Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
PADANG (RP) - Usulan sejumlah tokoh masyarakat agar Pemko dan pedagang segera mengakhiri polemik persoalan Pasar Raya, ternyata belum mendapat respons positif. Pedagang dan Pemko tetap bertahan dengan pendiriannya sehingga belum menemui jalan tengah penyelesaian.
Pedagang ngotot agar Pemko cukup merehab bangunan Pasar Inpres II-IV, sementara Pemko bersikukuh meruntuhkan bangunan pasar karena tak layak ditempati sesuai rekomendasi tim ahli.
Pedagang Pasar Inpres II, Masrul Marangis kepada Padang Ekspres kemarin (8/8), menyebutkan, pedagang tidak punya niat melawan kebijakan Pemko. Hanya saja, kebijakan Pemko dinilai tidak rasional.
Pedagang lainnya, Sutan Kasim berujar, “Kalau yang sakit itu, tangan ya tangan saja yang diobati. Jangan semuanya diberi obat.”
Wali Kota Padang Fauzi Bahar tak bisa mengabulkan permohonan pedagang untuk merehab bangunan Inpres II-IV. Sebab, berdasarkan kajian forensik bangunan Inpres tidak layak. Jika pun bangunan itu direhab, pedagang tetap saja harus mengosongkan bangunan tersebut. Sebab, tak mungkin proses perbaikan dilakukan, sementara pedagang berjualan di bawahnya.
“Bayangkan jika seandainya kita mengantar istri dan anak ke pasar, suami menunggu di mobil. Tiba-tiba terjadi gempa dan istri dan anak kita terkurung dalam puing-puing bangunan. Siapa nanti yang akan bertanggung jawab? Sudah pasti Pemko yang akan disalahkan,” ucapnya.
Fauzi menuturkan, nomenklatur dana sebesar Rp 64, 5 miliar itu untuk pembangunan pasar, bukan untuk rehab. Jika menggunakan dana itu tak sesuai peruntukannya, katanya, Pemko bisa tersandung persoalan hukum.
“Saya tak mau dipenjara gara-gara itu. Tak mungkin kami menggratiskan untuk pedagang. Nanti mereka jual lagi ke pihak lain dengan harga ratusan juta, seperti yang terjadi saat pembangunan Pasar Inpres tahap I di 1970-an. Masa untuk kepentingan komersial harus digratiskan.
Sementara untuk pembangunan infrastuktur kota, kesehatan, pendidikan terpaksa dananya kami pangkas. Masih banyak pasar satelit yang membutuhkan untuk segera diperbaiki. Jika pedagang Pasar Raya saya akomodir, maka pedagang-pedagang di pasar satelit juga meminta hal yang sama,” ucapnya.
Ketua DPRD Padang Zulherman mendesak Pemko bersikap tegas dan tidak plin plan mengambil kebijakan. “Pasar Raya bukan hanya milik pedagang, tapi 900.000 warga Padang. Kita tak boleh menzalimi hak masyarakat Padang dan pengunjung pasar. Jika peruntuhan bangunan Inpres terus ditunda, persoalan ini tidak akan ada titik temunya,” katanya.
Dia melihat permintaan pedagang untuk menggratiskan kios, sama sekali tidak mungkin. APBD tidak hanya untuk pedagang, namun milik masyarakat Padang. (ayu)
Pedagang ngotot agar Pemko cukup merehab bangunan Pasar Inpres II-IV, sementara Pemko bersikukuh meruntuhkan bangunan pasar karena tak layak ditempati sesuai rekomendasi tim ahli.
Pedagang Pasar Inpres II, Masrul Marangis kepada Padang Ekspres kemarin (8/8), menyebutkan, pedagang tidak punya niat melawan kebijakan Pemko. Hanya saja, kebijakan Pemko dinilai tidak rasional.
Pedagang lainnya, Sutan Kasim berujar, “Kalau yang sakit itu, tangan ya tangan saja yang diobati. Jangan semuanya diberi obat.”
Wali Kota Padang Fauzi Bahar tak bisa mengabulkan permohonan pedagang untuk merehab bangunan Inpres II-IV. Sebab, berdasarkan kajian forensik bangunan Inpres tidak layak. Jika pun bangunan itu direhab, pedagang tetap saja harus mengosongkan bangunan tersebut. Sebab, tak mungkin proses perbaikan dilakukan, sementara pedagang berjualan di bawahnya.
“Bayangkan jika seandainya kita mengantar istri dan anak ke pasar, suami menunggu di mobil. Tiba-tiba terjadi gempa dan istri dan anak kita terkurung dalam puing-puing bangunan. Siapa nanti yang akan bertanggung jawab? Sudah pasti Pemko yang akan disalahkan,” ucapnya.
Fauzi menuturkan, nomenklatur dana sebesar Rp 64, 5 miliar itu untuk pembangunan pasar, bukan untuk rehab. Jika menggunakan dana itu tak sesuai peruntukannya, katanya, Pemko bisa tersandung persoalan hukum.
“Saya tak mau dipenjara gara-gara itu. Tak mungkin kami menggratiskan untuk pedagang. Nanti mereka jual lagi ke pihak lain dengan harga ratusan juta, seperti yang terjadi saat pembangunan Pasar Inpres tahap I di 1970-an. Masa untuk kepentingan komersial harus digratiskan.
Sementara untuk pembangunan infrastuktur kota, kesehatan, pendidikan terpaksa dananya kami pangkas. Masih banyak pasar satelit yang membutuhkan untuk segera diperbaiki. Jika pedagang Pasar Raya saya akomodir, maka pedagang-pedagang di pasar satelit juga meminta hal yang sama,” ucapnya.
Ketua DPRD Padang Zulherman mendesak Pemko bersikap tegas dan tidak plin plan mengambil kebijakan. “Pasar Raya bukan hanya milik pedagang, tapi 900.000 warga Padang. Kita tak boleh menzalimi hak masyarakat Padang dan pengunjung pasar. Jika peruntuhan bangunan Inpres terus ditunda, persoalan ini tidak akan ada titik temunya,” katanya.
Dia melihat permintaan pedagang untuk menggratiskan kios, sama sekali tidak mungkin. APBD tidak hanya untuk pedagang, namun milik masyarakat Padang. (ayu)
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

