Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD: Pecat PNS Arogan

R
Penulis: Redaksi❯
TANJUNGPINANG (RP) - Aksi penganiayaan yang dilakukan oleh oknum PNS Pemprov Kepri dikecam  DPRD Kepri.

Bahkan Komisi I yang membidangi masalah aparatur dan hukum meminta agar Gubernur Kepri, HM Sani memecat para PNS maupun Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang arogan.

‘’Saya dengar memang yang memukul itu salah satu pejabat. Nah pejabat saja sudah arogan, bagaimana nanti PNS di bawahnya. Kami meminta agar gubernur memberi sanksi tegas, kalau perlu memecat dan tidak memperpanjang kontrak PTT yang berbuat seperti ini juga," tegas Ketua Komisi I DPRD Kepri, Safarudin Aluan.

Menurutnya, apa yang dilakukan PNS atau PTT itu tidak dibenarkan di zaman seperti sekarang ini. PNS itu adalah abdi negara dan tugasnya melayani serta mengayomi masyarakat, bukan menganiaya masyarakat.

Parahnya lagi yang dianiya malah polisi dan mahasiswa, yang ingin menyampaikan aspirasi. Penyampaian aspirasi dijamin dan dilindungi undang-undang.

‘’Ini sudah keterlaluan dan sekali lagi atas nama lembaga perwakilan masyarakat kami meminta agar gubernur menindak dengan tegas, sekaligus memberhentikan orang-orang seperti ini," pintanya.

Bukan itu saja, politisi PPP ini meminta kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kepri mengevaluasi lagi semua PNS ataupun PTT yang terlibat masalah hukum. Pasalnya dulu ada juga PTT dan PNS yang terlibat kasus narkoba, tapi malah dibiarkan begitu saja.

‘’Saya dengar orang-orang itu tetap dipertahankan, dan tidak diberhentikan. Hal semacam ini yang kami inginkan agar BKD melakukan evaluasi dan mengambil tindakan tegas," ujarnya.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kepri, Syukri Fahrial mengatakan, ada tiga tindakan kriminal yang paling luar biasa dan menjadi musuh negara. Yang pertama teroris, narkoba dan koruptor. Jadi yang namanya pengguna narkoba, apalagi itu PNS harus dikenai sanksi dari institusi PNS. ‘’Memang ada undang-undang yang mengatur, bahwa PNS terkena pidana di bawah lima tahun masih bisa jadi pegawai. Tapi untuk apa dipertahankan orang-orang seperti ini, kalau merusak lembaga dan Korpri," paparnya.

Terkait dengan pemukulan yang dilakukan oleh PNS, Syukri berjanji akan mengagendakan pemanggialan Rapat Dengar Pendapat dengan BKD Kepri. Soalnya tindakan kriminal seperti ini tidak bisa dibiarkan, dan sudah mencorang institusi kepegawaian.

‘’Dan para pejabat jangan juga sekali sekali melindungi anak buahnya yang penjahat atau melakukan kriminalitas. Jika ada pejabat yang melindungi penjahat, maka pejabat itu sama juga jahatnya," ucap Syukri kesal.

Syukri juga tidak habis pikir apa yang dilakukan PNS tersebut. Apapun kesalahan orang, tidak ada undang-undang yang mengamanatkan kepada PNS atau institusi manapun untuk berbuat anarkis dan menganiaya.

‘’Orang yang jelas-jelas sudah salah saja, tidak bisa dipukul. Eh ini ada pula PNS yang mukul polisi. Emangnya kalau bukan polisi, dia sesuka hatinya pukul orang? Ini tidak bisa dibiarkan, dan Pemprov Kepri harus beri tindakan tegas,’’ ujarnya.

 Saya setuju dengan ketua komisi I, bahwa yang seperti ini harus dipecat," tegas Politisi Hanura ini mengakhiri.

Ketika dimintai tanggapannya, Kepala BKD Kepri, Buralimar akan melakukan koordinasi terlebuh dulu dengan instansi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tempat yang bersangkutan bertugas. Pasalnya, pengawasan sehari-hari ada di SKPD dan bukan di BKD.(eca)

Advertisement
Advertisement
Editor : RP Redaksi
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer