RIAU POS.CO - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Riau yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penambahan Penyertaan Modal pada PT Bank Riau Kepri (BRK) Syariah (Perseroda) dan PT Penjamin Kredit Daerah (Jamkrida) Provinsi Riau (Perseroda) melakukan kunjungan kerja ke Bank BJB di Provinsi Jawa Barat.
Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pendalaman materi Ranperda, khususnya dalam memahami praktik terbaik pengelolaan permodalan dan pengembangan bisnis perbankan daerah yang telah lebih dulu berkembang. Melalui studi komparatif tersebut, Pansus berharap dapat merumuskan kebijakan yang lebih matang, adaptif, dan berdaya guna bagi penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Provinsi Riau.
Rombongan Pansus dipimpin Ketua Pansus Robin P Hutagalung bersama sejumlah anggota, yakni Ginda Burnama, Ayat Cahyadi, Sofyan, Abdul Kasim, Diski, dan Eva Yuliana. Turut hadir dalam rombongan Kepala Cabang BRK Syariah Jakarta serta Direktur Utama Jamkrida Riau.
Kedatangan mereka disambut jajaran manajemen BJB, di antaranya Fadhly Kholis, Yasral Yazid, serta Ika Irawan.
Dalam pemaparannya, Fadhly Kholis menjelaskan secara rinci pola pengelolaan permodalan di BJB. Ia mengungkapkan sekitar 80 persen dari modal yang dimiliki bank dialokasikan untuk penyaluran kredit, sebagai sumber utama penggerak ekonomi. Sementara itu, 10 persen digunakan untuk penguatan sarana dan prasarana, dan 10 persen lainnya dialokasikan untuk pengembangan teknologi informasi.
Baca Juga: Jadi Kapten Tim Uber
Menurut Fadhly, komposisi tersebut dirancang untuk menjaga keseimbangan antara ekspansi bisnis dan peningkatan kualitas layanan. Penyaluran kredit yang agresif harus didukung infrastruktur yang memadai serta sistem teknologi yang andal agar risiko dapat diminimalkan.
Ia juga mengungkapkan, secara umum sektor perbankan di Indonesia masih menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam penyaluran kredit. Namun, tantangan terbesar justru terletak pada aspek pengembalian modal, terutama dalam menjaga kualitas kredit agar tetap sehat.
“Perbankan relatif lancar dalam penyaluran kredit, tetapi tantangan ada pada pengembalian modal. Oleh karena itu, diperlukan strategi penambahan modal, baik melalui pemegang saham maupun penguatan anak perusahaan dan cabang,” jelasnya.
Lebih lanjut, Fadhly menambahkan, BJB juga membangun sinergi dengan lembaga penjamin kredit daerah, yakni Jamkrida Jawa Barat, dalam mendukung penjaminan kredit. Kolaborasi ini dinilai penting untuk meningkatkan kepercayaan perbankan dalam menyalurkan kredit, khususnya kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Dalam sesi diskusi, Ketua Pansus Robin P Hutagalung menyoroti skema penambahan modal yang dapat diterapkan di BRK Syariah. Ia secara khusus mempertanyakan kemungkinan penyertaan modal dalam bentuk aset, serta perbandingannya dengan skema penyertaan modal tunai yang selama ini diterapkan di BJB.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
