Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
BATAM (RP) - Sebanyak 11 importir otomotif dan pengusaha mobil Completely Built-Up (CBU) mendatangi kantor Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kepri.
Mereka mengeluhkan kebijakan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kepri yang menaikkan pajak Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) tanpa pemberitahuan. Mereka menolak kebijakan tersebut dan mengancam tidak akan membayar pajak.
‘’Ini jelas kebijakan sepihak Dispenda, menaikkan pajak NJKB tanpa pemberitahuan, ini membunuh importir. Makanya kami menyampaikan keluhan ini ke Kadin dengan harapan bisa mendapatkan penyelesaian,’’ ujar salah seorang importir mobil, Antoni usai bertemu dengan pengurus Kadin Kepri di Panbil, Rabu (17/7) kemarin.
Dalam pertemuan itu, para importir mobil CBU sepakat tidak mau membayar pajak sesuai dengan NJKB yang akan ditetapkan Peraturan Gubernur tahun 2013 karena menilai kenaikannya terlalu tinggi dibanding Pergub Nomor 28 tahun-tahun sebelumnya.
‘’Pengusaha akan sepakat tidak mau bayar NJKB, Ini sangat merugikan kita,’’ kata importir CBU lainnya, I Wayan Catrayasa.
Ia mengatakan kenaikan NJKB untuk mobil CBU sangat tinggi, bahkan di atas harga jual kendaraan itu ke konsumen.
Sayangnya, Wayan menolak menjelaskan persentase kenaikan NJKB yang diterapkan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kepri ini.
Menurutnya, kenaikan pajak NJKB mobil CBU bertentangan dengan semangat FTZ, karena dengan menaikkan harga jual kendaraan menjadi sama dengan harga nasional. Padahal, FTZ memiliki kekhususan dan keistimewaan terutama bidang pajak.
‘’Kebijakan penguasa ini sangat merugikan kami. Kita jual mobil dengan harga pajak sebelumnya, terus, bagaimana dengan penjualan inden dan sedang dalam proses pengurusan dokumen oleh konsumen, apa kenaikan pajak ini kita bebankan juga kepada konsumen, pengusaha dirugikan, yang digencet masyarakat juga. Harusnya pemerintah berpikir ke sana,’’ ujar importir Hartono.
Di tempat yang sama, pengusaha mobil CBU lainnya, Hartono mengatakan pengusaha tidak lagi mampu membayar NJKB kepada Pemda karena nilainya terlalu tinggi, serta pemerintah hanya melakukan penghitungan dengan melihat HPU kendaraan.
‘’Menyamakan HPU untuk penetapan kenaikan, tapi NJKB berbeda, dasar penghitungan seperti apa itu,’’ tegasnya.
Ia menyebutkan, kenaikan pajak ini membuat pengusaha rugi hingga miliaran rupiah. Apalagi, kenaikan tersebut ikut diberlakukan kepada mobil-mobil inden yang telah dipesan pembeli.
‘’Kalau mobil inden, siapa yang mau membayar NJKB-nya. Mana bisa harga dinaikan tiba-tiba. Kebijakannya terlalu memilih dan terkesan tanpa berpikir. Siapa yang tak kaget, biasanya pajak NJKB bayar Rp40 juta, tiba-tiba selanjutnya harus bayar Rp100 juta, kenaikannya signifikan sekali,’’ kata dia.
Ia juga menyayangkan keputusan kenaikan NJKB tanpa sosialisasi kepada pengusaha, dan langsung diterapkan tanpa pemberitahuan.
Sementara itu, Wakil Ketua Kadin Kepri Amat Tantoso yang menerima langsung keluhan pengusaha mengatakan akan segera mengkaji keluhan pengusaha dan memperjuangkannya.
‘’Kami akan mengkajinya dan mencari solusinya agar pengusaha tidak dirugikan,’’ kata dia.
Dia juga mengatakan, akan segera mendudukkan bersama pemerintah, DPR, pengusaha dan sejumlah pengusaha dalam pembahasan masalah ini.
Pakar Perpajakan Daerah, Harun Pandapotan mengatakan pemerintah dalam membuat aturan selalu mempunyai dasar hukum.
Mengenai pajak NJKB, Dispenda menerapkannya berdasarkan Permendagri Nomor 50 tahun 2012 yang dikeluarkan September lalu dan berlaku nasional.
‘’Masalahnya, seperti yang dikeluhkan para importir, Batam sebagai salah satu kawasan FTZ, apabila ini diberlakukan, apa istimewanya jalur perdagangan bebas lagi? Kalau kita minta kekhususan, itu kita harus melihat acuan kembali tentang peraturan penetapan pajak daerah. Ini perlu kajian lagi,’’ kata Harun.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Hukum, Ampuan Situmeang menyarankan kepada importir untuk tidak membayar pajak NJKB tersebut sampai masalah ini selesai dikaji. ‘’Jangan dibayar dulu, kompaklah,’’ ujarnya.(cha/mng)
Mereka mengeluhkan kebijakan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kepri yang menaikkan pajak Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) tanpa pemberitahuan. Mereka menolak kebijakan tersebut dan mengancam tidak akan membayar pajak.
‘’Ini jelas kebijakan sepihak Dispenda, menaikkan pajak NJKB tanpa pemberitahuan, ini membunuh importir. Makanya kami menyampaikan keluhan ini ke Kadin dengan harapan bisa mendapatkan penyelesaian,’’ ujar salah seorang importir mobil, Antoni usai bertemu dengan pengurus Kadin Kepri di Panbil, Rabu (17/7) kemarin.
Dalam pertemuan itu, para importir mobil CBU sepakat tidak mau membayar pajak sesuai dengan NJKB yang akan ditetapkan Peraturan Gubernur tahun 2013 karena menilai kenaikannya terlalu tinggi dibanding Pergub Nomor 28 tahun-tahun sebelumnya.
‘’Pengusaha akan sepakat tidak mau bayar NJKB, Ini sangat merugikan kita,’’ kata importir CBU lainnya, I Wayan Catrayasa.
Ia mengatakan kenaikan NJKB untuk mobil CBU sangat tinggi, bahkan di atas harga jual kendaraan itu ke konsumen.
Sayangnya, Wayan menolak menjelaskan persentase kenaikan NJKB yang diterapkan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kepri ini.
Menurutnya, kenaikan pajak NJKB mobil CBU bertentangan dengan semangat FTZ, karena dengan menaikkan harga jual kendaraan menjadi sama dengan harga nasional. Padahal, FTZ memiliki kekhususan dan keistimewaan terutama bidang pajak.
‘’Kebijakan penguasa ini sangat merugikan kami. Kita jual mobil dengan harga pajak sebelumnya, terus, bagaimana dengan penjualan inden dan sedang dalam proses pengurusan dokumen oleh konsumen, apa kenaikan pajak ini kita bebankan juga kepada konsumen, pengusaha dirugikan, yang digencet masyarakat juga. Harusnya pemerintah berpikir ke sana,’’ ujar importir Hartono.
Di tempat yang sama, pengusaha mobil CBU lainnya, Hartono mengatakan pengusaha tidak lagi mampu membayar NJKB kepada Pemda karena nilainya terlalu tinggi, serta pemerintah hanya melakukan penghitungan dengan melihat HPU kendaraan.
‘’Menyamakan HPU untuk penetapan kenaikan, tapi NJKB berbeda, dasar penghitungan seperti apa itu,’’ tegasnya.
Ia menyebutkan, kenaikan pajak ini membuat pengusaha rugi hingga miliaran rupiah. Apalagi, kenaikan tersebut ikut diberlakukan kepada mobil-mobil inden yang telah dipesan pembeli.
‘’Kalau mobil inden, siapa yang mau membayar NJKB-nya. Mana bisa harga dinaikan tiba-tiba. Kebijakannya terlalu memilih dan terkesan tanpa berpikir. Siapa yang tak kaget, biasanya pajak NJKB bayar Rp40 juta, tiba-tiba selanjutnya harus bayar Rp100 juta, kenaikannya signifikan sekali,’’ kata dia.
Ia juga menyayangkan keputusan kenaikan NJKB tanpa sosialisasi kepada pengusaha, dan langsung diterapkan tanpa pemberitahuan.
Sementara itu, Wakil Ketua Kadin Kepri Amat Tantoso yang menerima langsung keluhan pengusaha mengatakan akan segera mengkaji keluhan pengusaha dan memperjuangkannya.
‘’Kami akan mengkajinya dan mencari solusinya agar pengusaha tidak dirugikan,’’ kata dia.
Dia juga mengatakan, akan segera mendudukkan bersama pemerintah, DPR, pengusaha dan sejumlah pengusaha dalam pembahasan masalah ini.
Pakar Perpajakan Daerah, Harun Pandapotan mengatakan pemerintah dalam membuat aturan selalu mempunyai dasar hukum.
Mengenai pajak NJKB, Dispenda menerapkannya berdasarkan Permendagri Nomor 50 tahun 2012 yang dikeluarkan September lalu dan berlaku nasional.
‘’Masalahnya, seperti yang dikeluhkan para importir, Batam sebagai salah satu kawasan FTZ, apabila ini diberlakukan, apa istimewanya jalur perdagangan bebas lagi? Kalau kita minta kekhususan, itu kita harus melihat acuan kembali tentang peraturan penetapan pajak daerah. Ini perlu kajian lagi,’’ kata Harun.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Hukum, Ampuan Situmeang menyarankan kepada importir untuk tidak membayar pajak NJKB tersebut sampai masalah ini selesai dikaji. ‘’Jangan dibayar dulu, kompaklah,’’ ujarnya.(cha/mng)
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




