SEKOLAH KEMBALI DIBUKA

KPAI Duga Tak Ada Evaluasi SKB 4 Menteri

Pendidikan | Sabtu, 08 Agustus 2020 - 18:09 WIB

KPAI Duga Tak Ada Evaluasi SKB 4 Menteri
Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan Retno Listyarti. (DOK JAWAPOS.COM)

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan Retno Listyarti menduga tidak ada evaluasi terhadap Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri. Pasalnya, dalam implementasinya, ditemukan adanya kasus positif Covid-19 setelah sekolah dibuka.

Setelah ada kasus positif Covid-19, pembelajaran tatap muka tetap diperbolehkan. Kata dia hal ini ada indikasi tidak melalui evaluasi.


"SKB 4 Menteri tersebut seharusnya di evaluasi dahulu, sehingga dapat dilakukan perbaikan-perbaikan pada pengalaman atau praktik di sekolah atau daerah yang membuka sekolah di zona hijau. Evaluasi SKB ini tidak pernah disampaikan kepada publik," terang dia dalam keterangan tertulus, Sabtu (8/8).

Padahal, berdasarkan hasil pengawasan KPAI dari 15 sekolah di wilayah Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta, baru 1 sekolah saja yang benar-benar siap dan memenuhi daftar periksa, yaitu SMKN 11 Kota Bandung.

"Dalam bulan Agustus 2020 ini, KPAI akan terus melanjutkan pengawasan langsung ke berbagai sekolah di Serang, Subang, Kota Bekasi, Kota Bogor, Brebes, Bengkulu, Lombok, dan kota lainnya," ujar Retno.

Belajar dari pembukaan sekolah di zona hijau, seperti di Pariaman, Sumatera Barat, ternyata terdapat 1 guru dan 1 operator sekolah yang terinfeksi Covid-19. Di mana saat itu, pembelajaran tatap muka sudah berlangsung selama sepekan.

"Zona hijau di Bengkulu juga membuka sekolah pada 20 Juli 2020, namun 2 pekan kemudian wilayah tersebut menjadi zona merah karena ada tenaga kesehatan di salah satu puskesmas terinfeksi Covid-19," jelasnya.

Begitu juga Tegal yang zona hijau, ketika membuka sekolah ternyata ada 1 siswa terinfeksi Covid-19, padahal ananda sudah masuk sekolah selama 2 pekan. Ketika ada kasus terinfeksi, seharusnya pemerintah daerah melakukan tes PCR kepada 30 kali lipat dari kasus dalam populasi.

"Artinya, kalau ada 1 siswa terinfeksi maka 30 siswa lain harus di tes. Kalau belum terbukti terinfeksi Covid-19, maka biaya tes tidak ditanggung pemerintah pusat. Jadi, kalau pas buka sekolah dan ternyata ada kasus, siapakah yang akan menanggung biaya tes untuk 30 anak atau guru di kluster tersebut," urai dia.

Sumber: Jawapos.com
Editor: Rinaldi

 





youtube riaupos


Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

TERBARU





EPAPER RIAU POS  2020-09-30.jpg

PT. Riau Multimedia Corporindo
Graha Pena Riau, 3rd floor
Jl. HR Soebrantas KM 10.5 Tampan
Pekanbaru - Riau
E-mail:riaupos.maya@gmail.com