PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Pemerintah Provinsi Riau memperkuat persiapan pendataan masyarakat penerima bantuan sosial seiring rencana penerapan Digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) secara nasional, melalui Agen Perlinsos. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan.
Plt Gubernur Riau SF Hariyanto mengatakan, digitalisasi perlindungan sosial menjadi bagian penting dalam memperbaiki sistem pendataan dan penetapan penerima bantuan sosial ke depan. Pemerintah daerah diminta memanfaatkan waktu yang tersedia untuk memastikan data masyarakat terus diperbarui.
"Sesuai arahan pemerintah pusat, Digitalisasi Perlindungan Sosial ditargetkan rilis secara nasional pada Oktober 2026. Sistem ini dirancang untuk memperbaiki ketepatan sasaran bantuan sosial ke depan," ujar Plt Gubri SF Hariyanto.
Dijelaskannya, kesiapan menjadi salah satu hal yang perlu diperkuat sebelum sistem tersebut diterapkan secara nasional. Pemerintah daerah bersama seluruh unsur terkait perlu memastikan masyarakat yang memenuhi kriteria penerima bantuan sosial dapat teridentifikasi dalam sistem.
"Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan sisa waktu yang ada untuk memperkuat pendataan dan memperluas jangkauan pelayanan," jelasnya.
Plt Gubri SF Hariyanto juga menekankan agar proses pendataan tidak hanya berorientasi pada kelengkapan administrasi, tetapi juga memastikan masyarakat yang memerlukan tidak terlewat dari sistem. Pembaruan data dinilai penting agar perubahan kondisi sosial masyarakat dapat tercatat dan menjadi dasar dalam penyaluran bantuan.
Baca Juga: Wako Agung Nugroho: Perjuangan Menangkan Kontestasi Kini Jadi Pengabdian kepada Masyarakat
"Jangan sampai ada warga kita yang sesungguhnya berhak menerima bantuan, justru tidak mendapatkannya hanya karena belum terdata atau datanya belum diperbarui di dalam sistem," tegasnya.
Ia menyebut pemerintah daerah telah memperoleh mekanisme yang dapat menjadi pedoman dalam mempersiapkan pelaksanaan program tersebut. Mekanisme itu selanjutnya diharapkan dapat segera diterapkan melalui langkah-langkah konkret di daerah.
"Kita telah memperoleh mekanisme yang jelas, sehingga dapat langsung dijadikan dasar penentuan langkah ke depan," tambahnya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
