
Pondok pesantren selama ini berdiri kokoh sebagai benteng moral, kawah candradimuka peradaban, dan penjaga otentisitas keislaman Nusantara. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, tembok-tembok asrama yang semestinya menjadi ruang paling aman bagi para santri justru kerap diwarnai retakan kecemasan.
Kasus kekerasan seksual yang mencuat dari balik gerbang pesantren, mulai dari Pati, Lombok, Bogor, Pekalongan, hingga berbagai daerah di Jawa Timur seperti Malang, Ngawi, Ponorogo, hingga Banyuwangi, bukan lagi sekadar anomali moral personal. Perilaku tersebut merupakan alarm struktural yang menuntut dekonstruksi cara pandang kita terhadap perlindungan anak di institusi keagamaan.
Ketika institusi yang diandalkan untuk mencetak manusia berakhlak mulia justru menjadi lokasi traumatik bagi korban, ada yang salah dengan tata kelola, relasi kuasa, dan cara kita merawat keselamatan jiwa anak-anak bangsa. Begitu pun negara akhirnya merespons melalui instrumen kebijakan besar, publik langsung dihadapkan pada satu pertanyaan fundamental: sanggupkah birokrasi baru meredam badai kekerasan seksual dan menjamin keselamatan mutlak bagi jutaan santri di seluruh penjuru negeri?
Baca Juga: Sungai Memiliki Wilayah Sempadan
Menanti Peran Ditjen Pesantren
Langkah monumental diambil pemerintah melalui Kementerian Agama dengan resmi membentuk Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren. Kebijakan ini lahir dari tuntutan sejarah dan kebutuhan mendesak untuk merespons pertumbuhan sekitar 42.000 pesantren di Indonesia yang selama ini dinilai kurang mendapatkan porsi pengawasan dan keadilan alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang setara dengan pendidikan formal umum.
Pemisahan otoritas dari Ditjen Pendidikan Islam (Pendis) diharapkan mampu menaikkan status tata kelola dari eselon II menjadi eselon I, sehingga urusan kekhasan pesantren, dakwah, hingga pemberdayaan masyarakat dapat ditangani secara lebih fokus dan optimal sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
Namun, struktur birokrasi yang megah tidak akan pernah cukup jika ia berhenti pada tataran administratif. Dalam pandangan sosiologi hukum, negara sering kali terjebak dalam ilusi legalisme, ia mengira bahwa dengan menerbitkan nomenklatur baru, masalah sosial otomatis selesai. Padahal, tantangan kultural di dalam pesantren jauh lebih kompleks daripada sekadar urusan pembagian anggaran atau peningkatan status kelembagaan.
Baca Juga: Mendorong Pendidikan Ekologis di Riau
Fenomena Gunung Es dan Karhutla Moral
Komnas Perempuan (2020-2024) mencatat sedikitnya 17 kasus kekerasan seksual yang diadukan secara khusus di lingkungan pondok pesantren. Angka ini tampak kecil jika dibandingkan dengan institusi pendidikan tinggi. Namun, Komnas Perempuan secara tegas mengingatkan bahwa angka tersebut hanyalah puncak dari fenomena gunung es. Mayoritas kasus tidak pernah tersentuh hukum akibat berlapis-lapis tembok pelindung psikologis dan sosiologis.
Tekanan psikologis, ancaman intimidasi, pembelaan membabi buta terhadap nama baik lembaga, serta feodalisme kultural menciptakan apa yang disebut oleh ilmuwan sosial Prancis, Pierre Bourdieu dalam karyanya Language and Symbolic Power (1991), sebagai kekerasan simbolik (symbolic violence). Dalam relasi kuasa spiritual yang timpang, kiai atau pengasuh dipandang sebagai figur sakral yang titahnya hampir mustahil dibantah. Santri dan orang tua berada pada posisi subaltern, tak berdaya secara psikologis dan sosial. Ketika pelanggaran terjadi, legitimasi spiritual digunakan untuk melumpuhkan nalar kritis dan daya juang korban untuk melapor.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




