Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
BATAM (RP) - Penganiayaan yang dilakukan oleh peyidik terhadap tujuh mantan sekuriti Anggrek Mas 3 yang dituduh membunuh Putri Mega Umboh, 25, istri perwira Polda Kepri, AKBP Mindo Tampubolon, terus menuai kecaman. Bebarapa organisasi kemasyarakatan meminta Kapolda Kepri Brigjen Pol Raden Budi Winarso, dicopot.
Lembaga swadaya Masyarakat Gerakan bersama Rakyat (Gebrak), salah satu yang getol menyuarakan pencopotan Kapolda Kepri. Bahkan, organisasi pimpinan Uba Ingan Sigalingging ini meminta Komnas HAM segera menyelidiki pelanggaran HAM berat yang dilakukan aparat Polda Kepri terhadap tujuh sekuriti tersebut.
“Apa yang dilakukan penyidik Polda terhadap sekuriti itu sudah di luar batas kemanusiaan,” kecam Uba, Senin (15/8).
Tak hanya itu, Gebrak juga akan menggelar aksi mengumpulkan koin seribu rupiah untuk mendukung proses hukum bagi tujuh sekuriti tersebut. Menurut Uba, meski sudah damai, namun proses hukum terhadap para penyidik Polda Kepri itu harus tetap dilanjutkan.
Dijelaskan, gerakan koin seribu rupiah ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan menumbuhkan keberanian untuk melawan setiap tindakan kekerasan yang dilakukan aparat. Menurut Uba, kasus penyiksaan yang dilakukan penyidik Polda Kepri ini merupakan fenomena gunung es yang ada di Indonesia.
“Sikap aparat ini sudah kontraproduktif dengan jargon aparat pengayom masyarakat,” katanya.
Gerakan koin seribu rupiah ini digelar di sejumlah titik, kemarin. Antara lain di Nagoya, Simpang Jam, Mega Mall, Simpang Kabil, Tos 3000 dan lain sebagainya. Aksi ini lebih dimaksudkan untuk memberikan dukungan moral bagi para korban penyiksaan penyidik Polda Kepri.
“Kasus penyiksaan sekuriti ini dapat menjadi gambaran tentang banyaknya kasus penyiksaan secara fisik yang terjadi di Indonesia, sehingga hanya ada satu kata bagi masyarakat yakni lawan segala kesewenang-wenangan itu,” tegas Uba.
Dengan adanya kasus penyiksaan tersebut, kata Uba, maka menjadi sebuah kewajiban bagi Kapolri Jendral (Pol) Timur Pradopo untuk segera mencopot Brigjen (Pol) Raden Budi Winarso dari jabatannya sebagai Kapolda Kepri, untuk mempermudah pengusutan kasus ini.
“Komnas HAM harus segera menyelidiki kasus pelanggaran HAM berat ini dan kami mendukung setiap langkah yang ditempuh para sekuriti untuk melakukan perlawanan hukum,” ujarnya.
Status Mengambang
Sementara itu, sudah dua pekan tujuh mantan sekuriti perumahan Anggrek Mas 3 ditangguhkan penahanannya oleh Polda Kepri. Meski begitu, tujuh korban penyiksaan polisi ini masih tetap was-was dan bingung dengan status mereka yang belum berubah. Sampai saat ini tetap sebagai tersangka melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati.
Menurut Sutan J Siregar, kuasa hukum dari tersangka Nurdin Harahap dan Suprianto, harusnya penyidik Polda Kepri telah membebaskan para kliennya dari segala tuduhan kepada mereka karena keterlibatan para sekuriti dalam kasus yang ikut menyeret suami Putri, AKBP Mindo Tampubolon itu, tidak ada buktinya.
“Polisi harusnya telah menentukan status mereka setelah ditangguhkan penahanannya karena tidak terlibat. Kalau mereka tidak terlibat, harusnya mereka telah dilepas,” ujar Sutan menanggapi kasus dua kliennya itu kemarin (15/8).
Sutan berharap, polisi segera menetapkan status para kliennya agar mereka dapat melaksanakan aktivitas kesehariannya dengan tenang tanpa tersandung status tersangka yang belum dicabut oleh penyidik.
“Kalau betul mereka itu pelaku, mana bisa tersangka pembunuhan dilepaskan (ditangguhkan) penahanannya,” kata Sutan.
Ia meminta agar sebelum berkas kasus para kliennya itu dilimpahkan ke jaksa penuntut umum dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Kepri, penyidik sudah harus menentukan apa status para kliennya itu.
“Harus jelas dulu status klien saya sebelum berkasnya dikirim ke JPU,” ujarnya berharap.
Sekuriti lain juga turut mempertanyakan kejelasan status mereka. Adodo Go, Sahrul Harefa, Joa Chim, Andreas Ande dan Baharudin mengaku belum bisa tenang bahkan masih trauma dengan kondisi mereka selama lebih dari sebulan disidik pihak korps coklat tersebut.
Mereka bahkan tak bisa melakukan aktivitas lain selain menunggu waktu wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis sebagai tersangka yang mendapat penangguhan penahanan. “Kalau memang kami tidak terbukti bersalah, status kami harusnya disampaikan. Kalau masih tersangka, berarti kami dituduh terlibat dalam kasus itu,” imbuh Sahrul Harefa.
Terpisah, Kabid Humas Polda Kepri AKBP Hartono menyatakan, tuntutan pengacara para mantan sekuriti itu merupakan hal yang lumrah.
“Itu hal yang lumrah jika pengacara mengupayakan apa yang menjadi tugas dan kewajiban serta haknya,” ujar Hartono.
Tapi dalam hal ini, kata mantan Kapolres Lingga, ini, penyidik juga punya hak dan kewajiban. Pasalnya menurut polisi kelahiran Brebes, Jawa Barat ini, semua pihak mengharapkan kasus terhadap para sekuriti itu segera tuntas dengan tidak mengesampingkan ketentuan dan aturan hukum yang berlaku.
“Jadi statusnya masih tersangka sepanjang belum ada perubahan dari penyidik,” ujarnya menegaskan.
Lembaga swadaya Masyarakat Gerakan bersama Rakyat (Gebrak), salah satu yang getol menyuarakan pencopotan Kapolda Kepri. Bahkan, organisasi pimpinan Uba Ingan Sigalingging ini meminta Komnas HAM segera menyelidiki pelanggaran HAM berat yang dilakukan aparat Polda Kepri terhadap tujuh sekuriti tersebut.
“Apa yang dilakukan penyidik Polda terhadap sekuriti itu sudah di luar batas kemanusiaan,” kecam Uba, Senin (15/8).
Tak hanya itu, Gebrak juga akan menggelar aksi mengumpulkan koin seribu rupiah untuk mendukung proses hukum bagi tujuh sekuriti tersebut. Menurut Uba, meski sudah damai, namun proses hukum terhadap para penyidik Polda Kepri itu harus tetap dilanjutkan.
Dijelaskan, gerakan koin seribu rupiah ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan menumbuhkan keberanian untuk melawan setiap tindakan kekerasan yang dilakukan aparat. Menurut Uba, kasus penyiksaan yang dilakukan penyidik Polda Kepri ini merupakan fenomena gunung es yang ada di Indonesia.
“Sikap aparat ini sudah kontraproduktif dengan jargon aparat pengayom masyarakat,” katanya.
Gerakan koin seribu rupiah ini digelar di sejumlah titik, kemarin. Antara lain di Nagoya, Simpang Jam, Mega Mall, Simpang Kabil, Tos 3000 dan lain sebagainya. Aksi ini lebih dimaksudkan untuk memberikan dukungan moral bagi para korban penyiksaan penyidik Polda Kepri.
“Kasus penyiksaan sekuriti ini dapat menjadi gambaran tentang banyaknya kasus penyiksaan secara fisik yang terjadi di Indonesia, sehingga hanya ada satu kata bagi masyarakat yakni lawan segala kesewenang-wenangan itu,” tegas Uba.
Dengan adanya kasus penyiksaan tersebut, kata Uba, maka menjadi sebuah kewajiban bagi Kapolri Jendral (Pol) Timur Pradopo untuk segera mencopot Brigjen (Pol) Raden Budi Winarso dari jabatannya sebagai Kapolda Kepri, untuk mempermudah pengusutan kasus ini.
“Komnas HAM harus segera menyelidiki kasus pelanggaran HAM berat ini dan kami mendukung setiap langkah yang ditempuh para sekuriti untuk melakukan perlawanan hukum,” ujarnya.
Status Mengambang
Sementara itu, sudah dua pekan tujuh mantan sekuriti perumahan Anggrek Mas 3 ditangguhkan penahanannya oleh Polda Kepri. Meski begitu, tujuh korban penyiksaan polisi ini masih tetap was-was dan bingung dengan status mereka yang belum berubah. Sampai saat ini tetap sebagai tersangka melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati.
Menurut Sutan J Siregar, kuasa hukum dari tersangka Nurdin Harahap dan Suprianto, harusnya penyidik Polda Kepri telah membebaskan para kliennya dari segala tuduhan kepada mereka karena keterlibatan para sekuriti dalam kasus yang ikut menyeret suami Putri, AKBP Mindo Tampubolon itu, tidak ada buktinya.
“Polisi harusnya telah menentukan status mereka setelah ditangguhkan penahanannya karena tidak terlibat. Kalau mereka tidak terlibat, harusnya mereka telah dilepas,” ujar Sutan menanggapi kasus dua kliennya itu kemarin (15/8).
Sutan berharap, polisi segera menetapkan status para kliennya agar mereka dapat melaksanakan aktivitas kesehariannya dengan tenang tanpa tersandung status tersangka yang belum dicabut oleh penyidik.
“Kalau betul mereka itu pelaku, mana bisa tersangka pembunuhan dilepaskan (ditangguhkan) penahanannya,” kata Sutan.
Ia meminta agar sebelum berkas kasus para kliennya itu dilimpahkan ke jaksa penuntut umum dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Kepri, penyidik sudah harus menentukan apa status para kliennya itu.
“Harus jelas dulu status klien saya sebelum berkasnya dikirim ke JPU,” ujarnya berharap.
Sekuriti lain juga turut mempertanyakan kejelasan status mereka. Adodo Go, Sahrul Harefa, Joa Chim, Andreas Ande dan Baharudin mengaku belum bisa tenang bahkan masih trauma dengan kondisi mereka selama lebih dari sebulan disidik pihak korps coklat tersebut.
Mereka bahkan tak bisa melakukan aktivitas lain selain menunggu waktu wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis sebagai tersangka yang mendapat penangguhan penahanan. “Kalau memang kami tidak terbukti bersalah, status kami harusnya disampaikan. Kalau masih tersangka, berarti kami dituduh terlibat dalam kasus itu,” imbuh Sahrul Harefa.
Terpisah, Kabid Humas Polda Kepri AKBP Hartono menyatakan, tuntutan pengacara para mantan sekuriti itu merupakan hal yang lumrah.
“Itu hal yang lumrah jika pengacara mengupayakan apa yang menjadi tugas dan kewajiban serta haknya,” ujar Hartono.
Tapi dalam hal ini, kata mantan Kapolres Lingga, ini, penyidik juga punya hak dan kewajiban. Pasalnya menurut polisi kelahiran Brebes, Jawa Barat ini, semua pihak mengharapkan kasus terhadap para sekuriti itu segera tuntas dengan tidak mengesampingkan ketentuan dan aturan hukum yang berlaku.
“Jadi statusnya masih tersangka sepanjang belum ada perubahan dari penyidik,” ujarnya menegaskan.
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

