Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan Akan Dilakukan Perguruan Tinggi

F
Penulis: Fopin Sinaga❯
Menristek Dikti, M Nasir.
Menristek Dikti, M Nasir.
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pelaksanaan uji kompetensi bagi tenaga kesehatan yang merupakan lulusan perguruan tinggi rencananya akan dikembalikan ke perguruan tinggi. Rencana ini mengalami perubahan dari sebelumnya yang ditangani panitia tersendiri seperti yang diatur di dalam Permenristekdikti nomor 12 Tahun 2016.

“Permenristekdikti 12/2016 sudah dicabut. Sekarang masih digodok Permenristekdikti baru yang kira-kita arahnya uji kompetensi diserahkan kepada masing-masing perguruan tinggi bekerja sama dengan lembaga profesi dan lembaga sertifikasi di daerah," kata Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir dalam Health Talk di Kantor Kemenristekdikti, Selasa (26/3/2019).

Walaupun uji kompetensi diserahkan pada masing-masing perguruan tinggi di daerah bersama dengan lembaga profesi tapi tetap harus diawasi. Pengawasan dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi karena dia harus mendapat sertifikat kompetensi.

Nasir menyebutkan, untuk tahun ini, uji kompetensi belum dilakukan perguruan tinggi. Sebab, masih menunggu Permenristekdikti baru. Namun, perguruan tinggi sudah bisa meluluskan mahasiswanya.

"Yang sudah lulus silakan diwisuda. Uji kompetensi nanti kalau sudah diperbaiki aturannya. Kemarin peraturan secara nasional harus kami tarik dan diubah. Uji kompetensi tidak dilakukan secara nasional, tapi di daerah. Namun, menggunakan standar nasional," jelasnya.

Sebelumnya, ratusan mahasiswa dan dosen dari berbagai Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) maupun perguruan tinggi yang memiliki program studi (prodi) kesehatan melakukan aksi damai di DPR RI, Senin (18/3/2019).

Aksi yang dimulai sejak pukul 08.00 WIB ini menuntut Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan dicabut.

Menurut Sekjen Himpunan Perguruan Tinggi Kesehatan Indonesia (HPTKes Indonesia) Gunarmi, Permenristekdikti itu berdampak luas. Di mana ada 300 ribu sarjana kesehatan (perawat, bidan, nurse) jadi pengangguran karena tidak lulus uji kompentensi yang dilakukan panitia seleksi nasional. Padahal sebelumnya, lulusan sarjana kesehatan bisa bekerja dan buka praktik sendiri.



Advertisement
Advertisement
Editor : Fopin Sinaga
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Artikel Terkait

Lima Kepala OPD Meranti Ditargetkan Dilantik Awal Oktober Setelah Ada Persetujuan BKN

Lima Kepala OPD Meranti Ditargetkan Dilantik Awal Oktober Setelah Ada Persetujuan BKN

Proses seleksi terbuka untuk mengisi lima jabatan pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti kini memasuki tahapan akhir

77 Peserta Seleksi Jabatan Kepala Sekolah di Disdikbud Inhu Memasuki Tahap Uji Kompetensi, Ini Para Pengujinya 

77 Peserta Seleksi Jabatan Kepala Sekolah di Disdikbud Inhu Memasuki Tahap Uji Kompetensi, Ini Para Pengujinya 

77 peserta seleksi terbuka jabatan kepala sekolah jenjang TK, SD dan SMP Negeri di Disdikbud Inhu melaju ke tahap uji kompetensi

29 Pejabat Eselon Ikuti Uji Kompetensi Teknis

29 Pejabat Eselon Ikuti Uji Kompetensi Teknis

Sebanyak 29 pejabat Eselon III Pemkab Rohul mengikuti uji kompetensi teknis untuk pengisian JPT Pratama Tahun 2026.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer