Program Rp100 Juta per RW Mulai Direalisasikan, Ada 761 Usulan Pembangunan
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Program pembangunan senilai Rp100 juta untuk setiap Rukun Warga (RW) di Kota Pekanbaru mulai memasuki tahap pelaksanaan. Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mencatat ada sebanyak 761 usulan pembangunan telah dihimpun dari 15 kecamatan yang ada di wilayah tersebut.
Ratusan usulan itu menjadi bahan Pemko Pekanbaru dalam menentukan pembangunan yang akan direalisasikan melalui program Rp100 juta per RW.
Berdasarkan rekapitulasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Pekanbaru, pembangunan saluran lingkungan menjadi jenis usulan paling banyak. Tercatat ada 357 usulan yang berkaitan dengan pembangunan saluran lingkungan.
Baca Juga: Simpang Sebidang Masuk Tahap Pengerasan
Jumlah tersebut kemudian disusul pembangunan jalan lingkungan sebanyak 235 usulan. Selanjutnya, pembangunan posyandu menjadi salah satu kebutuhan yang cukup banyak diajukan masyarakat dengan total 51 usulan.
Selain itu, masyarakat juga mengusulkan pembangunan masjid, musalla dan Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) sebanyak 39 usulan. Kemudian terdapat 26 usulan pemasangan lampu jalan, 18 usulan pembangunan gedung serbaguna, serta 15 usulan untuk normalisasi anak sungai atau saluran primer.
Usulan lainnya meliputi pembangunan gapura sebanyak enam usulan, sarana olahraga tiga usulan, dan pembangunan trotoar tiga usulan.
Kemudian terdapat dua usulan pengaspalan jalan, dua pembangunan jembatan, serta dua pembangunan pos ronda. Sementara itu, masing-masing satu usulan diajukan untuk pembangunan MCK dan pembangunan turap anak sungai.
Wali Kota (Wako) Pekanbaru H Agung Nugroho SE MM, Kamis (20/8) mengatakan, program Rp100 juta per RW tersebut saat ini sudah mulai berjalan. Hal itu disampaikannya usai memimpin rapat pembahasan program pembangunan Rp100 juta per RW di aula Mal Pelayanan Publik (MPP) Pekanbaru. Rapat pembahasan tersebut turut dihadiri Asisten I Syamsuwir, Asisten II Ingot Ahmad Hutasuhut, sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), camat, serta lurah di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.
”Rp100 juta per RW ini sekarang sudah jalan,” kata Wako.
Menurutnya, rapat yang digelar bersama jajaran terkait juga membahas berbagai usulan yang telah dihimpun dari masyarakat. Dari pembahasan tersebut, Pemko Pekanbaru menemukan sejumlah usulan yang belum dapat dilaksanakan karena berkaitan dengan kewenangan pemerintahan di atasnya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
