Sidang Upah Minimum (UM) Riau tahun 2027 akan menjadi sidang yang paling menentukan dalam lima tahun terakhir. Bukan hanya karena angkanya, tetapi karena untuk pertama kalinya kita memiliki tiga kompas baru secara bersamaan: inflasi Riau September 2026 yang tercatat 2,79 persen year-on-year dengan lonjakan bulanan 0,64 persen, pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota yang timpang dari 2,93 persen di Bengkalis hingga 6,79 persen di Rokan Hulu, dan landasan hukum baru Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan yang menggantikan PP lama. Ini bukan lagi soal tawar-menawar 100 ribu, ini soal model pembangunan Riau mau dibawa kemana.
Data resmi yang kita miliki sudah terang. UMP Riau 2026 ditetapkan Rp3.780.495,85 naik 7,74 persen, dengan UMK tertinggi Dumai Rp4.431.174,69, Bengkalis Rp 4.155.317,75, Siak Rp 4.001.327,33 dan Pekanbaru Rp3.998.179,46. Sementara itu, PDRB 12 kabupaten/kota menunjukkan Rohul tumbuh paling kencang 6,79 persen disusul Siak 5,87 persen dan Dumai 5,55 persen sementara Bengkalis hanya 2,93 persen. Disparitas inilah yang membuat formula satu angka untuk semua daerah menjadi tidak adil sejak dalam pikiran.
Secara teori, formula pengupahan nasional sangat jelas: Kenaikan = Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alfa). Jika kita pakai inflasi 2,79 persen dan pertumbuhan ekonomi Riau konservatif 3,5 persen, dengan Alfa 0,9 yang pro-pekerja maka kenaikan hanya 5,94 persen. Artinya, tuntutan 8 persen yang disuarakan serikat pekerja tidak akan pernah lahir dari kalkulator. Ia harus lahir dari negosiasi. Dan di sinilah letak seninya. Alfa bukanlah angka matematika, Alfa adalah angka politik yang mencerminkan keberpihakan Dewan Pengupahan kepada buruh atau pengusaha.
Baca Juga: Ketika Negara, Masyarakat Adat, dan Korporasi Berbeda Memaknai Tanah
Mari kita hitung secara jujur untuk semua daerah. Dengan inflasi 2,79 persen, untuk mencapai 8 persen maka daerah harus punya pertumbuhan di atas 5,3 persen dengan Alfa 1,0. Hasilnya, hanya lima daerah yang mampu: Rokan Hulu yang dengan Alfa 0,9 saja sudah 8,90 persen, Siak 8,07 persen, Dumai 7,79 persen butuh Alfa 1,0, Pekanbaru 7,76 persen dan Kuantan Singingi 7,57 persen.
Selebihnya, seperti Inhil 6,57 persen, Rokan Hilir 6,16 persen, Meranti 6,05 persen dan Bengkalis hanya 5,43 persen, secara formula tidak mungkin mencapai 8 persen. Jika dipaksakan 8 persen tanpa dasar, maka yang terjadi adalah gugatan dari Asosiasi Pengusaha (Apindo) ke PTUN, seperti yang sering terjadi di Jawa.
Lalu apakah buruh di Inhil dan Meranti harus menerima nasib lebih rendah? Tidak. Di sinilah UU Ketenagakerjaan yang baru yang diklaim lebih manusiawi harus diuji. UU dan PP 49/2025 memberi ruang dua instrumen yang selama ini dimatikan: Upah Minimum Sektoral (UMS) dan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Inflasi bulanan 0,64 persen yang terjadi di September adalah alarm keras. Jika 0,64 persen sebulan di-annualize, daya beli buruh tergerus 7,9 persen setahun. Itu melebihi kenaikan UMP 2026. Maka argumen KHL tidak bisa lagi diabaikan dengan alasan inflasi yoy masih 2,79 persen. Buruh makan tiap hari, bukan tiap tahun.
Teori ekonomi ketenagakerjaan mengajarkan kita dua hal yang relevan untuk Riau. Pertama, Teori Monopsoni. Di daerah seperti Pelalawan, Siak dan Bengkalis, pemberi kerja hanya segelintir perusahaan besar sawit dan kertas. Mereka punya kekuatan menekan upah di bawah produktivitas. Dalam pasar monopsoni, menaikkan upah minimum hingga titik tertentu justru tidak mematikan lapangan kerja, malah meningkatkan efisiensi. Kedua, Teori Upah Efisiensi. Buruh yang dibayar layak di Pekanbaru dan Dumai dengan biaya hidup tinggi akan lebih loyal dan produktif, mengurangi turnover yang biayanya lebih mahal dari kenaikan upah 8 persen itu sendiri.
Oleh karena itu, bahan diskusi dengan serikat pekerja dan Apindo nanti jangan dibawa ke angka final dulu, tapi kekesepakatan metode. Saya usulkan Model Riau 2027: Tiga Klaster. Klaster Industri (Dumai, Siak, Bengkalis, Pekanbaru) disepakati Alfa 1,0 sehingga 8 persen mungkin.
Klaster Perkebunan (Kampar, Pelalawan, Kuansing, Inhu, Rohul) disepakati Alfa 0,9 plus UMSK perkebunan 5 persen di atas UMK. Klaster UMKM dan Kepulauan (Inhil, Rohil, Meranti) disepakati naik sesuai formula 6 persen tetapi diberi insentif fiskal dari Pemprov berupa subsidi BPJS dan keringanan retribusi. Dengan model ini, semua menang, tidak ada yang merasa dikalahkan.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
