RIAUPOS.CO - Hasil Survey Internal yang dilakukan DPN Apindo, sebagaimana yang dirilis oleh Bob Azam,Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo (CNN Indonesia, 11 April 2026) sangat mencengangkan dan membuat miris tentang masa depan Indonesia.
Survey tersebut menggambarkan bahwa 67 persen perusahaan tidak berniat melakukan rekrutmen tenaga kerja baru. Kemudian 50 persen perusahaan tidak punya rencana untuk melakukan ekspansi bisnis dalam lima tahun ke depan.
Artinya, sebagahgian besar pelaku usaha yang merupakan usaha menengah dan besar hanya akan menjalankan usaha seperti adanya saat ini. Tidak ada pengembangan usaha dan tidak ada pula lapangan kerja baru akan terbuka. Sinyal ini seakan memberi warning bahwa Indonesia bisa “bangkrut” mengingat efek yang ditimbulkannya sangat signifikan.
Hasil tambahan dari survey tersebut juga memberikan informasi yang mengagetkan bahwa 72 persen pengusaha mengalami perlambatan dalam pejualan. Konsekuensinya Adalah berkurangnya pendapatan sehingga bisa menimbulkan kesulitan keuangan yang pada gilirannya dapat memicu pemutusan hubungan kerja (PHK).
Kondisi ini dipicu oleh masih maraknya kondisi ekonomi biaya tinggi (high cost economy) di Indonesia terutama dibidang logistik, transportasi, energi dan regulasi yang rumit atau berbelit-belit. Termasuk perkembangan geopolitik global yang memicu kenaikan harga-harga dan kelangkaan bahan-bahan pemasok.
Disisi lain survey ini juga mengungkap bahwa hanya 26 persen pengelola usaha di Indonesia yang merasa kualitas tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri. Kondisi mendatang efek ganda yakni naiknya biaya peningkatan kualitas tenaga kerja agar bisa sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan bertambahnya waktu untuk mendapatkan produk berkualitas yang efisien. Secara makro berakibat pula pada rendahnya serapan tenaga kerja dan menaikkan angka pengangguran.
Jumlah angkatan kerja di Indonesia per Agustus 2025 mencapai 154.003771 jiwa dan yang mampu masuk ke sektor kerja sebagai pekerja hanya 146.542.264 jiwa. Ini berarti terdapat pengangguran sejumlah 7.461.507 jiwa. Jumlah ini relatif lebih kecil jika dibandingkan tahun 2024 sebesar 7.465.599 jiwa. Berbeda halnya dengan kondisi yang terjadi di Riau.
Jumlah Angkatan Kerja per Agustus 2025 mencapai 3.350.137 jiwa. Berhasil masuk ke sektor kerja sebesar 3.210.929 jiwa. Ini berati terdapat sebanyak 139.208 jiwa sebagai pengangguran atau sekitar 4,16 persen. Kondisi ini lebih tinggi dari keadaan tahun 2024 yang hanya 4,12 persen.
Tekanan ekonomi global dan disrupsi teknologi meningkatkan potensi PHK, terutama di sektor manufaktur. Informalisasi Kerja: Tingginya jumlah pekerja di sektor informal yang minim perlindungan sosial.Peraturan baru: Pemerintah merencanakan peraturan baru mengenai ketenagakerjaan untuk memitigasi risiko PHK.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!