Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Menakar Ditjen Pesantren Melawan Kekerasan Seksual

T
Penulis: Tim Redaksi❯
ALI MURSYID AZISI. (JPG)
ALI MURSYID AZISI. (JPG)

Advertisement

Pondok pesantren selama ini berdiri kokoh sebagai benteng moral, kawah candradimuka peradaban, dan penjaga otentisitas keislaman Nusantara. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, tembok-tembok asrama yang semestinya menjadi ruang paling aman bagi para santri justru kerap diwarnai retakan kecemasan. 

Kasus kekerasan seksual yang mencuat dari balik gerbang pesantren, mulai dari Pati, Lombok, Bogor, Pekalongan, hingga berbagai daerah di Jawa Timur seperti Malang, Ngawi, Ponorogo, hingga Banyuwangi, bukan lagi sekadar anomali moral personal. Perilaku tersebut merupakan alarm struktural yang menuntut dekonstruksi cara pandang kita terhadap perlindungan anak di institusi keagamaan. 

Ketika institusi yang diandalkan untuk mencetak manusia berakhlak mulia justru menjadi lokasi traumatik bagi korban, ada yang salah dengan tata kelola, relasi kuasa, dan cara kita merawat keselamatan jiwa anak-anak bangsa. Begitu pun negara akhirnya merespons melalui instrumen kebijakan besar, publik langsung dihadapkan pada satu pertanyaan fundamental: sanggupkah birokrasi baru meredam badai kekerasan seksual dan menjamin keselamatan mutlak bagi jutaan santri di seluruh penjuru negeri?

Advertisement

Baca Juga: Sungai Memiliki Wilayah Sempadan

Menanti Peran Ditjen Pesantren

Langkah monumental diambil pemerintah melalui Kementerian Agama dengan resmi membentuk Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren. Kebijakan ini lahir dari tuntutan sejarah dan kebutuhan mendesak untuk merespons pertumbuhan sekitar 42.000 pesantren di Indonesia yang selama ini dinilai kurang mendapatkan porsi pengawasan dan keadilan alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang setara dengan pendidikan formal umum. 

Advertisement

Pemisahan otoritas dari Ditjen Pendidikan Islam (Pendis) diharapkan mampu menaikkan status tata kelola dari eselon II menjadi eselon I, sehingga urusan kekhasan pesantren, dakwah, hingga pemberdayaan masyarakat dapat ditangani secara lebih fokus dan optimal sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Namun, struktur birokrasi yang megah tidak akan pernah cukup jika ia berhenti pada tataran administratif. Dalam pandangan sosiologi hukum, negara sering kali terjebak dalam ilusi legalisme, ia mengira bahwa dengan menerbitkan nomenklatur baru, masalah sosial otomatis selesai. Padahal, tantangan kultural di dalam pesantren jauh lebih kompleks daripada sekadar urusan pembagian anggaran atau peningkatan status kelembagaan.

Fenomena Gunung Es dan Karhutla Moral

Komnas Perempuan (2020-2024) mencatat sedi­kitnya 17 kasus kekerasan seksual yang diadukan secara khusus di lingkungan pondok pesantren. Angka ini tampak kecil jika di­bandingkan dengan institusi pendidikan tinggi. Namun, Komnas Perempuan secara tegas meng­ingatkan bahwa angka tersebut hanyalah puncak dari fenome­na gunung es. Mayoritas kasus tidak pernah tersentuh hukum akibat berlapis-lapis tembok pelindung psikologis dan sosiologis.

Tekanan psikologis, ancaman intimidasi, pembelaan membabi buta terhadap nama baik lembaga, serta feodalisme kultural menciptakan apa yang disebut oleh ilmuwan sosial Prancis, Pierre Bourdieu dalam karyanya Language and Symbolic Power (1991), sebagai kekerasan simbolik (symbolic violence). Dalam relasi kuasa spiritual yang timpang, kiai atau pengasuh dipandang sebagai figur sakral yang titahnya hampir mustahil dibantah. Santri dan orang tua berada pada posisi subaltern, tak berdaya secara psikologis dan sosial. Ketika pelanggaran terjadi, legitimasi spiritual digunakan untuk melumpuhkan nalar kritis dan daya juang korban untuk melapor.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Artikel Terkait

57 Siswa Pondok Pesantren Darul Fatah Belajar Jurnalistik di Riau Pos

57 Siswa Pondok Pesantren Darul Fatah Belajar Jurnalistik di Riau Pos

57 siswa MA Pondok Pesantren Darul Fatah belajar jurnalistik dan proses pembuatan berita di Riau Pos.

Dilaporkan Cabuli Santriwati, Tim Satreskrim Polres Siak Bekuk Pengasuh Pondok Pesantren

Dilaporkan Cabuli Santriwati, Tim Satreskrim Polres Siak Bekuk Pengasuh Pondok Pesantren

Tim Satuan Reskrim Polres Siak  membekuk pengasuh pondok pesantren di Lubuk Dalam Siak setelah mendapatkan laporan cabuli sabtriwatinya.

Sudah Enam Saksi Diperiksa Kasus Dugaan Cabul Pengasuh Pondok Pesantren di Lubuk Dalam 

Sudah Enam Saksi Diperiksa Kasus Dugaan Cabul Pengasuh Pondok Pesantren di Lubuk Dalam 

Polres Siak menyidik dugaan cabul pengasuh pondok pesantren di Lubuk Dalam. Dalam kasus ini sudah enam saksi diperiksa polisi

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer