Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
BATAM (RP) - Kapolda Kepri dan sejumlah petinggi Polda Kepri yang berhubungan langsung dengan penyelidikan dan penyidikan kasus kematian Putri Mega Umboh, istri perwira Polda Kepri AKBP Mindo Tampubolon, resmi dilaporkan ke Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo, oleh kuasa hukum mantan Sekuriti Anggrak Mas 3, Sutan J Siregar dan rekannya, kemarin (8/8).
Menurut Sutan, isi laporan itu seputar tindak pidana penganiayaan dan pengeroyokan yang dilakukan puluhan polisi kepada dua kliennya Nurdin dan Suprianto, serta lima sekuriti lainnya yakni Sahrul Harefa, Andreas Ande, Adodo Go, Baharudin dan Jia Chim, selama mereka mendekam di penjara Polda Kepri.
“Para pimpinan Polda yang kami laporkan antara lain Kapolda Brigjen Raden Budi Winarso, Wakapolda Kombes Panca Harjana, Direkrimsus Kombes Wibowo, Wadireskrimsus AKBP Wiyarso, para Kasat, penyidik dan penyidik pembantu di
lingkup Ditreskrim Polda Kepri,” ungkap Sutan kepada wartawan di ruang kerjanya kemarin (8/8).
Selain para petinggi di atas, kata Sutan, pihaknya juga melaporkan anggota buru sergap (buser) yang menangkap kliennya dalam peristiwa pembunuhan tersebut.
Menurut Sutan, pihaknya terpaksa meneruskan laporan penganiayaan tersebut ke Mabes Polri karena mereka pesimis, pihak Polda Kepri bisa menyidik kasus yang sebenarnya dilakukan oleh mereka sendiri.
“Kan ada petinggi yang kami laporkan jadi harus disampaikan ke Kapolri. Kami minta Mabes Polri untuk menyidik anggota Polda Kepri yang kami laporkan di atas,” imbuhnya.
Dikatakannya, laporan ke Mabes Polri itu akibat Polda Kepri terkesan lamban bahkan belum menindaklanjuti laporan tindak pidana penganiayaan yang mereka laporkan ke SPKT Polda Kepri pekan lalu. “Kami nilai, Polda Kepri tidak merespon laporan kami. Makanya kami laporkan ke Kapolri langsung,” tukas Sutan.
Ditanya terkait keterlibatan para petinggi Polda Kepri di atas dengan kasus penganiayaan tujuh sekuriti tersebut, Sutan dengan tegas mengatakan, para petinggi Polda kepri tersebut sangat jelas mengetahui adanya tindak kekerasan yang dilakukan anak buahnya terhadap para tersangka saat ditangkap.
“Harusnya para petinggi itu melarang atau menyuruh mereka menghentikan penyiksaan para tersangka. Ada unsur pembiaran yang mereka lakukan,” tegas Sutan.
Sutan menyatakan, ada kejahatan kemanusiaan yang dilakukan polisi di Polda Kepri selama menangani kasus pembunuhan putri mantan Kapoltabes Pekanbaru, Kombes James Umboh, tersebut.
Dia juga meminta Kapolri untuk segera menonaktifkan sejumlah petinggi Polda Kepri di atas dan memproses mereka sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Kapolda Panggil Tujuh Sekuriti
Sutan juga mengatakan, Selasa (9/8) hari ini, ketujuh sekuriti yang disiksa karena dituduh ikut dalam pembunuhan Putri, dipanggil Kapolda Kepri Brigjen R Budi Winarso. Namun, Kapolda melarang kuasa hukumnya mendampingi mereka.
“Saya jadi bertanya-tanya. Ada apa mereka disuruh menghadap tanpa boleh didampingi kuasa hukum ataupun media. Jangan sampai ada janji manis atau iming-iming deal-deal dari Kapolda nantinya tindak lanjut kasus penyiksaan penyidik mandeg total. Apa nantinya kata masyarakat Batam khususnya Kepri yang mempertanyakan perkembangan kasus ini. Saya sendiri malu kalau seperti itu,” ujar Sutan.
Sebab, laporan adanya penyiksaan dan penganiayaan oleh penyidik Polda Kepri sudah sampai aduannya ke Komnas HAM pusat. Tinggal menunggu kedatangannya mengusut adanya penyiksaan ketujuh sekuriti yang terbukti tak terlibat ini.
Saya berharap, pertemuan yang diatur Polda dan agak janggal ini bisa direvisi ulang. “Kalau memang Kapolda Kepri niatnya baik, persilahkan buka ke publik pertemuan itu, izinkan kuasa hukum mendampinginya. Kalau perlu seluruh media dilibatkan pertemuannya itu. Baru saya katakan itu sangat fair,” katanya.
Apalagi, kata Sutan, bulan ini mendekati bulan hari besar Idul Fitri merupakan momen masyarakat banyak kebutuhan untuk menyambutnya. Pastinya pengeluaran pun juga tak kecil. Semoga saja Kapolda tak mengambil sikap yang keliru. Sebab, intitusi yang dipimpinnya saat ini banyak dikecam bukan hanya masyarakat Batam saja, melainkan seluruh Kepri.
“Jangan sampai korps kepolisian rusak lagi, setelah sebelumnya memang citranya sudah buruk. Kalau seperti itu, siapa yang bisa dipercaya menegakkan hukum di Kepri,” terangnya. (spt/gas)
Menurut Sutan, isi laporan itu seputar tindak pidana penganiayaan dan pengeroyokan yang dilakukan puluhan polisi kepada dua kliennya Nurdin dan Suprianto, serta lima sekuriti lainnya yakni Sahrul Harefa, Andreas Ande, Adodo Go, Baharudin dan Jia Chim, selama mereka mendekam di penjara Polda Kepri.
“Para pimpinan Polda yang kami laporkan antara lain Kapolda Brigjen Raden Budi Winarso, Wakapolda Kombes Panca Harjana, Direkrimsus Kombes Wibowo, Wadireskrimsus AKBP Wiyarso, para Kasat, penyidik dan penyidik pembantu di
lingkup Ditreskrim Polda Kepri,” ungkap Sutan kepada wartawan di ruang kerjanya kemarin (8/8).
Selain para petinggi di atas, kata Sutan, pihaknya juga melaporkan anggota buru sergap (buser) yang menangkap kliennya dalam peristiwa pembunuhan tersebut.
Menurut Sutan, pihaknya terpaksa meneruskan laporan penganiayaan tersebut ke Mabes Polri karena mereka pesimis, pihak Polda Kepri bisa menyidik kasus yang sebenarnya dilakukan oleh mereka sendiri.
“Kan ada petinggi yang kami laporkan jadi harus disampaikan ke Kapolri. Kami minta Mabes Polri untuk menyidik anggota Polda Kepri yang kami laporkan di atas,” imbuhnya.
Dikatakannya, laporan ke Mabes Polri itu akibat Polda Kepri terkesan lamban bahkan belum menindaklanjuti laporan tindak pidana penganiayaan yang mereka laporkan ke SPKT Polda Kepri pekan lalu. “Kami nilai, Polda Kepri tidak merespon laporan kami. Makanya kami laporkan ke Kapolri langsung,” tukas Sutan.
Ditanya terkait keterlibatan para petinggi Polda Kepri di atas dengan kasus penganiayaan tujuh sekuriti tersebut, Sutan dengan tegas mengatakan, para petinggi Polda kepri tersebut sangat jelas mengetahui adanya tindak kekerasan yang dilakukan anak buahnya terhadap para tersangka saat ditangkap.
“Harusnya para petinggi itu melarang atau menyuruh mereka menghentikan penyiksaan para tersangka. Ada unsur pembiaran yang mereka lakukan,” tegas Sutan.
Sutan menyatakan, ada kejahatan kemanusiaan yang dilakukan polisi di Polda Kepri selama menangani kasus pembunuhan putri mantan Kapoltabes Pekanbaru, Kombes James Umboh, tersebut.
Dia juga meminta Kapolri untuk segera menonaktifkan sejumlah petinggi Polda Kepri di atas dan memproses mereka sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Kapolda Panggil Tujuh Sekuriti
Sutan juga mengatakan, Selasa (9/8) hari ini, ketujuh sekuriti yang disiksa karena dituduh ikut dalam pembunuhan Putri, dipanggil Kapolda Kepri Brigjen R Budi Winarso. Namun, Kapolda melarang kuasa hukumnya mendampingi mereka.
“Saya jadi bertanya-tanya. Ada apa mereka disuruh menghadap tanpa boleh didampingi kuasa hukum ataupun media. Jangan sampai ada janji manis atau iming-iming deal-deal dari Kapolda nantinya tindak lanjut kasus penyiksaan penyidik mandeg total. Apa nantinya kata masyarakat Batam khususnya Kepri yang mempertanyakan perkembangan kasus ini. Saya sendiri malu kalau seperti itu,” ujar Sutan.
Sebab, laporan adanya penyiksaan dan penganiayaan oleh penyidik Polda Kepri sudah sampai aduannya ke Komnas HAM pusat. Tinggal menunggu kedatangannya mengusut adanya penyiksaan ketujuh sekuriti yang terbukti tak terlibat ini.
Saya berharap, pertemuan yang diatur Polda dan agak janggal ini bisa direvisi ulang. “Kalau memang Kapolda Kepri niatnya baik, persilahkan buka ke publik pertemuan itu, izinkan kuasa hukum mendampinginya. Kalau perlu seluruh media dilibatkan pertemuannya itu. Baru saya katakan itu sangat fair,” katanya.
Apalagi, kata Sutan, bulan ini mendekati bulan hari besar Idul Fitri merupakan momen masyarakat banyak kebutuhan untuk menyambutnya. Pastinya pengeluaran pun juga tak kecil. Semoga saja Kapolda tak mengambil sikap yang keliru. Sebab, intitusi yang dipimpinnya saat ini banyak dikecam bukan hanya masyarakat Batam saja, melainkan seluruh Kepri.
“Jangan sampai korps kepolisian rusak lagi, setelah sebelumnya memang citranya sudah buruk. Kalau seperti itu, siapa yang bisa dipercaya menegakkan hukum di Kepri,” terangnya. (spt/gas)
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

