
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru membuka posko pengaduan perubahan desil di seluruh kantor kelurahan dan kecamatan. Posko ini disiapkan untuk menampung dan menindaklanjuti keluhan masyarakat yang mengalami perubahan posisi desil setelah pemutakhiran data kependudukan dan kesejahteraan tahun 2026.
Perubahan posisi desil tersebut berdampak terhadap status penerimaan bantuan sosial (bansos) pemerintah. Sejumlah warga yang sebelumnya rutin menerima bantuan, kini tidak lagi mendapatkannya karena posisi desil dalam data kesejahteraan mengalami perubahan.
Wali Kota (Wako) Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan, dalam beberapa waktu terakhir pihaknya menerima banyak laporan masyarakat terkait perubahan data tersebut.
Baca Juga: Itjen Tinjau SKD Poltekimipas
”Yang biasanya menerima bantuan, tapi tahun ini tidak dapat bantuan. Kita buka posko bekerja sama dengan Kementerian Sosial,” kata Agung Nugroho, Akhir pekan lalu.
Menurut Agung, setiap pengaduan yang masuk melalui posko akan ditelusuri untuk mengetahui penyebab perubahan desil.
Dari hasil penelusuran, terdapat sejumlah kasus yang dipengaruhi indikator dalam data kesejahteraan yang sudah berubah atau tidak lagi terpenuhi.
Salah satu persoalan yang ditemukan, kata Agung, berkaitan dengan data anggota keluarga dalam satu kartu keluarga (KK). Warga terkadang tidak mengetahui adanya catatan tertentu yang melekat pada anggota keluarganya dan kemudian memengaruhi penilaian dalam data kesejahteraan.
”Ada masyarakat yang tidak tahu tiba-tiba dalam satu KK ada mungkin salah satu keluarganya terjerat pinjaman online. Itu maka dihilangkan untuk menerima bantuannya,” ujarnya.
Selain persoalan tersebut, Pemko Pekanbaru juga menemukan adanya kasus pencatutan identitas warga. KTP masyarakat ditemukan digunakan untuk pembelian kendaraan maupun barang lainnya.
Kondisi tersebut dapat memengaruhi profil ekonomi yang tercatat dalam sistem data kesejahteraan. Akibatnya, posisi desil seseorang dapat berubah dan berdampak terhadap kelayakan penerimaan program bantuan pemerintah.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




