Tantangan Keterbukaan Informasi Publik Era 5.0 

Era Society 5.0 menghadirkan perubahan besar dalam cara manusia memproduksi, mengelola, dan mengakses informasi. Teknologi kecerdasan buatan (AI), big data, internet of things (IoT), dan digitalisasi layanan publik telah mengubah pola interaksi informasi dan komunikasi masyarakat dan pemerintah. Perubahan itu menjadikan keterbukaan informasi publik menghadapi tantangan baru yang kompleks.  

Lalu, bagaimana sistem informasi dapat menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, tepat, akurat, melindungi data pribadi dan memastikan akuntabilitas di badan publik? 

Menurut konsideran Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang serta bagian penting dari ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi juga diposisikan sebagai hak asasi manusia.  

Baca Juga: Menjahit Ulang Kebangkitan Nasional melalui Jejaring Governansi, Akademik, dan Kewargaan

Keterbukaan informasi publik bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan fondasi demokrasi modern. Dalam negara demokratis, akses informasi memungkinkan masyarakat mengawasi kebijakan, mengkritisi penyelenggaraan negara, dan berpartisipasi dalam proses pembangunan. Karena itu, keterbukaan informasi harus dipahami sebagai instrumen penguatan kepercayaan publik terhadap negara, bukan ancaman bagi birokrasi. 

Transformasi Dokumen Fisik ke Ekosistem Digital 

Informasi publik pada masa lalu identik dengan arsip fisik, surat-surat, dokumen laporan, atau dokumen pemerintahan yang tersimpan dalam lemari birokrasi. Akses masyarakat terhadap informasi berlangsung lambat, birokratis, bahkan sering kali tertutup.

Perkembangan teknologi digital mengubah lanskap tersebut. Informasi kini diproduksi dalam volume besar dan bergerak dalam hitungan detik. 

Baca Juga: Kurban di Era Digital: Antara Syiar Ibadah dan Tantangan Modernitas

Badan publik tidak lagi cukup menyediakan papan pengumuman atau dokumen cetak, tetapi dituntut menghadirkan layanan informasi berbasis digital yang cepat, akurat, dan mudah diakses.

Transformasi ini menghasilkan dua konsekuensi. Pertama, akses informasi menjadi lebih luas. Kedua, risiko penyalahgunaan informasi berupa kebocoran data, dan disinformasi yang meningkat. Dalam konteks ini, keterbukaan informasi publik harus mampu menyeimbangkan transparansi dengan perlin­dungan hak pribadi dan kepentingan strategis negara.