Bicara tentang Makan Bergizi Gratis (MBG), kalau kita ikuti perkembangannya hari ini, lebih banyak diksi “keracunan” ketimbang “pemenuhan gizi” yang terdengar. Bukan kali pertama saya berbicara di media nasional persoalan MBG ini, dari tata kelola BGN yang masih prematur, ahli gizi yang sempat tak dihargai, menyoal pengusaha dapur yang protes karena BGN akan melakukan evaluasi, hingga kasus keracunan yang terus berulang di berbagai daerah.
Saya jadi teringat sebuah peribahasa yang terasa relevan dengan keadaan hari ini. Masalah datang silih berganti, kritik terus disuarakan, tetapi BGN seolah tetap berjalan dengan cara lama. Seperti mencurah air ke daun keladi, kritik berkali-kali disampaikan, tetapi tak kunjung benar-benar mengubah perilaku. Mengapa harus menunggu kasus keracunan terjadi secara masif baru kemudian berbenah? Mengapa setelah terjadi keracunan, baru BGN turun tangan untuk melakukan suspend terhadap dapur yang bermasalah?
Pertanyaan ini membawa kita pada persoalan yang lebih mendasar: sebenarnya, apakah BGN sudah benar-benar siap menjalankan program ini? Jika jawabannya memang belum, mengakui ketidaksiapan bukanlah sebuah kegagalan. Justru, keputusan untuk berhenti sejenak, melakukan evaluasi menyeluruh, dan memperbaiki tata kelola sebelum program dilanjutkan merupakan pilihan yang matang, rasional, bahkan bertanggung jawab.
Baca Juga: Catatan Konstruktif Pertumbuhan Ekonomi Pekanbaru 7,39 Persen
“Bagai keledai masuk lubang yang sama.” Begitulah kondisi hari ini. Kasus dugaan keracunan setelah mengkonsumsi makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali terjadi di sejumlah daerah pada awal September 2026. Kalau kita baca di berbagai media, dalam kurun 1–3 September 2006, dugaan keracunan MBG terjadi di Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Barat, hingga Sulawesi Selatan. Total ribuan siswa, santri, guru, dan penerima manfaat mengalami gejala seperti mual, pusing, hingga diare.
Bukan Kesalahan Seorang
Yang terasa janggal dari Pimpinan BGN hari ini adalah ketika setiap persoalan seolah-olah bermuara pada satu pihak: Kepala SPPG. Mengapa kesalahan dalam program sebesar MBG justru kerap diarahkan kepada satu orang? Apakah masuk akal persoalan yang terjadi secara berulang di berbagai daerah dianggap semata-mata sebagai kesalahan individu?
Kepala SPPG memang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan di lapangan. Namun, dia bukan satu-satunya mata rantai dalam penyelenggaraan MBG. Jika persoalan yang sama muncul berulang di banyak daerah, maka yang seharusnya diperiksa bukan hanya individu yang berada di ujung pelaksanaan, tetapi juga sistem yang membentuk dan mengawasi seluruh proses tersebut.
Apalagi, Kepala SPPG merupakan bagian dari struktur penyelenggaraan BGN. Karena itu, ketika terjadi persoalan yang berulang dan meluas, pertanggungjawaban semestinya tidak berhenti pada individu di lapangan. Pelaksanaan MBG melibatkan banyak aktor. Ada BGN, Kepala SPPG, pemilik atau pengelola dapur, yayasan, penyedia bahan pangan, tenaga pengolah makanan, hingga pihak lain yang terlibat dalam rantai penyediaan makanan.
Bagaimana jika persoalannya justru berada pada yayasan hingga pemilik dapur MBG? Bagaimana jika ada pihak yang memilih bahan pangan lebih murah demi mengejar keuntungan, tetapi mengorbankan kualitas, keamanan, dan gizi makanan? Selama ini, pemilik dapur atau yayasan seolah luput dari sorotan dan sanksi publik. Karena itu, jangan hanya berhenti pada Kepala SPPG. Rantai pengadaan, pengelolaan dapur, serta kepentingan ekonomi di baliknya juga harus diperiksa secara menyeluruh.
Kita perlu melihat persoalannya secara lebih serius. Kasus keracunan yang berulang tidak lagi tepat dipandang sebagai satu-dua insiden yang berdiri sendiri akibat kelalaian para karyawan Dapur MBG. Ketika kejadian serupa terus berulang di berbagai daerah, maka pernyataan yang tepat adalah: tata kelola MBG yang dirancang oleh BGN hingga hari ini masih prematur.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
