Dugaan Penganiayaan di Bandara Soetta, Polisi Masih Tunggu Izin Klarifikasi Anggota DPRD Pekanbaru

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan dua anggota DPRD Kota Pekanbaru berinisial F dan Z di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) masih bergulir di kepolisian.
Penyidik masih melakukan penyelidikan dan menunggu jawaban atas permohonan izin untuk meminta klarifikasi terhadap anggota dewan yang terlibat.
Berdasarkan penelusuran, anggota DPRD berinisial F tersebut adalah Firman, sedangkan Z adalah Zulkardi. Peristiwa yang dilaporkan itu disebut terjadi ketika keduanya bertemu di Terminal 3 Domestik Bandara Soekarno-Hatta saat hendak kembali ke Pekanbaru usai rombongan anggota DPRD berkonsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Baca Juga: Sasar Sarang Narkoba, Polisi Sita Ratusan Ekstasi dan Pod Getar dari Seorang Wanita di Rohil
Kasat Reskrim Polres Bandara Soekarno-Hatta Kompol Muhammad Esha mengatakan, penanganan perkara tersebut dilakukan berdasarkan laporan yang masuk ke kepolisian. Ia menegaskan, penyidik menjalankan tugas secara profesional tanpa mencampuradukkan proses hukum dengan kepentingan politik.
“Proses hukum berjalan berdasarkan laporan yang diterima polisi, bukan kepentingan politik pihak mana pun. Dalam menyelidiki kasus ini, penyidik mengedepankan profesionalisme,” kata Kasat Reskrim Polres Bandara Soekarno-Hatta Kompol Muhammad Esha, dalam keterangannya, Jumat (23/10/2026).
Dalam laporan yang diterima polisi, kejadian itu berlangsung pada Sabtu (8/8/2026) sekitar pukul 10.00 WIB. Saat itu, Firman dan Zulkardi bertemu di Terminal 3 Domestik Bandara Soekarno-Hatta setelah rombongan anggota DPRD melakukan konsultasi di Kemendagri dan bersiap kembali ke Pekanbaru.
Baca Juga: Sasar Sarang Narkoba, Polisi Sita Ratusan Ekstasi dan Pod Getar dari Seorang Wanita di Rohil
Atas kejadian tersebut, laporan dibuat ke Polres Bandara Soekarno-Hatta dan teregister dengan Nomor LP/B/81/VIII/2026/SPKT/Polres Kota Bandara Soekarno-Hatta/Polda Metro Jaya. Laporan itu berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pasal 466 ayat (1) dan/atau Pasal 471 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Esha menyebut, penyidik telah melakukan sejumlah langkah untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Di antaranya memeriksa saksi-saksi, mengecek rekaman kamera pengawas atau CCTV, serta mengirimkan surat permohonan izin atau persetujuan tertulis kepada Gubernur Riau agar dapat meminta klarifikasi terhadap anggota DPRD yang terlibat.
“Pelapor (F) datang untuk membuat laporan, ya kami tindak lanjuti. Kami menjalankan tugas sebagai penegak hukum dan tidak ada urusan dengan kepentingan politik,” jelasnya.
Baca Juga: Dua Ekor Beruang Api Berkeliaran di Desa Batu Rijal Barat Inhu, Satu Berhasil Masuk Perangkap
Meski sejumlah tahapan penyelidikan telah dilakukan, polisi masih menghadapi kendala dalam proses permohonan izin atau persetujuan tertulis tersebut. Untuk memastikan langkah berikutnya, penyidik masih berkoordinasi dengan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Riau.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




