Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
LINGGA (RP) - KomisiIII DPRD Lingga meminta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Lingga agar segera mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang pengangkatan guru honor komite.
Hal ini harus dilakukan agar beban pemerintah untuk membayar insentif guru honor ini menjadi berkurang.
“Saat ini untuk membayar seluruh insentif guru honor maupun guru PNS, Pemkab Lingga harus menyiapkan Rp3,073 miliar, untuk sekitar 2724 orang guru di seluruh Lingga dalam satu triwulan. Bandingkan dengan PAD Lingga yang hanya sekitar Rp11 miliar,” kata anggota DPRD Rudil.
Menurutnya, bila dibandingkan dengan prestasi pendidikan Kabupaten Lingga yang anjlok, anggaran yang dikeluarkan tidak sesuai dengan mutu pendidikan yang diraih.
‘’Selain itu hasil pemantauan kami (Komisi III, red) di lapangan banyak sekolah yang telah kelebihan guru,” ucapnya.
Dilanjautkannya, meski dari segi nurani perlu dipertimbangan untuk menertibkan guru honor. Namun, penertiban itu perlu dilaksanakan demi efisiensi anggaran, yang jumlahnya memang terbatas.
Surat Kesepakatan Bersama (SKB) lima menteri tentang pemerataan guru di daerah, dapat dijadikan dasar dikeluarkan SE tentang pengangkatan guru honor komite.
“Jangan sampai anggaran yang tersedia di Lingga hanya digunakan untuk kebutuhan aparatur. Sebab, masih banyak kepentingan masyarakat umum lainnya yang belum tersentuh,” ucap politisi PAN ini.
Lebih jauh dikatakannya, dengan melakukan SE ini diharapkan dapat dilaksanakan efisiensi anggaran. Sekaligus menempatkan orang-orang yang benar-benar tepat menjadi tenaga guru.
“Mutu pendidikan dapat dicapai sekaligus efisiensi anggaran’ imbuhnya.
Informasi yang diterima koran ini, insentif yang diberikan Pemkab Lingga untuk guru, yakni sekitar Rp500 ribu per bulan untuk guru honor yang mengajar di perkotaan. Dan, Rp600 ribu untuk guru dipesisir serta Rp350 ribu untuk guru PNS.(rpg)
Hal ini harus dilakukan agar beban pemerintah untuk membayar insentif guru honor ini menjadi berkurang.
“Saat ini untuk membayar seluruh insentif guru honor maupun guru PNS, Pemkab Lingga harus menyiapkan Rp3,073 miliar, untuk sekitar 2724 orang guru di seluruh Lingga dalam satu triwulan. Bandingkan dengan PAD Lingga yang hanya sekitar Rp11 miliar,” kata anggota DPRD Rudil.
Menurutnya, bila dibandingkan dengan prestasi pendidikan Kabupaten Lingga yang anjlok, anggaran yang dikeluarkan tidak sesuai dengan mutu pendidikan yang diraih.
‘’Selain itu hasil pemantauan kami (Komisi III, red) di lapangan banyak sekolah yang telah kelebihan guru,” ucapnya.
Dilanjautkannya, meski dari segi nurani perlu dipertimbangan untuk menertibkan guru honor. Namun, penertiban itu perlu dilaksanakan demi efisiensi anggaran, yang jumlahnya memang terbatas.
Surat Kesepakatan Bersama (SKB) lima menteri tentang pemerataan guru di daerah, dapat dijadikan dasar dikeluarkan SE tentang pengangkatan guru honor komite.
“Jangan sampai anggaran yang tersedia di Lingga hanya digunakan untuk kebutuhan aparatur. Sebab, masih banyak kepentingan masyarakat umum lainnya yang belum tersentuh,” ucap politisi PAN ini.
Lebih jauh dikatakannya, dengan melakukan SE ini diharapkan dapat dilaksanakan efisiensi anggaran. Sekaligus menempatkan orang-orang yang benar-benar tepat menjadi tenaga guru.
“Mutu pendidikan dapat dicapai sekaligus efisiensi anggaran’ imbuhnya.
Informasi yang diterima koran ini, insentif yang diberikan Pemkab Lingga untuk guru, yakni sekitar Rp500 ribu per bulan untuk guru honor yang mengajar di perkotaan. Dan, Rp600 ribu untuk guru dipesisir serta Rp350 ribu untuk guru PNS.(rpg)
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

