PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Dugaan penggelapan dalam jabatan dengan tersangka Rida K Liamsi segera disidangkan. Hal ini usai jaksa melimpahkan berkas perkara tersebut ke Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Senin (6/7). Kuasa hukum Riau Pos Dr Andi Syarifuddin SH MH, meminta publik menahan diri dan menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum yang berjalan.
Dugaan penggelapan dalam jabatan itu terjadi dalam kurun waktu 2012-2017 semasa Rida K Liamsi menjadi chairman PT Riau Pos Intermedia. Sebelumnya, Rida ditetapkan tersangka oleh Bareskrim Mabes Polri atas laporan yang dilayangkan oleh PT Riau Pos Intermedia.
Dilakukannya pelimpahan berkas perkara ini dibenarkan Kasi Intel Kejari Pekanbaru Mey Ziko didampingi Kasi Pidum Kejari Pekanbaru Marulitua Johanes Sitanggang saat dikonfirmasi Riau Pos. “Hari ini (kemarin, red) dilimpah ke PN perkaranya,” kata dia.
Sebelumnya, PT Riau Pos Intermedia melaporkan Rida K Liamsi dan beberapa nama mantan pejabat perusahaan media itu ke Bareskrim Polri terkait dugaan penggelapan dalam jabatan. Oleh Bareskrim Mabes Polri, Rida ditetapkan sebagai tersangka.
Dalam hasil audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Jimmy Budhy dan Rekan, Rida K Liamsi dkk diduga menggelapkan uang milik perusahaan secara langsung. Para petinggi perusahaan diduga mengelola perusahaan tidak dengan baik sehingga membuat perusahaan menderita kerugian secara keseluruhan lebih dari Rp56 miliar. Rida dalam perkara ini dikenai Pasal 488 Jo pasal 126 UU no 1/2023 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan.
Kuasa Hukum Riau Pos Dr Andi Syarifuddin SH MH, meminta publik menahan diri dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum perkara dugaan penggelapan dalam jabatan Rp56 miliar yang menjerat Rida K Liamsi kepada aparat penegak hukum dan Kejaksaan.
Baca Juga: Segera Lantik Ketua RT-RW Terpilih
Andi, Senin (6/7) menegaskan, kliennya merupakan pihak yang merasa dirugikan sehingga memiliki hak untuk menempuh jalur hukum. Menurutnya, langkah pelaporan dilakukan setelah berbagai upaya penyelesaian secara kekeluargaan dan damai tidak membuahkan hasil.
“Sebelum kita melaporkan tentang adanya dugaan penggelapan uang milik perusahaan, kita sudah menyampaikan somasi dan mengingatkan agar uang perusahaan yang diambil secara tidak sah itu dikembalikan,” tegas Andi.
Ia menjelaskan, bahkan setelah laporan dibuat ke Bareskrim Mabes Polri, pihaknya masih memberikan kesempatan yang cukup panjang agar persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui mekanisme restorative justice (RJ).
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
