Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

44 Warga Kurang Mampu Dapat Bantuan Hukum

S
Penulis: Soleh Saputra❯
Yan Dharmadi
Yan Dharmadi

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Program bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang digagas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus diminati masyarakat. Dimana, hingga saat ini sudah ada 44 masyarakat Provinsi Riau yang diberikan pendampingan hukum.


Advertisement

Kepala Biro Hukum Setdaprov Riau Yan Dharmadi mengatakan, untuk progres program bantuan hukum masyarakat kurang mampu tahun 2025 berjalan lancar. Masyarakat Riau yang diberikan hak hukumnya berupa pendampingan hukum atau yang sedang menghadapi permasalahan hukum diberikan secara gratis.

‘’Alhamdullilah program bantuan hukum masyarakat kurang mampu yang berhadapan dengan hukum baik di pengadilan maupun di luar pengadilan se-Provinsi Riau telah mencapai 44 orang dengan total anggaran Rp220 juta,’’ katanya.

Lebih lanjut dikatakannya, dalam memberikan bantuan hukum tersebut, pihaknya juga bekerja sama dengan Organisasi Bantuan Hukum (OBH). Di mana OBH tersebut juga tersebar di 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau. Dalam menjalankan program ini, pihaknya juga mendapat dukungan penuh dari DPRD Riau.

Advertisement

‘’Alhamdullilah kami mendapat dukungan dan atensi dari Anggota DPRD Riau Komisi 1 dan kami berharap dukungan dan masukan agar program ini berjalan lancar dan adanya peningkatan kualitas pemberian pendampingan hukum kepada masyarakat kurang mampu di Provinsi Riau,’’ ujarnya.

Karena itu, pihaknya akan tetap berupaya menyosialisasikan ke masyarakat dalam momen-momen tertentu melalui media ataupun acara resmi pemerintahan. Pihaknya juga berharap dukungan pemerintah kabupaten/kota sampai ke jajaran perangkat desa, agar dapat menyosialisasikan program ini dan disampaikan kepada masyarakat bahwa Pemerintah Provinsi Riau selalu hadir dan berkomitmen memberikan perlindungan hukum dan hak-hak hukum masyarakat kurang mampu di Riau.

Untuk masyarakat Riau yang ingin mendapatkan bantuan hukum ini, papar Yan, dapat menghubungi OBH di kabupaten/kota masing-masing. Tentunya, dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan. 

Advertisement

‘’Di antara persyaratan itu adanya surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh kepala desa atau lurah. Tujuannya, agar pendampingan hukum ini benar-benar diberikan kepada masyarakat kurang mampu. Namun untuk tahun ini program bantuan tersebut sudah berakhir dan akan dilanjutkan pada tahun depan,’’ jelasnya.(sol)

 

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Artikel Terkait

Sosialisasi Bantuan Hukum Gratis, Warga Binaan Perempuan Memiliki Akses Keadilan

Sosialisasi Bantuan Hukum Gratis, Warga Binaan Perempuan Memiliki Akses Keadilan

Warga Binaan Pemasyarakatan Perempuan Lapas Bengkalis memiliki akses keadilan. Hal itu diketahui dalam sosialisasi bantuan hukum gratis

Kemenkum Riau Tingkatkan Efektivitas Layanan Bantuan Hukum melalui ASIK di Lapas dan LPP

Kemenkum Riau Tingkatkan Efektivitas Layanan Bantuan Hukum melalui ASIK di Lapas dan LPP

Kemenkum Riau meningkatkan efektivitas layanan bantuan hukum melalui Analisis Strategi Implementasi Kebijakan (ASIK )di Lapas dan LPP

Sudah ada Dua Rumah Oksigen di Inhu, Gratis bagi Warga Terdampak Kabut Asap 

Sudah ada Dua Rumah Oksigen di Inhu, Gratis bagi Warga Terdampak Kabut Asap 

Rumah oksigen yang disiapkan Pemkab Inhu, gratis untuk warga terdampak kabut asap. Saat ini ada dua rumah oksigen yang disiapkan di Inhu

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer