Meritrokasi dan Dinamika Keindonesiaan

Lima tahun yang lalu, di saat amanah sebagai rektor baru saja diemban, tetiba segerombolan “pahlawan kesiangan” datang meminta jabatan-jabatan strate­gis yang sesungguhnya tidak mereka miliki kompetensi di dalamnya. Jabatan dipandang sebagai hak yang harus dibagi, bukan amanah yang harus dipikul. Kedekatan personal dianggap lebih penting daripada kapasitas dan integritas.

Pada saat itulah saya belajar bahwa kepemimpinan sering kali diuji bukan ketika meng­hadapi lawan, melainkan ketika harus mengatakan tidak kepada kawan. Menempatkan seseorang pada posisi yang tidak sesuai kompetensinya bukanlah bentuk kebaikan, melainkan ketidakadilan terhadap lembaga dan orang yang dipimpin. 

Prinsip meritokrasi mengajarkan bahwa amanah harus diberikan kepada mereka yang memiliki kapasitas, integritas, rekam jejak, dan kemampuan untuk menjalankannya. Dalam tradisi Islam, hal ini sejalan dengan pesan Rasulullah SAW bahwa apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya.

Baca Juga: BUMD Riau di Antara Jebakan Paradigma Birokrasi dan Politik Penguasa

Meritokrasi bukan berarti menafikan persahabatan, kedekatan, atau jasa masa lalu. Ia justru menjaga agar penghargaan terhadap jasa tidak berubah menjadi hak istimewa yang mengorbankan kepentingan institusi. Seseorang dapat sangat berjasa, namun belum tentu tepat untuk setiap posisi. Seiring perjalanan waktu, saya menyadari bahwa keputusan yang paling tidak populer sering kali menjadi keputusan yang paling menyelamatkan. Jabatan bukan hadiah bagi pendukung, bukan pula alat balas budi. Jabatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan, bukan hanya di hadapan manusia, tetapi juga di hadapan Allah.

Karena itu, membangun budaya meritokrasi sesungguhnya bukan sekadar pilihan manajerial, melainkan ikhtiar moral untuk menempatkan orang yang tepat pada tempat yang tepat. Sebab institusi yang besar tidak dibangun oleh kedekatan, melainkan oleh kompetensi, integritas, dan keberanian menjaga amanah.

Realitas politik dan kultur sosial Indonesia memperlihatkan bahwa persoalan ini bukan hanya terjadi pada satu lembaga atau satu periode kepemimpinan. Hampir setiap pergantian kepemimpinan, baik dalam politik nasional, birokrasi, organisasi kemasyarakatan, maupun perguruan tinggi, selalu diikuti oleh ekspektasi pembagian posisi. 

Baca Juga: Kekuasaan Bermental Raja

Kemenangan politik sering dipersepsikan sebagai legitimasi untuk mendistribusikan jabatan kepada orang-orang yang dianggap berjasa. Relasi patronase yang telah mengakar dalam budaya sosial Indonesia menjadikan kedekatan personal, hubungan emosional, kesamaan kelompok, dan loyalitas lebih dominan dibandingkan kapasitas dan prestasi.

Dalam banyak kasus, orang merasa memiliki hak atas jabatan bukan karena kemampuan, melainkan karena kedekatan. Fenomena “orang kita”, “tim kita”, dan “kelompok kita” perlahan menggantikan prinsip “orang yang paling mampu”. Budaya ewuh pakewuh, rasa sungkan, dan ketidaknyamanan untuk menolak permintaan sahabat atau kolega semakin memperumit situasi. Menolak dianggap tidak tahu balas budi, sementara menerima dapat mengorbankan masa depan lembaga. Di sinilah kepemimpinan sesungguhnya diuji.

Ironisnya, kita sering mengkritik praktik nepotisme dan patronase dalam politik nasional, tetapi tanpa sadar mereproduksinya di lingkungan organisasi yang lebih kecil. Kita menghendaki birokrasi yang profesional, tetapi dalam praktik sehari-hari masih berharap hubungan personal dapat mengalahkan kompetensi. Kita menginginkan tata kelola yang modern, tetapi masih terjebak pada logika balas jasa dan loyalitas sempit.

Namun pengalaman beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa keputusan yang dibangun di atas meritokrasi ternyata melahirkan keunggulan bagi institusi. Ketika jabatan diberikan kepada orang yang memiliki kapasitas dan integritas, maka organisasi mulai bergerak secara profesional. Orang-orang terbaik memperoleh ruang untuk berkarya tanpa harus memiliki kedekatan dengan pusat kekuasaan. Para dosen, pegawai, dan generasi muda melihat bahwa prestasi masih memiliki nilai. Mereka mulai percaya bahwa kerja keras dan pengembangan diri memiliki masa depan.