
Salah satu penyakit yang menghambat kemajuan sebuah organisasi dan bahkan sebuah negara adalah mentalitas sektoral. Mentalitas ini muncul ketika seseorang atau suatu unit kerja lebih mengutamakan kepentingan, kewenangan, dan wilayahnya sendiri daripada tujuan bersama yang seharusnya menjadi prioritas utama. Dalam ilmu organisasi modern, gejala ini sering disebut sebagai silo mentality, yaitu kecenderungan setiap bagian bekerja dalam “menara” masing-masing sehingga koordinasi dan kolaborasi menjadi lemah.
Dalam kehidupan birokrasi, mentalitas sektoral sering terlihat dalam hal-hal yang tampak sederhana. Sebagai contoh, kendaraan dinas yang dibeli dengan anggaran lembaga dan diperuntukkan bagi kepentingan organisasi secara keseluruhan sering kali diperlakukan sebagai milik eksklusif suatu bagian tertentu.
Ketika pegawai dari unit lain membutuhkan kendaraan tersebut untuk menjalankan tugas kedinasan, proses peminjaman menjadi sulit, berbelit, atau bahkan ditolak. Yang dipertahankan bukanlah efektivitas kerja lembaga secara luas, melainkan kontrol atas aset dan kewenangan.
Baca Juga: MBG dan Ujian Integritas Anggaran Negara
Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran orientasi. Sarana dan fasilitas yang seharusnya menjadi alat untuk mencapai tujuan organisasi berubah menjadi simbol kekuasaan kelompok tertentu. Akibatnya, kerja sama melemah, efisiensi menurun, dan kepentingan lembaga secara keseluruhan dikorbankan demi mempertahankan batas-batas sektoral.
Dari perspektif sosiologi Max Weber, kondisi ini dapat dipahami sebagai penyimpangan dari prinsip birokrasi rasional. Weber membayangkan birokrasi modern sebagai sistem yang bekerja berdasarkan aturan, tujuan organisasi, dan pembagian tugas yang jelas. Namun dalam praktiknya, birokrasi sering mengalami apa yang oleh Robert K Merton disebut sebagai goal displacement atau pergeseran tujuan.
Aturan, prosedur, dan kewenangan yang semula hanya alat untuk mencapai tujuan organisasi justru berubah menjadi tujuan itu sendiri. Akibatnya, pegawai lebih sibuk mempertahankan prosedur dan wilayah kewenangannya daripada menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tujuan utama organisasi.
Baca Juga: Pengakhiran Polusi Plastik
Masalah yang sama dapat ditemukan dalam skala yang lebih luas, yaitu dalam politik dan tata kelola pemerintahan. Banyak kebijakan publik berjalan lambat karena setiap institusi, kementerian, pemerintah daerah, atau kelompok politik lebih sibuk menjaga wilayah pengaruhnya masing-masing. Koordinasi sering kali kalah oleh ego kelembagaan. Program yang seharusnya dapat diselesaikan secara kolaboratif menjadi terhambat karena tarik-menarik kewenangan dan kepentingan.
Fenomena tersebut juga dapat dijelaskan melalui teori konflik yang dikembangkan oleh Karl Marx dan diteruskan oleh para sosiolog konflik modern. Menurut perspektif ini, kehidupan sosial tidak hanya ditentukan oleh kerja sama, tetapi juga oleh perebutan sumber daya, status, dan kekuasaan.
Dalam birokrasi, kendaraan dinas, anggaran, jabatan, atau akses terhadap pengambilan keputusan dapat menjadi sumber daya yang diperebutkan. Karena itu, setiap unit berusaha mempertahankan kontrol atas sumber daya tersebut demi memperkuat posisinya dalam organisasi.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!



