PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Suasana ruang pertemuan di Hotel Premiere Pekanbaru, Rabu (19/11) terasa hangat sejak pagi. Para pemangku kepentingan kependudukan di Riau tampak serius menelaah lembar demi lembar dokumen strategis yang akan menjadi arah pembangunan kependudukan lima tahun ke depan.
Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan BKKBN Provinsi Riau menggelar rapat kerja bersama mitra untuk melakukan uji publik Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Provinsi Riau 2025–2029.
Dokumen ini nantinya menjadi pedoman penting dalam merencanakan dan menjalankan program kependudukan di seluruh wilayah Riau. Kegiatan tersebut dihadiri oleh berbagai unsur pemerintahan, termasuk Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau yang diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Djoko Edy Imhar, Kepala Perwakilan BKKBN Riau Mhd Irzal, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Riau Fariza, dan perwakilan instansi terkait lainnya.
Pada kesempatan itu, turut dilakukan zoom peluncuran buku PJPK oleh Kemendukbangga. Kepala Perwakilan BKKBN Riau Mhd Irzal menyampaikan, penyusunan dokumen PJPK telah memasuki tahap akhir. “Kami berterima kasih kepada Pak Sekda selaku ketua tim penyusunan. Saat ini sudah 90 persen selesai. Dokumen drafnya sudah ada, termasuk indikator-indikator terkait kualitas dan kuantitas penduduk, semuanya sudah tersusun,” ujarnya.
Irzal menegaskan bahwa uji publik hari itu menjadi ruang bagi peserta untuk memberikan saran dan masukan. “Hari ini (Rabu, red) kita ingin memperkuat dan memperjelas dokumen agar implementasinya di tingkat daerah benar-benar tepat. Setelah sempurna, baru kita publikasikan,” katanya.
Sementara itu, seluruh indikator dalam dokumen tersebut telah berada pada kategori baik. Ia menjelaskan bahwa grand design pembangunan kependudukan akan dituangkan dalam bentuk rencana aksi hingga 2029 dan dievaluasi setiap tahun.
“Pemerintah Provinsi Riau hingga kabupaten/kota adalah pelaksana. Ketuanya Sekda, wakil ketuanya Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), dan kami di DP3AKB bertindak sebagai sekretariat,” tambah Kepala DP3AKB Provinsi Riau, Fariza.(adv/ilo)
Editor : Arif Oktafian