Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Aktivisme Digital dalam Aksi Greenpeace di Bundaran HI

H
Penulis: Herianto Baserah❯
Hasmarini Fakhrunnisa
Hasmarini Fakhrunnisa

Advertisement

Oleh: Hasmarini Fakhrunnisa

SERINGKALI aktivisme digital diukur dengan jumlah like, share, atau komentar. Namun, ukuran sebenarnya dari perubahan sosial bukan dari jalur viral, melainkan apakah mampu berubah menjadi solidaritas dengan tekanan nyata pada kekuasaan. Aksi Greenpeace di Bundaran HI pada 20 Oktober 2026 menjadi contoh penting terkait jarak antara simbol yang viral serta perubahan yang nyata.

Bertepatan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, aktivis Greenpeace membentangkan spanduk raksasa di atas Monumen Selamat Datang di Bundaran HI. Spanduk ini berisikan "Tangani krisis iklim, Turunkan biaya hidup" dan "Bencana makin parah, Hidup makin susah, Apa kerja pemerintah?"

Advertisement

Aksi ini bukan sekadar demonstrasi visual. Greenpeace menghubungkan krisis iklim dengan kehidupan sehari-hari masyarakat seperti kabut asap, bencana ekologis, dan peningkatan beban biaya hidup.

Pada era digital, aksi fisik menjadi kekuatan baru. Foto dan video aktivis yang memanjat monumen mudah tersebar ke media sosial. Spanduk sebagai simbol, kamera HP sebagai media, media sosial sebagai ruang memperluas.Namun, aktivisme digital mudah terjebak menjadi aktivisme simbolik.

Advertisement

Dukungan berhenti pada tanda digital yaitu menekan tombol like, share video, menulis komentar, atau menyematkan tagar. Tindakan ini penting sebagai awal kesadaran, tapi problematik jika tidak diikuti komitmen jangka panjang.

Spanduk yang dibentangkan pagi hari kemudian diturunkan, sementara 6 aktivis Greenpeace sempat ditahan 8 jam sebelum dibebaskan. Apabila perhatian masyarakat terhenti pada drama penangkapan atau viralitas foto, maka pesan utama terkait krisis iklim serta biaya hidup berisiko hilang dari perdebatan publik.

Perubahan sosial perlu proses panjang, bukan hanya viral. Masyarakat dapat menuntut kebijakan yang berpihak pada keadilan dengan langkah sederhana seperti memverifikasi informasi kebijakan lingkungan, mendukung organisasi masyarakat sipil, dan menyampaikan aspirasi pada wakil rakyat. Partisipasi ini membuat suara rakyat tak berhenti sebagai komentar di media sosial, melainkan menjadi tekanan politik nyata.

Jika kesadaran digital mampu tumbuh menjadi solidaritas, pengawasan, serta tekanan kolektif, maka aksi di Bundaran HI tak hanya menjadi konten yang dikenang, tapi juga awal perubahan sosial yang nyata.(nto/c)

Hasmarini Fakhrunnisa, Mahasiswa Magister Media dan Komunikasi UIN Suska Riau 

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Artikel Terkait

Besok Musda Golkar Inhu, Baru Satu Bakal Calon Ketua Ambil Formulir 

Besok Musda Golkar Inhu, Baru Satu Bakal Calon Ketua Ambil Formulir 

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) mejadwalkan Musyawarah Daerah (Musda) ke XI pada Senin besok

BPBD Kampar Imbau Warga Waspada Cuaca Ekstrem, Hujan Lebat Berpotensi Terjadi di Sejumlah Wilayah

BPBD Kampar Imbau Warga Waspada Cuaca Ekstrem, Hujan Lebat Berpotensi Terjadi di Sejumlah Wilayah

BPBD Kampar mengimbau masyarakat tingkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem yang dapat terjadi di sejumlah wilayah Kampar

Wacana Jumlah Wapres Diklaim Ketua DPD RI Sudah Muncul Sejak 2019, Bukan Gagasan Baru

Wacana Jumlah Wapres Diklaim Ketua DPD RI Sudah Muncul Sejak 2019, Bukan Gagasan Baru

Pernyataan soal gagasan mengenai kemungkinan memiliki lebih dari satu wakil presiden (wapres) bukanlah pemikiran yang baru muncul

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer