RIAUPOS.CO - Selingkuh menjadi isu yang senantiasa menghiasi perbincangan publik terutama di media sosial. Terlebih setelah film Ipar adalah Maut tayang di berbagai bioskop di Indonesia. Artinya selingkuh tidak lagi menyasar orang asing tapi telah menyebar hingga ke jantung orang-orang terdekat. Setali tiga uang dengan perasaan dan cinta, perselingkuhan juga kian parah terjadi antara uang dan politik guna memuaskan birahi kekuasaan.
Dulu perselingkuhan antara uang dan politik hanya melibatkan orang-orang tertentu dengan skala terbatas. Kini sudah merambah pada setiap ranah kehidupan. Apa sesunggguhnya yang terjadi pada dunia politik kita?, benarkah perselingkuhan antara uang dan politik adalah hal biasa?, sebagaimana kini, perselingkuhan cinta yang juga semakin lumrah.
Sejarah mencatat, bahwa uang dan politik telah memiliki hubungan yang erat untuk meraih kekuasaan. Hanya saja bila terjadi hubungan yang tidak bisa dipantau dan diatur secara baik, maka relasi keduanya akan menjadi hal yang berbahaya bagi kehidupan politik sebuah bangsa. Persis seperti ungkapan James Kerr Pollock, bahwa kehidupan politik yang sehat mustahil diwujudkan selagi uang secara tanpa batas terus berbicara dalam kehidupan politik.
Potret pemilu 2024 kemarin seakan menasbihkan bagaimana perselingkuhan uang dan politik kian nyata. Bahkan tanpa segan selalu menampilkan kemesraan mereka dengan vulgar di depan khalayak pemilih. Seturut dengan itu, reaksi pemilih seakan sudah biasa dengan perilaku tersebut bahkan “menikmati” sebagai bagian pemandangan yang akan memberikan “kepuasan” juga bagi mereka. Alhasil, semuanya sudah menjadi laku dan pemandangan biasa dalam kehidupan politik.
Bila tabiaat perselingkuhan ini terus dibiarkan dan tidak ada langkah untuk menghentikannya, maka alamat kehidupan politik akan menjadi bencana dan akan lahir anak-anak haram dari perselingkuhan. Impian dan harapan akan lahir pemimpin-pemimpin yang memiliki integritas, kapasitas dan kapabilitas hanya akan menjadi utopia belaka. Oleh itu suara-suara lantang untuk melarang dan menyatakan bahwa perselingkuhan itu adalah perbuatan salah dan tidak bermoral mesti diungkapkan. Suara lantang itu mesti dilakukan dengan berbagai upaya, diantaranya, pertama, rakyat harus bersuara dan menolak politik uang. Jangan pernah memberikan ruang untuk politik uang. Memilih wakil atau pemimpin dikarenakan uang, memang akan mendapatkan kenikmatan sesaat, namun akan memperpanjang kesengsaraan rakyat dan menumbuhsuburkan perselingkuhan antara uang dan politik. Menjadi pemilih bijak dan berintegritas sudah semestinya menjadi pegangan setiap anak bangsa yang menginginkan kehidupan politik kebangsaan berjalan di atas rel kehormatan dan kebenaran.
Kedua, kesadaran pemimpin. Jabatan dan kekuasaan adalah ranah amanah untuk pengabdian pada masyarakat, bukan untuk menumpuk pundi-pundi kekayaan atau agenda sekelompok orang. Oleh itu mendapatkan kekuasaan mesti dengan jalan-jalan yang dibenarkan. Menganut mazhab Machiaveli yang menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan hanya akan melahirkan dahaga yang tidak berkesudahan. Potret pejabat yang berakhir di hotel prodeo seharusnya membuat semua tersadar dari syahwat perselingkuhan uang dan politik
Ketiga, regulasi yang mengikat. Kesadaran masyarakat dan pemimpin bahwa selingkuh itu adalah perilaku amoral, harus diejawantahkan dengan hadirnya undang-undang yang melarang dan menyatakan bahwa relasi itu adalah salah dan tidak dibenarkan. Bila tidak ada regulasi yang jelas, maka kesadaran itu hanya akan bertahan sementara dan akan luntur serta tergiur dengan liukkan kemolekan tubuh kekuasaan. Dan kehadiran undang-undang harus diselaraskan dengan penegakan hukum yang adil tanpa dipengaruhi politik kekuasaan.
Keempat, budaya malu untuk melakukan selingkuh antara uang dan politik guna meraih kekuasaan. Belakangan budaya malu ini sudah mulai terkikis dalam ranah politik Indonesia. Perselingkuhan dianggap memberikan sensasi tersendiri dan seakan memacu birahi politik. Bila kedapatan selingkuh, beragam alasan dikemukan dan dianggap sebagai konsekuensi dalam berpolitik. Padahal budaya malu itu yang seharusnya terus ditanam dalam budaya politik. Meraih jabatan dan kekuasaan dengan cara-cara yang tidak baik dan menanggalkan etika politik hanya akan membuat bangsa ini dalam ketelanjangan kesengsaraan yang tidak berkesudahan.
Kelima, menumbuhkan keyakinan bahwa uang bukan segalanya dalam politik. Selama ini denyut nadi politik seakan menuhankan uang. Ketiadaan uang dilihat ketiadaan peluang untuk memenangi kontestasi politik. Alhasil, lahir “agama baru” dalam politik yakni uang. Dengan uang segalanya bisa dilakukan. Uang telah merubah keyakinan orang dalam politik. Bila semua orang telah dihipnotis oleh uang, maka kesadaran akan hilang. Kesadaran itu baru kembali datang, bila pemegang tampuk kekuasaan yang lahir dari perselingkuhan itu melahirkan kebijakan-kebijakan yang menyesengsarakan atau bagi pemegang kekuasaan terjerat kasus hukum dan menginap di jeruji besi. Namun sialnya kesadaran itu tidak lagi berarti, tak ubahnya kesadaran Fir’aun di tengah Laut Merah yang ingin menenggelamkannya.
Usaha untuk mengakhiri perselingkuhan antara uang dan politik harus terus dilakukan oleh semua orang terutama pemegang kekuasaan. Ruang perselingkuhan itu harus ditutup rapat. Kalau tidak bangsa ini akan kehilangan modal sosial dan selalu dikendalikan oleh pemilik modal (oligarki). Bila itu terjadi anak bangsa yang memiliki kompetensi akan sulit menjadi pemimpin negeri ini dan hanya akan menjadi kacung di negerinya sendiri. Semoga semua kita tersadar bahwa perselingkuhan uang dan politik guna meraih kekuasaan adalah laku salah dan telah melahirkan budaya yang tidak baik bagi kehidupan politik kebangsaan. Wallahua’alam.***
Oleh: Suhardi Behrouz, Pemerhati Politik, Alumnus Pascasarjana UKM Malaysia
Editor : RP Arif Oktafian