Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
BATAM (RP) - Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batam 2008-2028 yang disahkan DPRD Batam lima tahun lalu sampai saat ini masih mandek di pemerintah pusat. Imbasnya, banyak rencana investasi tak berjalan karena lahan-lahan yang hendak digunakan sebagai pusat bisnis dan industri belum berkekuatan hukum tetap.
Menurut Wakil Ketua Komisi III DPRD Batam Irwansyah, banyak investor yang mengeluhkan soal tak adanya lahan. Lahan yang hendak mereka tempati tak bisa langsung digunakan karena terkendala peruntukan. ‘’Kita tak bisa apa-apa karena keputusannya ada di pemerintah pusat,’’ katanya, kemarin.
Kendalanya, kata Irwansyah, ada di RTRW Batam. Saat ini, katanya, pengalokasian lahan di Batam masih menggunakan Perda Nomor 2 tahun 2004 tentang RTRW Batam 2004-2014. Perda ini, sudah lima tahun lalu direvisi untuk mengakomodir kepentingan pertumbuhan ekonomi Batam. Kawasan-kawasan yang dulu bukan pusat bisnis dan industri, sebagian diubah menjadi kawasan industri. ‘’Tapi karena belum disahkan pemerintah pusat, ya tak bisa digunakan,’’ kata mantan Ketua Pansus RTRW DPRD Batam, itu.
Lambannya pengesahan itu berakibat pada mandeknya sejumlah rencana investasi. ‘’Kita lihat rilis-rilis dari BP maupun Pemko Batam tentang rencana investasi jutaan dolar Amerika. Coba cari, mana yang sudah berjalan. Banyak yang masih menunggu,’’ ujarnya.
Irwansyah meminta Pemko Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam mendesak pemerintah pusat agar segera menyetujui Perda RTRW Batam 2008-2028 itu. ‘’Kalau terus mandek di Jakarta, investasi tak jalan, pertumbuhan ekonomi Batam bisa terganggu,’’ tuturnya.
Di sisi lain, RTRW Batam yang ada saat ini hanya berlaku sampai 2014. Jika sampai 2014 Perda yang baru belum juga disetujui pemerintah pusat, Batam tak akan punya aturan RTRW lagi.
‘’Harus digesa tahun ini. Kalau menunggu sampai 2014, sudah tak akan bisa lagi. Pemerintah pusat akan disibukkan dengan agenda politik, tak akan sempat lagi mengurusi soal ekonomi,” katanya.
Sebelumnya, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kepri John F Kennedy mengatakan, akibat lahan di Batam yang telah habis banyak perusahaan asing dari negara-negara ASEAN yang memilih berinvestasi di wilayah lain.(med/mng)
Menurut Wakil Ketua Komisi III DPRD Batam Irwansyah, banyak investor yang mengeluhkan soal tak adanya lahan. Lahan yang hendak mereka tempati tak bisa langsung digunakan karena terkendala peruntukan. ‘’Kita tak bisa apa-apa karena keputusannya ada di pemerintah pusat,’’ katanya, kemarin.
Kendalanya, kata Irwansyah, ada di RTRW Batam. Saat ini, katanya, pengalokasian lahan di Batam masih menggunakan Perda Nomor 2 tahun 2004 tentang RTRW Batam 2004-2014. Perda ini, sudah lima tahun lalu direvisi untuk mengakomodir kepentingan pertumbuhan ekonomi Batam. Kawasan-kawasan yang dulu bukan pusat bisnis dan industri, sebagian diubah menjadi kawasan industri. ‘’Tapi karena belum disahkan pemerintah pusat, ya tak bisa digunakan,’’ kata mantan Ketua Pansus RTRW DPRD Batam, itu.
Lambannya pengesahan itu berakibat pada mandeknya sejumlah rencana investasi. ‘’Kita lihat rilis-rilis dari BP maupun Pemko Batam tentang rencana investasi jutaan dolar Amerika. Coba cari, mana yang sudah berjalan. Banyak yang masih menunggu,’’ ujarnya.
Irwansyah meminta Pemko Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam mendesak pemerintah pusat agar segera menyetujui Perda RTRW Batam 2008-2028 itu. ‘’Kalau terus mandek di Jakarta, investasi tak jalan, pertumbuhan ekonomi Batam bisa terganggu,’’ tuturnya.
Di sisi lain, RTRW Batam yang ada saat ini hanya berlaku sampai 2014. Jika sampai 2014 Perda yang baru belum juga disetujui pemerintah pusat, Batam tak akan punya aturan RTRW lagi.
‘’Harus digesa tahun ini. Kalau menunggu sampai 2014, sudah tak akan bisa lagi. Pemerintah pusat akan disibukkan dengan agenda politik, tak akan sempat lagi mengurusi soal ekonomi,” katanya.
Sebelumnya, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kepri John F Kennedy mengatakan, akibat lahan di Batam yang telah habis banyak perusahaan asing dari negara-negara ASEAN yang memilih berinvestasi di wilayah lain.(med/mng)
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

