
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Maraknya aktivitas pedagang kaki lima (PKL) yang memanfaatkan bahu jalan di Jembatan Siak IV atau atau Jembatan Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah sebagai lokasi berjualan mulai menjadi perhatian. Deretan gerobak PKL baik yang menggunakan sepeda motor hingga mobil pribadi parkir di atas jembatan mulai sore hingga malam hari.
Keberadaaan PKL ini ”memancing” pengendara bagi kendaraan roda doa maupun empat berhenti di jembatan untuk berbelanja. Akibatnya, arus lalu lintas kendaraan di atas jembatan menjadi terganggu.
Selain mengganggu estetika kawasan, keberadaan lapak dan kendaraan yang berhenti di sekitar pedagang dapat mempersempit ruang gerak kendaraan serta meningkatkan risiko keselamatan pengguna jalan.
Baca Juga: Peringati Hantaru, ATR/BPN Serahkan Sertifikat PTSL
Kondisi ini turut menjadi perhatian Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru Rois, Kamis (24/9). Menurutnya, pedagang tidak semestinya berjualan di sana. Terutama sampai memakan badan jalan mulai sore hingga malam hari.
Menurut Rois, yang membuat kondisi memburuk adalah ketika kendaraan pembeli berhenti dan parkir disana. Akibatnya, jalan tidak hanya menyempit, tapi juga berpotensi tejadinya kecelakaan.
”Kita memahami bahwa mereka mencari nafkah, memang ini harus dilihat secara proporsional. Namun aktivitas perdagangan tetap harus dilakukan di lokasi yang sesuai dan tidak mengganggu kepentingan masyarakat lainnya,” ujarnya.
Baca Juga: Bulan IKN Mulai Dilaksanakan Oktober
Rois menyebutkan pemerintah sebenarnya telah merekomendasikan sejumlah lokasi yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk berdagang. Ia berharap pedagang memanfaatkannya.
”Pemerintah sudah merekomendasikan beberapa tempat untuk berdagang. Tapi kalau berdagang di atas jembatan atau trotoar, ini tidak tepat. Ini tidak hanya membahayakan pengguna jalan, tapi pedagang itu sendiri,” ujarnya.
Maka dari itu Rois meminta pemerintah tidak hanya menertibkan, tapi juga menatanya. Ia menilai penataan PKL di kawasan Jembatan Siak IV perlu dilakukan.
Baca Juga: Bulan IKN Mulai Dilaksanakan Oktober
Namun Rois juga menegaskan, pemerintah pada prinsipnya tidak melarang masyarakat untuk berusaha. Namun, kebebasan berusaha tetap perlu diiringi dengan kepatuhan terhadap aturan dan memperhatikan kepentingan masyarakat luas.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




