Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
TANJUNGPINANG (RP) - Hingga saat ini pemekaran Kabupaten Kepulauan Kundur (K3) belum mengalami kemajuan.
Menurut Badan Perjuangan Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur (BP2K3) hal ini disebabkan belum terbitnya rekomendasi resmi dari Gubernur Kepri dan DPRD Kepri.
‘’Itulah juga yang kami tunggu dan tak tahu. Kenapa rekomendasi dari DPRD Kepri juga belum terbit,” kata Dewan Penyantun dan Penggerak Utama BP2K3 Abdul Malik .
Abdul Malik, menjelaskan sebenarnya beberapa administrasi dan kajian akademik mengenai pemekaran ini sudah selesai. Namun, rekomendasi dari DPRD Kepri belum juga terbit.
Bisa saja BP2K3, untuk langsung menembus pemerintah pusat, akan tetapi segala hal yang berkaitan dengan administrasi juga harus dilengkapi, supaya tidak ada masalah lagi nantinya ketika ini diajukan ke pemerintah pusat dan DPR RI.
“Kalau sudah ada dari DPRD dan gubernur, kami langsung tancap gas ke pusat,” tegasnya.(rpg)
Menurut Badan Perjuangan Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur (BP2K3) hal ini disebabkan belum terbitnya rekomendasi resmi dari Gubernur Kepri dan DPRD Kepri.
‘’Itulah juga yang kami tunggu dan tak tahu. Kenapa rekomendasi dari DPRD Kepri juga belum terbit,” kata Dewan Penyantun dan Penggerak Utama BP2K3 Abdul Malik .
Abdul Malik, menjelaskan sebenarnya beberapa administrasi dan kajian akademik mengenai pemekaran ini sudah selesai. Namun, rekomendasi dari DPRD Kepri belum juga terbit.
Bisa saja BP2K3, untuk langsung menembus pemerintah pusat, akan tetapi segala hal yang berkaitan dengan administrasi juga harus dilengkapi, supaya tidak ada masalah lagi nantinya ketika ini diajukan ke pemerintah pusat dan DPR RI.
“Kalau sudah ada dari DPRD dan gubernur, kami langsung tancap gas ke pusat,” tegasnya.(rpg)
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

