LAHAN PERHUTANAN SOSIAL TIDAK PRODUKTIF, SK DICABUT

Jokowi Ingin Tol Permai Siap Lebih Cepat

Pekanbaru | Sabtu, 22 Februari 2020 - 08:02 WIB

Jokowi Ingin Tol Permai Siap Lebih Cepat
Presiden RI Joko Widodo memberikan arahan kepada masyarakat saat acara penyerahan SK Perhutanan Sosial di Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim, Siak, Jumat (21/2/2020). Foto kanan, ribuan masyarakat menyambut kedatangan Presiden. (DEFIZAL/Riau Pos)

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- PROGRES tol Pekanbaru-Dumai (Permai) mendekati 100 persen. Di mana per 19 Februari, realisasi konstruksi sudah mencapai 87,74 persen dan realisasi lahan sudah 99,78 persen. Hal itu membuat Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sangat yakin tol sepanjang 131 km itu bisa tuntas sebelum Idulfitri. Ini diungkap Basuki saat melakukan peninjauan bersama PT Hutama Karya (KH) pada Kamis (20/2) lalu.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Riau menargetkan tol Permai bisa selesai pada akhir April 2020 mendatang. Sehingga bisa digunakan masyarakat saat arus mudik Idulfitri. Untuk itu, Presiden meminta kepada PT HK untuk menggesa pembangunan jalan tol itu lebih cepat.

"Kita harapkan nanti in sya Allah akhir April tol Pekanbaru-Dumai ini selesai dan bisa dipakai. Sehingga saat arus mudik dan Idulfitri semuanya sudah bisa lewat di sini," katanya Presiden saat melakukan tinjauan, Jumat (21/2).

Dengan adanya tol Permai ini, lanjut Presiden, jika sebelumnya jarak tempuh Pekanbaru-Dumai memakan waktu empat hingga lima jam, jarak tempuh hanya menjadi satu setengah jam saja. Dalam kesempatan itu, Jokowi juga mengatakan pembangunan jalan tol kini dikebut pemerintah. Terutama untuk ruas tol Trans Sumatera. Dalam pembangunan ini, pihaknya juga tidak menunggu internal rate of return (IRR) tinggi. IRR merupakan parameter pengukuran analisa suatu proyek atau investasi. Pengukuran ini sering digunakan untuk menghitung tingkat keuntungan suatu investasi.

"Kalau tidak dimulai dan nunggu IRR harus tinggi sampai 12 persen ya tidak akan dimulai mulai. Karena saya cek terakhir IRR baru mencapai delapan sampai sembilan persen," sebutnya.

Untuk tol Trans Sumatera, hingga saat ini, Jokowi mengatakan bahwa sepanjang 460 km telah dioperasikan. Sementara 490 km lainnya masih dalam tahap konstruksi. Selain itu, Presiden juga mengatakan sepanjang 740 km sedang dilelang pemerintah.

"Kalau untuk secara keseluruhan tol Trans Sumatera sepanjang 2.900 Km yang sudah operasional itu sepanjang 460 km. Yang dalam masa kontruksi 490 Km, dan yang mau dilelang ada 740 km. Kita harapkan 2024 bisa tersambung semuanya," harapnya.

Presiden juga mengatakan, jika pembangunan infrastruktur tol yang menjadi salah satu program utama pemerintah itu bertujuan untuk meningkatkan daya saing atau index competitiveness Indonesia meningkat.

"Kita harapkan dengan kesiapan infrastruktur ini semuanya lebih cepat. Pengiriman logistik, mobilitas orang, dan barang lebih cepat. Itu nanti kelihatan dalam index competitiveness Indonesia juga meningkat," ujarnya.

Sementara itu Direktur Utama (Dirut) HK Bintang Perbowo mengatakan, untuk progres pembangunan tol Permai bahwa hampir rata-rata pembebasan lahannya sudah mendekati 100 persen. Sedangkan untuk fisiknya, pada seksi 1 sudah 100 persen, dan seksi 2 hingga seksi 5 rata-rata di atas 88,7 persen. "Dengan kondisi itu, nantinya pada akhir April semua sudah bisa dilalui untuk operasional. Jadi bisa dipakai pada saat puasa dan Idulfitri," jelasnya.

SK Dicabut Jika Tak Produktif

Presiden Jokowi meminta kelompok masyarakat yang sudah menerima Surat Keputusan (SK) perhutanan sosial untuk dapat mengelolanya secara produktif. Jika tidak, Presiden mengancam akan mencabut SK tersebut kembali. "SK itu bisa dicabut. Kalau tidak produktif akan kami minta kembali. Untuk nantinya diberikan kepada yang bisa mengelola agar lahan itu bisa produktif," kata Presiden saat membagikan SK perhutanan sosial di Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Syarif Hasyim, Siak, Jumat (21/2).

Dalam kegiatan pembagian SK tersebut, Presiden juga didampingi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, serta Gubernur Riau Syamsuar dan beberapa kepala daerah di Riau. Total SK yang diberikan yakni sebanyak 41 untuk 41 kelompok dengan total luas lahan 73.670 hektare bagi 20.890 kepala keluarga (KK). Usai penyerahan SK tersebut, Presiden mengatakan dengan sudah diterimanya SK tersebut, masyarakat diharapkan segera mengelolanya. Sehingga nantinya akan mendatangkan manfaat bagi anggota kelompok. "Harus segera memiliki manfaat ekonomi. Entah itu mau ditanami tanaman buah-buahan, atau tanaman pohon untuk dimanfaatkan dalam jangka panjang," sebutnya.

Presiden juga mengingatkan, agar pemanfaatan lahan perhutanan sosial ini juga ramah lingkungan. Karena ada kejadian di Pulau Jawa, lahan perhutanan sosial hanya ditanami sayuran sehingga terjadi longsor akibat tidak ada penahan tanah.

"Jadi harus ramah lingkungan juga. Artinya di situ juga harus ada tanaman pohon yang memiliki akar yang kuat. Sehingga tanahnya tidak longsor," pintanya.

Dari sisi permodalan, masyarakat bisa memanfaatkan program KUR yang bunganya hanya enam persen per tahun. Di mana sebelumnya bunganya 22 persen, dan saat ini sudah disubsidi pemerintah. "Manfaatkan itu. Karena kalau menunggu dana hibah tidak ada. Tapi harus dihitung baik-baik dulu, apakah mampu tidak membayar cicilan," sebutnya.

Sementara itu Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan, SK perhutanan sosial yang diserahkan saat itu ada yang dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, dan hutan adat. Untuk rincian alokasi yaitu untuk kabupaten di antaranya Bengkalis 583 hektare bagi 237 KK, Indragiri Hilir 7.664 hektare bagi 3.503 KK, Kampar 6.825 hektare bagi 1.536 KK serta hutan adat seluas 408 hektare, Kepulauan Meranti 10.695 hektare bagi 2.469 KK, Kuantan Singingi 4.731 hektare bagi 1.089 KK.

"Kemudian Pelalawan 14.815 hektare bagi 13.566 KK, Rokan Hilir 2.126  hektare bagi 1.120 KK, Rokan Hulu Selatan 17.243 hektare bagi 3.245 KK, dan Siak 3.580 hektare bagi 520 KK," katanya.

Lebih lanjut dikatakannya, bahwa secara nasional, sampai dengan bulan Februari tahun 2020, pemberian akses kelola kawasan hutan melalui perhutanan sosial mencapai luas 4,06 juta hektare bagi 6.464 kelompok dan masyarakat sebanyak 821.371 KK.

"Sedangkan untuk pengakuan dan penetapan hutan adat seluas 35.150 hektare yang tersebar dalam 65 masyarakat kaum adat, dengan 36.438 KK, serta persiapan indikatif hutan adat yang siap disampaikan seluas 915 ribu hektare di 22 provinsi dan 48 kabupaten," jelasnya.

Minta Sengketa Lahan di Pelalawan Diselesaikan

Di sela-sela kunjungan ke Tahura Sultan Syarif Hasyim, Pre­siden Jokowi menerima aduan dari masyarakat Kabupaten Pela­lawan. Aduan tersebut mengenai sengketa lahan di Desa Gondai. Saat itu seorang ibu-ibu yang mengaku berasal dari Pelalawan di depan Presiden meminta tolong terkait permasalahan yang sedang mereka alami. Permasalahan tersebut mengenai sengeketa lahan.

"Saya minta tolong kepada Pak Jokowi, lahan kami dieksekusi oleh DLHK. Mohon bantuannya Pak Jokowi, masyarakat di sana ribuan jiwa terancam Pak. Kami tidak sekolah, hanya itu harapan kami," ujar ibu itu bersuara lantang.

Mendengar aduan tersebut, Presiden kemudian meminta ibu itu untuk menjelaskan permasalahan yang sebenarnya terjadi. Setelah mengetahui bahwa persoalan itu antara masyarakat dan perusahaan swasta, Presiden kemudian menanggapinya.  

"Pak Gubernur dan Pak Kapolda juga, tolong dicek ke lapangan. Tolong diselesaikan. Nanti saya akan turunkan tim dari Jakarta kalau tak selesai. Selesaikan dulu," kata Presiden.

Dijelaskan Jokowi, di Indonesia sengketa-sengketa seperti ini banyak terjadi. Tidak hanya ratusan tapi ribuan hektare. Ia juga mengaku menerima banyak pengaduan dari masyarakat, tokoh masyarakat, juga pemerintah daerah. Bahkan sengketa yang menyebabkan konflik antara masyarakat dan perusahan ma­suk ke ranah hukum. Di dalam persidangan pihaknya selalu kalah, untuk itulah perlu diberikan penjelasan dan penegasan dengan adanya sertifikat.

"Sekarang ini kita urus memang jumlahnya banyak sekali sengketa seperti ini. Jadi saya minta waktu untuk menyelesikan satu per satu, karena masalahnya sering kali masuk wilayah hukum," ujarnya.(ted)

Laporan SOLEH SAPUTRA, Pekanbaru




Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

TERBARU



EPAPER RIAU POS  2020-04-08.jpg

PT. Riau Multimedia Corporindo
Graha Pena Riau, 3th floor
Jl. HR Soebrantas KM 10.5 Tampan
Pekanbaru - Riau
E-mail:riaupos.maya@gmail.com