Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
BATAM (RP) - Sembilan anggota DPRD Batam mengajukan hak interpelasi ke Wali Kota Batam menanyakan pemberian izin usaha wisata.
Usulan tersebut membuat ricuh sidang paripurna DPRD karena di antara yang mengusulkan itu adalah anggota DPRD dari PKB, salah satu partai pengusung pasangan Wali Kota Ahmad Dahlan dan Wakil Wali Kota Rudi.
Anggota DPRD dari Fraksi PKB Riki Syolihin bahkan ditunjuk tujuh pengusul hak interpelasi itu sebagai koordinator disusul Ketua Fraksi PKB, Jeffry Simanjuntak dan kader PKB lainnya Tintin Yuniastuti.
Wajah Rudi, yang duduk di meja pimpinan sidang, memerah setelah mendengar tiga kader PKB di DPRD ikut menyerang pemerintah dalam pengajuan hak interpelasi tersebut.
Namun Rudi berdalih, usulan interpelasi kepada Wako itu murni hak pribadi setiap anggota DPRD bukan atas nama Fraksi PKB.
‘’Itu atas nama pribadi bukan atas nama fraksi. Tapi akan kami panggil di partai untuk menanyakan alasan dan urgensinya," kata Rudi, usai paripurna, Selasa (25/10).
Menurut Rudi, fraksi adalah perpanjangan tangan partai di DPRD. Namun ia membantah adanya kelompok di tubuh partai koalisi pasca usulan hak interpelasi yang dipimpin kader-kader PKB.
Di luar tiga kader PKB, enam anggota DPRD lainnya ikut menandatangani dukungannya terhadap rencana DPRD untuk menginterpelasi Wako, yakni Sukaryo (PKS), Djoko Martono (PPP), Biliefman Sijabat (PPIB), Tuahman Purba (PKN), Nuryanto (PDI Perjuangan), dan Yunus Muda (Partai Golkar).
Usulan penggunaan hak interpelasi ini diumumkan Wakil Ketua DPRD Batam Ruslan Kasbulatov dalam sidang paripurna DPRD Batam.
Para pengusul, kata Ruslan, telah mengajukan surat pengajuan hak interpelasi ke meja pimpinan DPRD Batam sejak tanggal 19 Oktober lalu melalui surat mereka bernomor 01/170/X/2011.
Setelah membacakan surat para pengusul ini, kader Partai Demokrat langsung bereaksi keras dalam paripurna.
Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Batam, Helmy Hemilton berang. Dengan lantang anggota Komisi I ini menuding PKB mulai berniat menghancurkan koalisi partai pengusung Dahlan-Rudi sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam periode 2011-1016.
‘’PKB adalah bagian dari koalisi. Tidak seharusnya mereka ikut-ikutan merongrong pemerintahan yang ada. Ada apa ini?" teriak Helmy.
Interupsi sejumlah anggota DPRD tak terhindarkan. Ketua Fraksi PAN, Asrul Askan Sani menyatakan masuknya Biliefman Sijabat selaku anggota Fraksi PAN dalam kelompok pengusul murni aspirasi pribadinya selaku anggota DPRD bukan sebagai anggota fraksi PAN.
Ketua Fraksi Demokrat Muhamad Yunus (Yunus SPi) dengan lantang meminta PKB untuk menunggu 2016 jika ingin menjadi Wali Kota Batam.‘’Kalau PKB mau jadi Wako, tunggu sampai 2016," tukas Yunus.
Tersinggung dengan pernyataan kader Partai Demokrat ini, Riki Syolihin langsung bereaksi. "Ini sangat tendesius," tandasnya.
Suasana mencair setelah Asmin Patros dari Partai Golkar meminta hak interpelasi ini dibahas sesuai mekanisme tata tertib DPRD.
Para pengusul dalam suratnya menyatakan interpelasi yang diajukan sehubungan dengan kebijakan Wako yang mengeluarkan izin pengusahaan jasa rekreasi dan hiburan yang bersifat khusus di kawasan wisata terpadu ekslusif (KWTE) yang bertentangan dengan Perda Nomor 17/2011 tentang Kepariwisataan sebagaimana direvisi dengan Perda Nomor 3/2003.(eca)
Usulan tersebut membuat ricuh sidang paripurna DPRD karena di antara yang mengusulkan itu adalah anggota DPRD dari PKB, salah satu partai pengusung pasangan Wali Kota Ahmad Dahlan dan Wakil Wali Kota Rudi.
Anggota DPRD dari Fraksi PKB Riki Syolihin bahkan ditunjuk tujuh pengusul hak interpelasi itu sebagai koordinator disusul Ketua Fraksi PKB, Jeffry Simanjuntak dan kader PKB lainnya Tintin Yuniastuti.
Wajah Rudi, yang duduk di meja pimpinan sidang, memerah setelah mendengar tiga kader PKB di DPRD ikut menyerang pemerintah dalam pengajuan hak interpelasi tersebut.
Namun Rudi berdalih, usulan interpelasi kepada Wako itu murni hak pribadi setiap anggota DPRD bukan atas nama Fraksi PKB.
‘’Itu atas nama pribadi bukan atas nama fraksi. Tapi akan kami panggil di partai untuk menanyakan alasan dan urgensinya," kata Rudi, usai paripurna, Selasa (25/10).
Menurut Rudi, fraksi adalah perpanjangan tangan partai di DPRD. Namun ia membantah adanya kelompok di tubuh partai koalisi pasca usulan hak interpelasi yang dipimpin kader-kader PKB.
Di luar tiga kader PKB, enam anggota DPRD lainnya ikut menandatangani dukungannya terhadap rencana DPRD untuk menginterpelasi Wako, yakni Sukaryo (PKS), Djoko Martono (PPP), Biliefman Sijabat (PPIB), Tuahman Purba (PKN), Nuryanto (PDI Perjuangan), dan Yunus Muda (Partai Golkar).
Usulan penggunaan hak interpelasi ini diumumkan Wakil Ketua DPRD Batam Ruslan Kasbulatov dalam sidang paripurna DPRD Batam.
Para pengusul, kata Ruslan, telah mengajukan surat pengajuan hak interpelasi ke meja pimpinan DPRD Batam sejak tanggal 19 Oktober lalu melalui surat mereka bernomor 01/170/X/2011.
Setelah membacakan surat para pengusul ini, kader Partai Demokrat langsung bereaksi keras dalam paripurna.
Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Batam, Helmy Hemilton berang. Dengan lantang anggota Komisi I ini menuding PKB mulai berniat menghancurkan koalisi partai pengusung Dahlan-Rudi sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam periode 2011-1016.
‘’PKB adalah bagian dari koalisi. Tidak seharusnya mereka ikut-ikutan merongrong pemerintahan yang ada. Ada apa ini?" teriak Helmy.
Interupsi sejumlah anggota DPRD tak terhindarkan. Ketua Fraksi PAN, Asrul Askan Sani menyatakan masuknya Biliefman Sijabat selaku anggota Fraksi PAN dalam kelompok pengusul murni aspirasi pribadinya selaku anggota DPRD bukan sebagai anggota fraksi PAN.
Ketua Fraksi Demokrat Muhamad Yunus (Yunus SPi) dengan lantang meminta PKB untuk menunggu 2016 jika ingin menjadi Wali Kota Batam.‘’Kalau PKB mau jadi Wako, tunggu sampai 2016," tukas Yunus.
Tersinggung dengan pernyataan kader Partai Demokrat ini, Riki Syolihin langsung bereaksi. "Ini sangat tendesius," tandasnya.
Suasana mencair setelah Asmin Patros dari Partai Golkar meminta hak interpelasi ini dibahas sesuai mekanisme tata tertib DPRD.
Para pengusul dalam suratnya menyatakan interpelasi yang diajukan sehubungan dengan kebijakan Wako yang mengeluarkan izin pengusahaan jasa rekreasi dan hiburan yang bersifat khusus di kawasan wisata terpadu ekslusif (KWTE) yang bertentangan dengan Perda Nomor 17/2011 tentang Kepariwisataan sebagaimana direvisi dengan Perda Nomor 3/2003.(eca)
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

