PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Awal Ramadan tahun ini tidak serentak. Muhammadiyah mulai berpuasa, Rabu (18/2) hari ini. Sedangkan pemerintah dan Nahdlatul Ulama (NU) menetapkan 1 Ramadan jatuh pada Kamis (19/2). Keputusan pemerintah itu diambil dalam sidang isbat yang diselenggarakan Kementerian Agama (Kemenag) di Jakarta, Selasa (17/2) malam.
Menteri Agama (Menag) Prof Dr KH Nasaruddin Umar MA memimpin langsung pelaksanaan sidang isbat yang digelar tertutup. ”Dalam sidang ini kami melaksanakan musyawarah. Mengacu hasil hisab rukyah Kemenag dan ormas lain,” ujarnya saat memberikan keterangan di Hotel Borobudur, Jakarta, kemarin.
Pembahasan dalam sidang isbat diperkuat dengan tim rukyat yang ada 96 titik. Data
posisi hilal berdasarkan hisab ketinggian berkisar -2 derajat. “Belum hilal wujud. Karena di bawah ufuk,” katanya. Jadi di seluruh wilayah Indonesia, bahkan di ASEAN, belum masuk imkanur rukyah. ’’Karena itu, pemerintah menetapkan 1 Ramadan jatuh pada Kamis, 19 Februari,” katanya.
“Tentunya kita semua berharap semoga keputusan ini memungkinkan seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai ibadah puasanya secara bersama-sama. Semoga hal ini dapat menjadi simbol kebersamaan umat Islam di Indonesia yang sekaligus mencerminkan persatuan kita sebagai sesama anak bangsa dan menyongsong masa depan yang baik,” terangnya.
Menag Nasaruddin juga mengimbau pentingnya saling memahami dan menghormati terhadap kelompok-kelompok lain yang memiliki keyakinan berbeda dalam penetapan 1 Ramadan 1447 Hijriah. Menurutnya, Indonesia sudah sangat berpengalaman dalam hidup di tengah-tengah keberagaman dan perbedaan.
Ia berharap agar perbedaan awal Ramadan tidak menjadi alat perpecahan, melainkan sebaliknya menjadi alat yang semakin menyatukan dengan saling memahami dan menghormati. “Seandainya ada di antara warga kita umat Islam yang mungkin akan melakukan hal yang berbeda sesuai dengan keyakinannya masing-masing, kami juga mengimbau kepada segenap masyarakat, mari perbedaan itu tidak menyebabkan kita berpisah atau berbeda dalam artian negatif,” ucapnya.
“Jadikanlah perbedaan itu sebagai satu konfigurasi yang sangat indah. Indonesia sudah sangat berpengalaman berbeda, tetapi tetap utuh dalam sebuah persatuan yang sangat indah,” tambahnya.
Nasaruddin menjelaskan, penetapan awal bulan Hijriah Indonesia menggunakan kriteria visibilitas hilal MABIMS atau Menteri-Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, yakn tinggi hilal minimal 3 derajat dan sudut elongasi minimal 6,4 derajat.
“Adapun data posisi hilal berdasarkan hisab pada hari ini (kemarin, red) di seluruh wilayah Indonesia yaitu ketinggian berkisar antara -2° 24’ 42” (-2,41°) hingga -0° 58’ 47” (-0,93°),” kata Nasaruddin. “Hal ini berarti posisi hilal bukan saja ghairu imkanur rukyat (tidak mungkin dilihat), tetapi juga ghairu wujudul hilal (hilal belum wujud) karena masih di bawah ufuk,” sambungnya.
Nasaruddin menyatakan, data pemantauan hilal itu telah dirapatkan bersama pihak-pihak terkait. Yakni Majelis Ulama Indonesia (MUI), Komisi VIII DPR, para pimpinan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Islam, para ahli ilmu falak atau astronomi dari Universitas Islam Negeri (UIN), perwakilan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Informasi Geospasial (BIG), planetarium Jakarta, hingga Anggota Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama.
“Berdasarkan diskusi tadi, di seluruh negara-negara Islam pun belum ada satu negara muslim pun yang masuk kategori imkanur rukyat. Bahkan, kalender hilal global versi Turki juga belum memulai awal Ramadannya besok (hari ini, red),” ujarnya.
Hampir bersamaan dengan sidang isbat, PBNU menggelar rukyatul hilal di sejumlah lokasi. Pelaksanaannya berada di bawah Lembaga Falakiyah NU. Hasilnya, tidak ada perukyat yang berhasil mengamati atau melihat hilal.
Ketua Falakiyah NU KH Sirril Wafa menyampaikan, tinggi hilal di Indonesia berada pada rentang -3 sampai -1 derajat atau masih di bawah ufuk. Sehingga otomatis tidak ada perukyat yang bisa melihat hilal. Untuk diketahui hilal bisa terlihat jika tingginya di atas 2 derajat.
“Kedudukan hilal di seluruh Indonesia ada di bawah ufuk. Juga berada di bawah kriteria Imkan rukyah NU,” katanya. Sehingga bulan syakban digenapkan (istimal) menjadi 30 hari. Dari hasil pengamatan tersebut, PBNU memastikan bahwa 1 Ramadan jatuh pada 19 Februari. Rencananya pengumuman resmi akan disampaikan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf.
Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) berharap masyarakat menyikapi perbedaan awal puasa itu dengan dewasa. Pesan tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum MUI M. Cholil Nafis. Dia menekankan, jangan sampai ada gesekan yang dapat merusak ukhuwah Islamiyah (persaudaraan dalam Islam).
Kiai Cholil menegaskan pentingnya ukhuwah Islamiyah menuju kedekatan umat Islam kepada Allah SWT. Menurut dia, perbedaan awal puasa itu adalah masalah khilafiyah fikr atau masalah perbedaan pemikiran. Maka tidak perlu dibawa-bawa pada perpecahan. “Jadikan (sebagai) ikhtilaf ummati rahmat. Menjadi rahmat bagi kita untuk kita belajar lebih banyak,” tegasnya.
Sementara itu, warga Muhammadiyah tadi malam sudah melaksanakan Salat Tarawih. Sejumlah masjid di berbagai kota tampak penuh. Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir meminta umat Islam menyikapi perbedaan itu dengan cerdas dan tasamuh.
“Di situlah ruang ijtihad, tentu tak perlu saling menyalahkan satu sama lain, dan satu sama lain juga tidak merasa paling benar sendiri,” ujarnya Selasa (17/2). Menurut dia, perbedaan harus disikapi dengan arif bijaksana. Terlebih, puasa itu tujuan utamanya adalah meningkatkan takwa, baik pribadi maupun kolektif.
“Jadi fokuskan pada hal substantif bagaimana puasa bagi setiap muslim benar-benar menggapai ketakwaan dalam wujud menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan-Nya serta menghadirkan kebaikan hidup serba utama,” paparnya.(wan/idr/oni/das)
Laporan JPG, Jakarta
Editor : Arif Oktafian