PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru terus mematangkan rencana penempatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di setiap Rukun Warga (RW) yang tersebar di seluruh kelurahan.
Program ini direncanakan mulai berjalan pada awal Februari 2026 dan akan dilaksanakan secara bertahap.
Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota (Setdako) Pekanbaru, Syamsuir, mengatakan saat ini seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah mengajukan nama-nama tenaga PPPK Paruh Waktu kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
“Awal Februari rencananya akan kita lepas PPPK Paruh Waktu untuk kita kirim satu orang satu RW. Untuk tahap pertama ini dua kecamatan dulu, Kecamatan Bina Widya sama Kecamatan Sail. Satu RW satu ASN kita,” kata Syamsuir, Jumat (23/1/2026).
Ia menjelaskan, pada tahap awal, Pemko Pekanbaru akan menempatkan satu orang ASN atau PPPK Paruh Waktu di setiap RW. Namun ke depan, penempatan tersebut akan dievaluasi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing wilayah.
“Nanti dalam perjalanannya kita lihat, kan ada juga RW ini yang jumlah KK nya banyak. Nanti barangkali kita perbantukan lagi PPPK Paruh Waktu yang lainnya. Yang jelas untuk tahap pertama ini nanti satu RW itu hanya satu ASN atau PPPK,” ulasnya.
Syamsuir menegaskan bahwa seluruh OPD telah menyampaikan data tenaga PPPK Paruh Waktu yang akan diperbantukan dalam program ini. Menurutnya, koordinasi dan sosialisasi telah dilakukan secara menyeluruh kepada seluruh OPD di lingkungan Pemko Pekanbaru.
“Sudah hampir semua OPD. Semua OPD sudah kita data tenaga PPPK Paruh Waktu nya yang akan kita tempatkan di RW,” jelasnya.
Untuk mendukung pelaksanaan tugas di lapangan, Pemko Pekanbaru juga menyiapkan sistem pendukung berbasis digital. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo) Kota Pekanbaru tengah menyiapkan sebuah aplikasi yang akan digunakan oleh petugas di setiap RW.
“Nantinya ada aplikasi yang mau diisi oleh mereka. Itu dibuat oleh Kominfo, terkait pendataan-pendataan, salah satunya rumah, kemudian objek pajak PBB. Itu salah satu target awal kita,” jelas Syamsuir.
Ia menambahkan, program satu ASN satu RW merupakan bagian dari kebijakan strategis Pemko Pekanbaru di bawah kepemimpinan Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, dalam rangka memperkuat pelayanan publik hingga ke tingkat paling bawah.
“Semua OPD sudah kita sosialisasikan, sudah kita undang ke kantor, juga kita surati, bahwa tenaga-tenaga PPPK mereka akan diperbantukan untuk program pemerintah kota di RW. Saya yang memimpin rapatnya dengan OPD,” tegasnya. (ilo)
Editor : M. Erizal