Jawa Barat per 6 April 2026 patut dibaca. Bukan sekadar inovasi teknis administrasi, tetapi sebagai perubahan cara pandang negara terhadap rakyatnya: dari yang semula mempersulit menjadi memfasilitasi.

Di tengah realitas sosial kita, khususnya di daerah seperti Riau—atau yang kerap disebut Bumi Lancang Kuning—perpindahan kepemilikan kendaraan bermotor sudah menjadi praktik umum yang berlangsung berlapis-lapis.

Kendaraan bisa berpindah tangan tanpa proses balik nama yang tertib. Akibatnya, ketika kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) datang, muncul satu hamba­tan klasik: KTP pemilik pertama.

Di sinilah problem struktural itu terjadi. Negara seakan “memaksa” warga untuk memenuhi syarat administratif yang dalam praktiknya tidak lagi relevan dengan kondisi sosiologis di lapangan. Ketika KTP pemilik awal sulit dihadirkan, maka ruang abu-abu pun terbuka. 

Advertisement
Editor : Arif Oktafian
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Artikel Terkait

Dapat KTP Plus Nomor Rekening Bersaldo Rp50.000 Khusus WNI Masuki Usia 17 Tahun 

Dapat KTP Plus Nomor Rekening Bersaldo Rp50.000 Khusus WNI Masuki Usia 17 Tahun 

Pemerintah menyiapkan rekening bagi WNI saat berusia 17 tahun, lengkap dengan saldo awal Rp50.000 untuk mendorong inklusi keuangan.

Pembayaran Serba Digital, Pelabuhan Penumpang Dumai Diresmikan sebagai Kawasan Non Tunai

Pembayaran Serba Digital, Pelabuhan Penumpang Dumai Diresmikan sebagai Kawasan Non Tunai

Pelabuhan Penumpang Dumai memiliki peran penting sebagai gerbang mobilitas masyarakat dan wisatawan mancanegara.

DPP PKB Minta Kader Dengarkan Aspirasi Masyarakat

DPP PKB Minta Kader Dengarkan Aspirasi Masyarakat

DPP PKB minta kader Kuansing dengarkan aspirasi masyarakat, peduli lingkungan, dan tingkatkan kursi DPRD pada pemilu mendatang.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer