MOSI TAK PERCAYA

PKS Belum Ambil Sikap

Pekanbaru | Selasa, 19 Mei 2020 - 15:23 WIB

PKS Belum Ambil Sikap
SONY MARTIN

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Mosi tak percaya terhadap Ketua DPRD Kota Pekanbaru Hamdani yang disampaikan lima fraksi ditanggapi Ketua Umum DPD PKS Kota Pekanbaru Sony Martin STP. Menurutnya, apa yang terjadi merupakan hal biasa dalam dunia politik dan pihaknya belum mengambil sikap apapun soal mosi ini.

"Berbeda pendapat itu wajar. Sama halnya seperti sikap dukung atau tidak mendukung, pro atau kontra, koalisi atau oposisi. Maka kami tidak terlalu memandang besar akan tindakan penyampaian mosi tersebut," jelas Sony saat konfirmasi wartawan, Selasa (19/5).

Disampaikan Sony, di PKS, sikap tegas itu bukan bermakna pergantian, PAW ataupun sejenisnya. Sikap tegas menjadi bagian utuh dari interaksi antara pimpinan dan anggota.


PKS tentu punya cara dalam menindaklanjutinya. "Jika ada kesalahan, kita bina dan bimbing kembali. PKS adalah partai dakwah. Dakwah adalah memperbaiki, bukan memvonis," ungkap Sony.

Sony juga menyebutkan, setiap rapat, termasuk di dalamnya adalah rapat Paripurna, merupakan mekanisme organisasi yang memang digunakan untuk membahas suatu persoalan. 

"Namun semua akan mengerucut ketika kepentingan utama yang di kedepankan. Dalam konteks DPRD, maka kepentingan warga Kota Pekanbaru adalah yang utama yang harus diperjuangkan," tuturnya memberikan pandangan.

"Kami senantiasa memantau perkembangan delapan anggota kami di parlemen, termasuk Ketua DPRD. Sejauh ini kami sangat percaya bahwa rekan-rekan masih on the track dalam perjuangan untuk rakyat Kota Pekanbaru," ungkapnya lagi.

Disebutkan juga, soal mosi yang disampaikan sebagian teman-teman di DPRD, tentu perlu ditanyakan juga mengenai prosedur resminya. "Jangan sampai, ingin menyuarakan sesuatu tapi dengan mekanisme yang keliru. Setiap tempat ada perkataannya yang tepat dan setiap perkataan ada tempat-tempatnya yang tepat," tegas Sony.

Untuk itu, dijelaskannya mengenai mekanisme penempatan anggota dalam struktur DPRD, tentu PKS memiliki aturan main, dengan hirarki kepengurusan yang ada. Sama seperti mekanisme penempatan/pembagian peran di awal periode kemarin, yaitu berjenjang dari Kota, lalu provinsi dan pusat. Kepengurusan kota tidak bisa memutuskan sendiri, bentuknya usulan dan pertimbangan, untuk disetujui atau tidak disetujui pimpinan. 

 "Tapi kami belum akan menempuh prosedur apapun terkait pergantian Ketua DPRD. Belum ada alasan untuk melakukan hal itu," tegasnya.

Sony mengimbau, bagi pejuang-pejuang keadilan dari PKS di DPRD Kota Pekanbaru, terkhusus untuk Ketua DPRD dan teman-teman anggota dewan dari partai lain yang masih dalam jalan keadilan demi warga Pekanbaru untuk tetap istiqomah dalam perjuangan. 

"Selama dalam memperjuangkan hak warga Kota Pekanbaru, maka tidak ada yang perlu diragukan. Pesan saya, seperti wasiat Rasulullah SAW kepada shahabatnya Abu Dzaar: katakan kebenaran walaupun itu pahit," tegasnya lagi.

 

Laporan: Agustiar (Pekanbaru)

Editor: E Sulaiman




youtube riaupos


Tuliskan Komentar anda dari account Facebook



Sharp Pekanbaru PSBB

Fekon Unand

UIR PMB Berbasis Rapor

Pelita Indonesia

EPAPER RIAU POS  2020-07-06.jpg

PT. Riau Multimedia Corporindo
Graha Pena Riau, 3rd floor
Jl. HR Soebrantas KM 10.5 Tampan
Pekanbaru - Riau
E-mail:riaupos.maya@gmail.com