PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Seluruh anggota dan pimpinan DPRD Kota Pekanbaru mengikuti sosialisasi pencegahan korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di ruang rapat paripurna DPRD, Kamis (5/3). Usai kegiatan, DPRD Pekanbaru menyatakan siap melaksanakan semua masukan dari KPK terkait pencegahan korupsi.
Hadir pada kegiatan sosialisasi sekaligus koordinasi itu, Kepala Satgas Korsupgah Direktorat Koordinasi dan Supervisi KPK, Harun Hidayat. Pada kesempatan itu Harun menyebutkan, penilaian upaya pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru masih rendah.
Hal itu berdasarkan penilaian indikator pencegahan korupsi, yaitu Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).
Kemudian, Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, Pelayanan Publik, Pengelolaan Barang Milik Daerah, Optimalisasi Pendapatan Daerah hingga Tata Kelola Pemerintahan desa atau kelurahan.
Harun menyebutkan, indikator ini digunakan KPK untuk memonitor tata kelola pemerintahan di tingkat pusat maupun daerah. Di hadapan para wakil rakyat, Harun menyoroti masih lemahnya peran DPRD dalam pencegahan ini. Pekanbaru sendiri mendapat laporan merah.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
