Tahun 2023 akan diingat sebagai tahun krisis iklim yang menyedihkan. Berbagai rekor negatif terkait krisis iklim telah terjadi sepanjang tahun 2023. Sebagai contoh, tingkat emisi karbon global dari bahan bakar fosil mencapai rekor tertinggi pada tahun 2023, menurut penelitian yang diterbitkan oleh Global Carbon Project, sebuah konsorsium ilmuwan internasional yang terdiri lebih dari 90 institusi.
Para peneliti dari konsorsium ini memperkirakan emisi karbon global melebihi 40 miliar ton pada tahun 2023, dimana hampir 93 persen emisi tersebut disumbang oleh bahan bakar fosil. Terjadi peningkatan emisi 1,1 persen dibandingkan tingkat emisi pada tahun 2022 dan 1,5 persen dibandingkan tingkat emisi sebelum pandemi.
Selain peningkatan emisi, peningkatan suhu Bumi juga mencapai rekor pada tahun 2023, sebagaimana hasil pemantauan yang dipublikasikan oleh The Copernicus Climate Change Service (C3S), bahwa tahun 2023 menjadi tahun terpanas yang pernah tercatat. Pada bulan November, suhu Bumi mencecah 2°C, sebuah rekor yang mengkhawatirkan.
Baca Juga: Tumbuh Positif, Tarik Perhatian Investor
Berbagai rekor negatif tersebut juga diiringi dengan peningkatan terjadinya bencana yang berkaitan dengan krisis iklim. Misalnya, pada bulan Juli 2023, terjadi kebakaran hutan di Pulau Rhodes, Yunani, di mana kebakaran ini menyebabkan 30.000 orang harus dievakuasi, jumlah terbesar sepanjang sejarah Yunani. Satu bulan sebelumnya, banjir besar terjadi di berbagai belahan Eropa, menimbulkan kerugian signifikan di Italia, Slovenia, dan sebagian besar Eropa tengah.
Fenomena El Niño juga berkontribusi terhadap peningkatan krisis iklim dengan dampak yang luas. Salah satu contohnya adalah terjadinya kekeringan parah di Amerika Selatan. Pergeseran pola angin dan curah hujan di wilayah Amerika Selatan menyebabkan penurunan curah hujan secara signifikan, yang pada gilirannya memicu kekeringan parah dan mengancam ketahanan pangan serta sumber daya alam di wilayah tersebut.
Afrika juga tidak luput dari dampak krisis iklim, dengan hujan deras menyebabkan banjir mematikan di Somalia, Kenya, dan Ethiopia, yang merugikan tidak hanya kehidupan manusia tetapi juga menyebabkan kerusakan ekstensif pada infrastruktur, pertanian, dan lingkungan di wilayah tersebut.
Baca Juga: Ketua KPK Definitif akan Dipilih Lagi Oleh DPR
Indonesia, sebagai negara tropis, tidak terlepas dari penderitaan akibat krisis iklim. Laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 3.489 bencana alam telah terjadi sepanjang tahun 2023, sebagian besar terkait dengan krisis iklim. Banjir, kebakaran hutan, dan tanah longsor menjadi ancaman utama, menggambarkan betapa rentannya Indonesia terhadap perubahan iklim.
Menghadapi tahun 2024, kemungkinan peningkatan suhu yang lebih tinggi telah diproyeksikan beberapa lembaga meteorologi global. Rekor musim panas 2023 yang tercatat sebagai terpanas sepanjang sejarah, terutama karena pengaruh El Niño, diproyeksikan lebih meningkat pada Februari, Maret, dan April 2024. Dengan kondisi ini, perlu kewaspadaan ekstra terhadap potensi dampak yang dapat ditimbulkan, seperti cuaca ekstrem, kekeringan, dan perubahan pola tanam yang dapat memengaruhi sektor pertanian.
Namun, kontestasi dalam menangani krisis iklim semakin kompleks. Sains telah dengan tegas menunjukkan bahwa aktivitas manusia, terutama pembakaran bahan bakar fosil, menjadi penyebab utama krisis ini. Namun, ketidakpastian dan skeptisisme masih ada di kalangan ilmuwan dan masyarakat, bahkan di kalangan pimpinan negara. Perdebatan tentang akurasi model iklim dan faktor alamiah penyebab perubahan iklim telah menciptakan perpecahan pendapat.
Dari segi bisnis, pihak industri bahan bakar fosil bersikeras menolak pandangan ilmiah demi menjaga keuntungan ekonomi mereka, meskipun dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh penggunaan bahan bakar fosil telah terbukti secara ilmiah dan menjadi perhatian global. Sementara itu, perusahaan yang berinvestasi dalam energi terbarukan dan efisiensi mengalami pertumbuhan yang positif, menciptakan kontestasi di dalam dunia bisnis antara kepentingan ekonomi jangka pendek dan keberlanjutan lingkungan.
Baca Juga: Gubri Ajak Doakan Riau Terhindar dari Bencana
Di ranah politik, terjadi ketegangan antara pandangan ideologis terkait krisis iklim. Beberapa politisi mendukung industri bahan bakar fosil dengan alasan ekonomi dan tenaga kerja, sementara aktivis lingkungan menyerukan kebijakan iklim yang lebih progresif dan adil secara global. Pertarungan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan menjadi poin sentral dalam diskusi ini, menciptakan dinamika kompleks di arena politik.
Dalam konteks internasional, negosiasi terkait iklim menjadi kompleks karena perbedaan kepentingan ekonomi dan politik antar negara. Pertentangan pendapat mencapai puncaknya pada perhelatan COP28 yang dilangsungkan di Dubai pada akhir 2023. Presiden COP28, Sultan Al Jaber, dalam sebuah sesi diskusi memberikan komentar “tidak ada ilmu pengetahuan di balik tuntutan penghapusan bahan bakar fosil”, komentar ini terang saja bertentangan dengan semangat dan komitmen global sebagaimana yang selalu digaungkan oleh Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres bahwa “batas 1.5 0C hanya mungkin terjadi jika kita pada akhirnya berhenti membakar semua bahan bakar fosil.
Bukan mengurangi, bukan pula mereda. Penghapusan secara bertahap, dengan jangka waktu yang jelas”. Komentar kontroversial Al Jaber tersebut menunjukkan adanya kesenjangan pandangan yang signifikan di antara pemimpin dunia terkait upaya mitigasi perubahan iklim dan menyoroti kompleksitas upaya untuk mencapai kesepakatan global yang seragam.
Dalam mengatasi krisis iklim, diperlukan keseimbangan yang cermat antara sains, bisnis, dan politik. Keputusan yang diambil harus mempertimbangkan kepentingan ekonomi, keadilan sosial, dan perlindungan iklim jangka panjang. Tanpa kerjasama yang harmonis antara sektor-sektor ini, penanganan krisis iklim akan terus menjadi tantangan besar bagi dunia.
Sains memberikan landasan untuk pemahaman mendalam terhadap perubahan iklim dan dampaknya, bisnis bertanggung jawab untuk mengintegrasikan praktik berkelanjutan dalam operasional mereka, dan politik memiliki peran kunci dalam menciptakan kebijakan yang mendukung transformasi menuju ekonomi rendah karbon. Hanya melalui kolaborasi sinergis antara ketiga sektor ini, kita dapat mencapai solusi holistik dan efektif untuk menjaga keberlanjutan planet kita.***
Oleh: Mohd. Yunus (ITTO Fellowship Awardee 2023 Mahasiswa Pascasarjana Khon Kaen University)