Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
BATAM (RP) - Hasil rekapan verifikasi pemberkasan bakal Caleg 2014 Batam, yang dilakukan KPU Batam, sebanyak 270 berkas legalisir ijazah bakal Caleg dinyatakan bermasalah. Kalau dipersentasikan jumlahnya ada 46 persen.
Bila dalam batas akhir perbaikan berkas yakni 22 Mei nanti ratusan bakal Caleg tak pulang kampung melegalisir ijazahnya, bisa dipastikan ratusan bakal Caleg akan gugur dalam pencalegan berdasarkan aturan KPU.
Hal tersebut dikatakan komisioner KPU Batam, Abdul Rahman kepada RPG di kantornya, Kamis (9/5) siang.
“Itu sudah jumlah total legalisir ijazah yang bermasalah. Bentuk kesalahan legalisirnya bermacam-macam. Ada yang fotokopi ijazahnya tak dilegalisir, ada yang dilegalisir di Disdik Batam padahal sekolahnya di luar Batam, bahkan ada yang sekolahnya SMA negeri di luar Provinsi Kepri, namun dilegalisir di sekolah Batam,” ujar Rahman panggilan akrabnya.
Bahkan ada salah satu partai politik yang separo bakal Caleg-nya, legalisir ijazahnya tak ada yang betul. Legalisir ijazah sendiri merupakan salah satu syarat yang utama dalam pencalegan.
Bahkan sebagian besar legalisir ijazah yang bermasalah, tempat sekolahnya berada di luar Provinsi Kepri. Ada yang di Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh bahkan Flores.
Tak hanya berkas legalisir ijazah saja yang bermasalah. Bakal Caleg yang belum melampirkan surat keterangan kesehatan dari Rumah Sakit pemerintah daerah masih banyak.
“Jumlahnya mencapai ratusan juga, hampir imbang lah dengan jumlah legalisir ijazah bermasalah,” terang Rahman.
Sementara, Ketua DPC PKB Batam, Jefri Simanjuntak, yang dikonfirmasi RPG sebelumnya juga mengakui kalau sebagian besar bakal Caleg-nya belum melampirkan surat keterangan sehat dari RS pemerintah.
“Iya memang banyak yang belum. Namun, mereka yang belum sudah melakukan tes kesehatan. Surat keterangan sehatnya sudah terkumpul, tinggal dilampirkan dalam perbaikan berkas saja,” tutup Jefri.
Caleg Perempuan Cabut Berkas
Sementara itu, beberapa hari setelah keluar hasil verifikasi berkas bakal Caleg 2014 Batam, KPU Batam didatangi beberapa bakal Caleg perempuan.
Kedatangan beberapa bakal Caleg perempuan tersebut untuk meminta pengembalian berkas pencalegannya yang sudah mereka serahkan ke KPU Batam.
Kepada KPU Batam, bakal Caleg perempuan tersebut memohon agar KPU Batam mau menyerahkan berkas yang sudah diserahkannya ke KPU saat pendaftaran bakal Caleg, serta meminta supaya namanya dalam pencalegan dihapus.
Alasan mereka semua hampir sama. Bakal Caleg perempuan ini tak terima namanya ditaruh di nomor urut bawah oleh Parpol yang mengusungnya, yang istilah politiknya adalah nomor sepatu.
‘’Ada beberapa bakal Caleg perempuan datang ke KPU hanya ingin namanya dihapus dari daftar pencalegan. Mereka sakit hati karena oleh Parpol pengusungnya ditaruh di nomor sepatu,’’ ujar Abdul Rahman, salah satu komisioner KPU Batam.
Namun, permintaan tersebut tak bisa dikabulkan oleh KPU. Karena yang bisa mencabut berkas pendaftaran bakal Caleg atau menghapus nama bakal Caleg hanya Parpol pengusung. Di luar itu, Abdul Rahman menegaskan tak bisa.
‘’Yang seperti itu ada dari beberapa Parpol, bukan satu Parpol saja. Tapi kalau itu memang terjadi, bisa-bisa kuota 30 persen kepesertaan perempuan dalam pencalegan dalam satu Parpol tak akan terpenuhi. Bisa berakibat Parpol tersebut tak bisa mengikuti pencalegan semua bakal Caleg-nya,’’ tutup Rahman.(gas/rpg)
Bila dalam batas akhir perbaikan berkas yakni 22 Mei nanti ratusan bakal Caleg tak pulang kampung melegalisir ijazahnya, bisa dipastikan ratusan bakal Caleg akan gugur dalam pencalegan berdasarkan aturan KPU.
Hal tersebut dikatakan komisioner KPU Batam, Abdul Rahman kepada RPG di kantornya, Kamis (9/5) siang.
“Itu sudah jumlah total legalisir ijazah yang bermasalah. Bentuk kesalahan legalisirnya bermacam-macam. Ada yang fotokopi ijazahnya tak dilegalisir, ada yang dilegalisir di Disdik Batam padahal sekolahnya di luar Batam, bahkan ada yang sekolahnya SMA negeri di luar Provinsi Kepri, namun dilegalisir di sekolah Batam,” ujar Rahman panggilan akrabnya.
Bahkan ada salah satu partai politik yang separo bakal Caleg-nya, legalisir ijazahnya tak ada yang betul. Legalisir ijazah sendiri merupakan salah satu syarat yang utama dalam pencalegan.
Bahkan sebagian besar legalisir ijazah yang bermasalah, tempat sekolahnya berada di luar Provinsi Kepri. Ada yang di Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh bahkan Flores.
Tak hanya berkas legalisir ijazah saja yang bermasalah. Bakal Caleg yang belum melampirkan surat keterangan kesehatan dari Rumah Sakit pemerintah daerah masih banyak.
“Jumlahnya mencapai ratusan juga, hampir imbang lah dengan jumlah legalisir ijazah bermasalah,” terang Rahman.
Sementara, Ketua DPC PKB Batam, Jefri Simanjuntak, yang dikonfirmasi RPG sebelumnya juga mengakui kalau sebagian besar bakal Caleg-nya belum melampirkan surat keterangan sehat dari RS pemerintah.
“Iya memang banyak yang belum. Namun, mereka yang belum sudah melakukan tes kesehatan. Surat keterangan sehatnya sudah terkumpul, tinggal dilampirkan dalam perbaikan berkas saja,” tutup Jefri.
Caleg Perempuan Cabut Berkas
Sementara itu, beberapa hari setelah keluar hasil verifikasi berkas bakal Caleg 2014 Batam, KPU Batam didatangi beberapa bakal Caleg perempuan.
Kedatangan beberapa bakal Caleg perempuan tersebut untuk meminta pengembalian berkas pencalegannya yang sudah mereka serahkan ke KPU Batam.
Kepada KPU Batam, bakal Caleg perempuan tersebut memohon agar KPU Batam mau menyerahkan berkas yang sudah diserahkannya ke KPU saat pendaftaran bakal Caleg, serta meminta supaya namanya dalam pencalegan dihapus.
Alasan mereka semua hampir sama. Bakal Caleg perempuan ini tak terima namanya ditaruh di nomor urut bawah oleh Parpol yang mengusungnya, yang istilah politiknya adalah nomor sepatu.
‘’Ada beberapa bakal Caleg perempuan datang ke KPU hanya ingin namanya dihapus dari daftar pencalegan. Mereka sakit hati karena oleh Parpol pengusungnya ditaruh di nomor sepatu,’’ ujar Abdul Rahman, salah satu komisioner KPU Batam.
Namun, permintaan tersebut tak bisa dikabulkan oleh KPU. Karena yang bisa mencabut berkas pendaftaran bakal Caleg atau menghapus nama bakal Caleg hanya Parpol pengusung. Di luar itu, Abdul Rahman menegaskan tak bisa.
‘’Yang seperti itu ada dari beberapa Parpol, bukan satu Parpol saja. Tapi kalau itu memang terjadi, bisa-bisa kuota 30 persen kepesertaan perempuan dalam pencalegan dalam satu Parpol tak akan terpenuhi. Bisa berakibat Parpol tersebut tak bisa mengikuti pencalegan semua bakal Caleg-nya,’’ tutup Rahman.(gas/rpg)
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

