Disaksikan KPK, Pemko Pekanbaru Terima 7 PSU

Pekanbaru | Senin, 06 Desember 2021 - 18:38 WIB

Disaksikan KPK, Pemko Pekanbaru Terima 7 PSU
Wali Kota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT, Koordinator Pencegahan Korupsi KPK RI Arief Nurcahyo, Plt Kadis Perkim Pekanbaru Indra Pomi serta beberapa pengembang foto bersama usai pemberian plakat di Kantor Wali Kota di Kompleks Perkantoran Tenayan Raya, Jumat (3/12/2021). (EVAN GUNANZAR/RIAUPOS.CO)

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Enam pengembang perumahan menyerahkan fasilitas umum (fasum) atau fasilitas sosial (fasos) yang kini disebut prasarana, sarana, utilitas (PSU) kepada Pemerintah Kota Pekanbaru. Penyeranan 7 PSU ini disaksikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (3/12).

Penandatanganan berita acara serah terima (BAST) perumahan dari pengembang kepada Pemko Pekanbaru tersebut dilakukan di Lantai 6 Gedung Kantor Wali Kota Pekanbaru di Perkantoran Tenayan Raya. Hadir, Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK RI melalui koordinatornya Arief Cahyono, Wali Kota (Wako) Pekanbaru Dr Firdaus ST MT, Sekko M Jamil, Kejaksaan Negeri Pekanbaru, Polresta Pekanbaru dan Kantor ATR / BPN Pekanbaru, serta Plt Kadis Perkim Kota Pekanbaru Indra Pomi.


Arief Cahyono menegaskan, PSU di perumahan merupakan aset yang penting untuk diserahkan kepada pemerintah. Hal ini tertuang dalam amanat undang-undang dan akan berdampak luas bagi masyarakat dan daerah. Sebab ketika sudah menjadi aset barang milik daerah, maka pemeliharaan dan pengelolaannya dapat dilakukan secara berkelanjutan.

Penyerahan ini sesuai dengan UU Nomor 1/2011 tentang PSU wajib sesuai rencana, rancangan dan perizinannya, dan yang telah selesai harus diserahkan ke pemerintah kabupaten atau kota. Kemudian Permendagri Nomor 9/2009 yang ditindaklanjuti dengan Perwako Nomor 188/2019 di mana menyebut penyerahan PSU perumahan bertujuan menjamin keberlanjutan dan pemeliharaan PSU.

Terkait pengambilalihan PSU yang terlantar, ini untuk kesejahteraan masyarakat. Di mana penganggaran akan bisa dilakukan apabila sudah jadi aset barang milik daerah, sebelum itu dilakukan, maka ketika ada jalan rusak di sekitar perumahan akses ke jalan besar, manakala belum diserahkan dan tercatat sebagai aset belum bisa dibenahi pemerintah. Karenanya penyerahan ini penting," kata Arief Cahyono kepada Riau Pos usai acara.

KPK mengingatkan langkah-langkah yang perlu dilakukan sudah dibahas intens bersama Pemko di akhir November. Diakuinya memang diperlukan treathment dalam menyelesaikan persoalan perumahan. Karenanya bersama pengacara negara dalam hal ini kejaksaan, juga sudah dilakukan koordinasi oleh KPK agar dapat membantu apabila pemda perlu dukungan.

"Soal penyelesaian aset dan pendapatan daerah, kami optimalkan itu. Kami berharap ada titik temu antara pengusaha dengan pemerintah, mari manfaatkan kesempatan ini, karena di Pekanbaru dari laporannya, sudah ditanggung pemerintah, kalau ada beban biaya yang timbul terkait penyerahan PSU ini," bebernya.

Bank BJB

Sementara itu Wakil Ketua Tim Verifikasi Serah Terima PSU Perumahan Kota Pekanbaru yang juga Plt Kadis Perkim Kota Pekanbaru Indra Pomi mengungkapkan dalam penyerahan PSU ini, dilakukan oleh enam perusahaan pengembang dengan tujuh perumahan. Sebelumnya, pada 2020 lalu ada tiga perumahan.

"Sementara sudah ada 10 PSU perumahan yang diserahkan ke pemerintah. Dari total izin yang kami berikan lebih kurang 469-an, 3 tahun terakhir yang baru mengajukan penyerahan ke kami itu ada 75. 26 lainnya masih perlu dipilah-pilah administrasi dan juga perlu dasar hukumnya dan ada 39 perumahan lain itu sedang dibangun, mungkin setelah dibangun diserahkan ke pemda," ungkap Indra.

Sementara itu Wako Pekanbaru Firdaus ST MT menambahkan, Pemko menerima fasos dan fasum dari pengembang khususnya di rumah-rumah bersubsidi, maksudnya supaya sarana prasarana umum dan sosial yang ada di lingkungan dapat dipelihara dan dirawat pemerintah. Karena dikatakan Wako, setelah dibangun pengembang tanpa diserahkan ke pemerintah, akan sulit PSU perumahan ketika perlu perawatan mendapatkan sentuhan pemerintah.

"Inilah yang kami dorong, bersama-sama Korsupgah KPK  juga mendorong daerah dan pengembang melakukan serah terima ini agar penanganan dan perawatan oleh pemerintah dapat dilaksanakan," sebut Wako.

Pemko, lanjut Wako, ingin menyediakan rumah yang sehat untuk masyarakat dan hal itu haruslah berkelanjutan, sehingga jangan sampai rumah sehat bagi keluarga yang sudah terbangun dalam lingkungan perumahan kembali menjadi lingkungan kumuh.(van/egp/ali/yls)

Laporan: TIM RIAU POS (Pekanbaru)





Tuliskan Komentar anda dari account Facebook



PPDB THAWALIB 2022

TERBARU


EPAPER RIAU POS  2022-01-17.jpg


OPINI

Atan Sengat 2022-01-04 08:46:19
Chaidir (Tokoh Masyarakat) Welcome Home Irjen Iqbal 04 Januari 2022



riau pos PT. Riau Multimedia Corporindo
Graha Pena Riau, 3rd floor
Jl. HR Soebrantas KM 10.5 Tampan
Pekanbaru - Riau
E-mail:riaupos.maya@gmail.com