Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
BATAM (RP) - Status lahan di Rempang dan Galang (Relang), hingga saat ini masih status quo. Transaksi jual beli tahan di kawasan itu dianggap Pemko Batam dan BP Batam sebagai transaksi ilegal karena tidak mendapat status hukum dari pemerintah.
Sementara kata Wali Kota Batam Ahmad Dahlan, banyak lahan di pulau yang dihubungkan dengan enam buah jembatan itu telah banyak ‘dicaplok’ oleh segelintir pemodal.
“Pemerintah tidak akan mengakui transaksi jual beli tanah di Rempang Galang,” ujar Ahmad Dahlan, Rabu (12/12).
Ia juga mengatakan telah memerintahkan dan melarang seluruh camat dan lurah di Rempang dan Galang untuk menyetujui atau menandatangani surat penjualan dan pembelian tanah di lahan yang masih status quo tersebut.
Sementara Direktur Teknik dan Perencanaan Pembangunan BP Batam Istono mengungkapkan salah satu penyebab maraknya transaksi jual beli tanah ilegal di kawasan itu akibat lamanya status quo.
“Statusnya masih status quo tapi sudah banyak dimiliki orang. Kepemilikan itu adalah ilegal karena tidak ada dokumen legalnya,” ujar Istono.
Menurut dia, kepemilikan lahan di Relang saat ini hanya bersifat penguasaan bukan kepemilikan seperti diatur dalam Undang-undang pertanahan.
“Ini karena terlalu lama status quo, jadinya berlangsung kepemilikan ilegal atau penguasaan,” tegas Istono. (spt)
Sementara kata Wali Kota Batam Ahmad Dahlan, banyak lahan di pulau yang dihubungkan dengan enam buah jembatan itu telah banyak ‘dicaplok’ oleh segelintir pemodal.
“Pemerintah tidak akan mengakui transaksi jual beli tanah di Rempang Galang,” ujar Ahmad Dahlan, Rabu (12/12).
Ia juga mengatakan telah memerintahkan dan melarang seluruh camat dan lurah di Rempang dan Galang untuk menyetujui atau menandatangani surat penjualan dan pembelian tanah di lahan yang masih status quo tersebut.
Sementara Direktur Teknik dan Perencanaan Pembangunan BP Batam Istono mengungkapkan salah satu penyebab maraknya transaksi jual beli tanah ilegal di kawasan itu akibat lamanya status quo.
“Statusnya masih status quo tapi sudah banyak dimiliki orang. Kepemilikan itu adalah ilegal karena tidak ada dokumen legalnya,” ujar Istono.
Menurut dia, kepemilikan lahan di Relang saat ini hanya bersifat penguasaan bukan kepemilikan seperti diatur dalam Undang-undang pertanahan.
“Ini karena terlalu lama status quo, jadinya berlangsung kepemilikan ilegal atau penguasaan,” tegas Istono. (spt)
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

