PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Terdakwa perkara korupsi APBD Provinsi Riau 2025 yakni Gubernur Riau (Gubri) nonaktif Abdul Wahid, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR-PKPP) Riau nonaktif Muhammad Arief Setiawan, dan mantan Tenaga Ahli Gubri Dani M Nursalam, menjalani sidang pembacaan pembelaan atau pleidoi, Senin (20/7).
Dalam sidang pada Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru ini, Wahid minta dibebaskan dari segala tuntutan karena merasa tidak melakukan apa yang telah dituduhkan terhadap dirinya. Sedangkan dua terdakwa lainnya yakni M Arief dan Dani hanya minta keringanan tuntutan.
Abdul Wahid dalam pembelaannya bersumpah bahwa ia tidak pernah menerima apapun, termasuk apa yang didakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terutama ketika akan diamankan penyidik KPK.
‘’Saya tidak pernah menerima sesuatu apapun dari siapapun pada hari itu,’’ tegasnya. Abdul Wahid juga membantah telah memaksa,mengancam para Kepala UPT (Unit Pelaksana Teknis) PUPR-PKPP Riau saat rapat pada 26 Mei 2025. Ia mengaku hadir dalam rapat itu, tapi hanya sebentar dan bukan untuk mengancam.
‘’Saya dalam rapat tersebut hanya datang sebentar dalam rangka memastikan pelaksanaan program kerja Gubernur Riau sebagaimana janji kampanye saya. Karena Bappeda dan Dinas PUPR erat kaitannya dengan infrastruktur dan pembangunan, maka saya sekalian memonitor bagaimana rencana kerja tahun 2026,’’ ujarnya.
Abdul Wahid turut mengulang bantahannya terkait telah terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT). Ia merasa tidak pernah menjadi bagian dari OTT KPK. Selain itu Abdul Wahid tidak terima disebut telah memberikan keterangan berbelit-belit dalam persidangan seperti apa yang disebut dalam tuntutan Jaksa KPK.
Ia merasa kasus yang menjerat dirinya terlalu mengada-ada dan terkesan bahwa ini kasus terlalu dipaksakan, seolah-olah ada muatan kepentingan. Wahid juga membantah telah mengancam para Kepala UPT untuk memberikan uang kepadanya pada rapat di kediaman 7 April 2025 dengan rapat di Bappeda pada 20 Mei 2025.
‘’Saya secara tegas membantah tuduhan tersebut bahwa saya tidak pernah memaksa, mengancam, meminta maupun menerima dari Kepala UPT jalan dan jembatan wilayah 1 sampai 6 PUPR-PKPP baik secara langsung maupun tidak langsung,’’ ujarnya.
Abdul Wahid menduga kasus ini bermuatan politik. Menurutnya tidak boleh ada lembaga hukum menjadi alat dalam rangka untuk kepentingan politik seseorang. Disinilah ia menyebut nama Gibran, tepatnya Kahlil Gibran, penulis dan penyair Amerika Serikat-Libanon.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
